Agenda Presiden
Pidato Perdana Jokowi di Sidang PBB: 'No Country Should Be Left Behind'
Pertama kalinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya muncul dan memberikan pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
"Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi, maka saya khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna."
Indonesia, menurutnya, akan memainkan peran sebagai "bridge builder" dan bagian dari solusi.
Sebelum Presiden Jokowi berpidato, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengatakan, Indonesia akan menyampaikan pesan penting, antara lain mengenai "memajukan kerja sama internasional dan solidaritas global bagi penanganan pandemi, baik di sektor kesehatan maupun dampak sosial-ekonomi dari pandemi tersebut".
"Mendorong peningkatan kinerja, serta peran PBB kemudian menyerukan pentingnya seluruh negara terus memperkuat PBB dan multilateralisme," sebut Menlu Retno dalam keterangan kepada media.
Retno menambahkan, pertemuan internasional yang dihelat 22-29 September 2020 akan menghasilkan deklarasi peringatan 75 tahun PBB.
Mengapa Presiden Jokowi baru muncul di sidang PBB?
Sejak terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia pada 2014 lalu, Jokowi selalu mendelegasikan sidang majelis umum PBB kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Melalui keterangan kepada media, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat momentum sidang umum PBB 2019 mengatakan agenda Presiden Jokowi sangat padat. Dia mengatakan, pekerjaan presiden cukup menyita waktu, "jadi menugaskan Wapres," katanya.
Apa yang menjadi kekhawatiran negara-negara di tengah pandemi?
Pengamat Hubungan Internasional, Prof Dewi Fortuna Anwar, mengatakan kekhawatiran seluruh negara di tengah pandemi adalah mengamankan dosis vaksin untuk kebutuhan dalam negeri.
"Mengingat keperluan yang begitu besar, dan barang kali antara supply dan demand itu belum bisa terimbangi dengan baik, ada kekhawatiran negara-negara miskin tidak kebagian," katanya kepada BBC News Indonesia, Selasa (22/9/2020).
Seberapa penting keberadaan Presiden Jokowi dalam diplomasi vaksin Covid-19?
Menurut Prof Dewi, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan distribusi vaksin yang adil.
Secara historis, Indonesia dianggap sebagai negara 'middle-power' yang bisa merangkul negara-negara dengan ekonomi rendah di Asia dan Afrika untuk menyerukan keadilan vaksin.
"Ini Indonesia memiliki tanggung jawab moral, dari dulu Indonesia sudah menempatkan dirinya sebagai penyambung lidah negara-negara berkembang," katanya.
