Terkini Nasional
Refly Harun Sebut Ahok Terlalu Umbar 'Rumah Tangga' Pertamina, Singgung Kondisi Khusus: Tidak Etis
Pakar hukum tata negara Refly Harun turut menanggapi viralnya kritikan dari Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pakar hukum tata negara Refly Harun turut menanggapi viralnya kritikan dari Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP atau Ahok).
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Refly Harun, diunggah Jumat (18/9/2020).
Diketahui sebelumnya Ahok membeberkan sejumlah fakta terkait perusahaan plat merah Pertamina.
• Setelah Ahok, Refly Harun Bongkar Fakta Lain Pertamina: Pengusaha, Namanya Pernah Beredar di Pilpres
Aib yang ia bongkar termasuk adanya kecurangan gaji dan jabatan titipan dari Kementerian BUMN.
Refly yang juga pernah menduduki posisi Komisaris Utama BUMN PT Pelindo lalu menanggapi kritik Ahok yang disampaikan secara terbuka ke publik.
"Jadi kita harus membedakan governance yang normal dengan yang tidak normal," singgung Refly Harun.
Ia menilai tidak etis jika Ahok terlalu blak-blakan soal perusahaan negara yang dikelolanya jika pada kenyataannya berjalan dengan baik.
"Kalau kita bicara sesuatu yang normal, harusnya seorang Komisaris Utama seperti Ahok tidak perlu mengumbar apa-apa ke publik yang terkait dengan Pertamina karena tidak etis, memang," komentar Refly.
"Kalau dia ngomong soal lain, itu soal pribadinya," lanjut dia.
"Tapi kalau dia ngomong rumah tangganya (Pertamina) sendiri, itu sangat tidak etis kalau kondisinya berjalan on the right track," tambahnya.
Meskipun begitu, ia menegaskan kritik semacam ini hanya tidak etis jika ternyata Pertamina berjalan dengan lancar.
Dalam kondisi itu, Ahok hanya perlu melakukan fungsi pengawasan.
• Viral Video BTP Bongkar Keburukan Pertamina, Said Didu: Ahok Baru Ahok kalau Kontroversial
"Jadi kalau ada apa-apa dia cukup melakukan pengawasan kepada direksi," terang Refly.
Jika menemukan suatu kecurangan atau korupsi, maka Ahok hanya perlu melaporkan ke atasannya atau bahkan ke Kementerian BUMN.
Refly kembali menegaskan, itu jika segala sesuatu di Pertamina berjalan sesuai tanggung jawabnya.
