Ahok Berkeluh-kesah di Media soal Pertamina dan BUMN, Aria Bima: Menyalahi Etika sebagai Pejabat

TRIBUNWOW.COM - Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok berkeluh kesah mengungkapkan keburukan dari perusahaannya.

Ahok bahkan meminta atau menyarankan supaya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih baik dibubarkan.

Dilansir TribunWow.com, terkait hal itu, Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Aria Bima menilai sikap dari Ahok menyalahi etika sebagai seorang pejabat publik.

• Sebut Ahok Head to head dengan Erick Thohir soal BUMN, Refly Harun: Cantolannya Sama-sama Presiden

Aria Bima mengatakan bahwa tidak seharusnya seorang Ahok menyampaikan kondisi perusahaannya kepada publik dan bahkan diungkapkan melalui media YouTube.

Menurutnya, Ahok harusnya melakukan hal itu dengan cara yang lebih pantas, yakni melalui forum yang memang legal secara konstitusional.

Hal itu diungkapannya dalam acara Kabar Petang 'tvOne', Rabu (16/9/2020).

"Tapi yang saya persoalkan tetap bahwa terkait dengan keluh kesah mengenai koorporasi sebagai komisaris utama, Basuki Tjahaja Purnama silakan saja menggunakan forum-forum yang memang menjadi forum yang secara legal kontitusionalnya, itu adalah melakukan fungsi pengawasan," ujar Aria Bima.

"Untuk cara-cara menggunakan ruang publik seperti YouTube saya kira itu menyalahi etika sebagai pejabat publik," tegasnya.

Aria Bima mengaku tidak bisa membayangkan ketika semua komisaris BUMN melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Ahok.

Politisi PDIP itu menyakini bahwa sikap seperti itu bukan menyelesaikan masalah, melainkan justru akan membuat kegaduhan, tidak hanya di internal, melainkan juga di masyarakat luas.

• Respons Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga soal Kritikan Ahok: Itu Urusan Internalnya Pertamina

"Dan saya tidak habis pikir kalau seluruh jajaran komisaris BUMN menggunakan cara semacam itu, saya kira akan menjadi satu kegaduhan yang luar biasa dan tidak efektif buat pembenahan suatu koorporasi," kata Aria Bima.

Dalam persoalan tersebut, Aria Bima tidak mempersolakan substansinya lantaran dinilai memang perlu untuk kebaikan, tidak hanya untuk Pertamina, melainkan juga perusahaan-perusahaan pelat merah lainnya.

Meski begitu, ada cara tersendiri untuk menyampaikannya, yakni melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun rapat-rapat internal lainnya.

"Mengenai substansinya yang disampaikan Ahok saya kira forum yang tepat silakan keluh kesuh itu disampaikan di dalam RUPS atau rapat-rapat antara komisaris jajaran direksi," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 5.55

Bongkar Pejabat Pertamina yang Dicopot tapi Tetap Terima Gaji Fantastis

Diketahui, sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan fakta terkait perusahaan yang dikelolanya.

Dilansir TribunWow.com, hal itu terungkap dalam kanal YouTube POIN, diunggah Senin (14/9/2020).

Dalam tayangan itu, Ahok mengungkapkan sistem kerja dan tata kelola yang buruk dalam perusahaan plat merah tersebut.

• Tiba-tiba Ahok yang Kini Jadi Komisaris Utama Pertamina Minta Kementerian BUMN Dibubarkan, Ada Apa?

Ahok bahkan mengusulkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibubarkan agar dapat dikelola secara lebih profesional dan tidak dicampuri politik.

Ia memberi contoh pada sistem gaji di Pertamina.

Menurut Ahok, pejabat yang telah dicopot dari posisinya tetap menerima gaji pokok yang sama dengan alasan sudah lama tergabung menjadi karyawan.

"Orang dicopot misalnya dari jabatan direktur utama perusahaan, misalkan gajinya Rp100 juta lebih, masak dicopot gaji masih sama?" ungkap Ahok.

"Alasannya dia sudah orang lama. Ya, harusnya gaji mengikuti jabatan Anda," tambahnya.

Ia menyebutkan angka fantastis yang diterima para pejabat tersebut, saat sudah tidak bertanggung jawab di posisi yang sama.

Ahok menyinggung para pejabat ini bisa disebut 'tidak bekerja' sama sekali.

• Minta Catat Menteri yang Kerap Tampil di TV, Refly Harun Singgung Satu Nama: Bisa Menggerakkan BUMN

"Tapi mereka bikin gaji pokoknya gede-gede semua. Bayangin orang kerja sekian tahun gaji pokok bisa Rp75 juta, dicopot, enggak kerja pun dibayar segitu," ungkitnya.

"Gila aja ini. Itu saya rasa bisa dituntut," kecam mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Ahok menegaskan dirinya ingin mengubah sistem semacam itu.

"Kita lagi ubah sistem itu," tegasnya.

Ia lalu mengungkapkan fakta lain tentang perusahaan Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).

Politisi asal Belitung ini menyebutkan Peruri meminta sejumlah uang dari Pertamina untuk membiayai pergantian proyek.

Nilai proyek yang diminta itu bahkan mencapai setengah triliun rupiah.

"Saya dipaksakan tanda tangan digital. Tapi Peruri gendeng juga, masak minta Rp500 miliar untuk minta proses paperless di kantor Pertamina?" singgung Ahok.

"Itu BUMN juga, sama saja sudah dapat Pertamina, enggak mau kerja lagi, tidur 10 tahun. Jadi ular sanca, ular piton?" sindirnya.

Lihat videonya mulai menit 3:50

(TribunWow/Elfan Nugroho/Brigita)