Ruhut Sitompul Nilai Anies Layak Mundur, Refly Harun: Tapi Minta Presiden Mundur Dibilang Makar?

TRIBUNWOW.COM - Pakar hukum tata negara Refly Harun kembali menanggapi kritik politisi PDIP sekaligus pengacara senior Ruhut Sitompul.

Dilansir TribunWow.com, hal itu terungkap dalam kanal YouTube Refly Harun, diunggah Sabtu (12/9/2020).

Diketahui 59 negara menolak kedatangan warga negara Indonesia (WNI) terkait masih tingginya jumlah kasus positif Virus Corona.

• Anies Baswedan Disentil Para Menteri terkait PSBB, Geisz Chalifah: Sudah Biasa, Senyumin Saja

Ruhut justru menilai Anies Baswedan menjadi penyebab kebijakan negara-negara tersebut melarang WNI bepergian ke wilayahnya.

Ketika membaca berita terkait komentar Ruhut tersebut, Refly Harun hanya bereaksi singkat.

"What?" tanya Refly Harun sambil terkekeh.

"Kok ada ya, logikanya? Ada 59 negara tolak WNI, yang disalahkan Gubernur DKI. Luar biasa," komentarnya

"Padahal yang ditolak 'kan belum tentu warga DKI, bisa saja warga Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan sekitarnya," lanjut Refly.

Diketahui Ruhut sampai mendesak Anies Baswedan mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Pengacara senior itu menilai desakannya kepada Anies Baswedan tidak berlebihan.

Refly turut menanggapi komentar Ruhut Sitompul tersebut.

"Saya mengatakan, orang mau minta mundur terserah saja, boleh-boleh saja," ucap pakar hukum ini.

Meskipun begitu, ia membandingkan dengan desakan para pihak yang pernah membicarakan pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

• Anies Ditentang Para Menteri Jokowi dan Diminta Dinonaktifkan, Rocky Gerung: Apa Inisiatif Presiden?

Refly meminta jangan sampai kedua hal ini ditanggapi berbeda, terutama untuk para loyalis Jokowi.

"Jangan sampai kalau minta mundur Anies itu dibilang enggak apa-apa, tapi minta mundur presiden dibilang makar?" sindir Refly Harun.

"Itu 'kan enggak boleh itu," tambah pengamat politik ini.

Ia lalu menjelaskan duduk perkara yang membuat pemakzulan kepala daerah atau kepala pemerintahan yang tidak sederhana.

"Jadi perlakuannya sama saja, mereka adalah elected official. Sama-sama dipilih oleh rakyat, tapi satu tingkat nasional, satu tingkat gubernur," paparnya.

"Yang bisa mendesaknya untuk step down, ya rakyat juga. Yang penting dengan cara yang konstitusional, bukan dengan cara yang memaksa dengan kekuatan senjata misalnya," lanjut dia.

Selain itu, Ruhut meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turun tangan dalam masalah tersebut.

"Ini enggak benar, karena Menteri Dalam Negeri buka atasannya gubernur. Itu sering sekali keliru," komentar Refly ketika membaca kutipan berita terkait hal itu.

"Gubernur adalah kepala daerah yang dipilih, jadi dia posisinya seperti presiden di level nasional. Konstelasi politiknya kepada DPRD dan masyarakat atau warga di daerahnya masing-masing," jelasnya.

Ia memaparkan kepala daerah hanya bertanggung jawab kepada DPRD dan rakyat yang dipimpinnya.

"Tapi mereka punya otonomi sendiri. Jadi tidak gampang juga men-take over kekuasaan seorang gubernur," tambah Refly.

Lihat videonya mulai menit 1:30

Geisz Chalifah Meminta Anies Tanggapi Santai

Aktivis sosial sekaligus loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah, turut menanggapi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Malam di TvOne, Sabtu (12/9/2020).

Diketahui sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hendak menerapkan kembali PSBB total demi menekan pertumbuhan kasus positif Covid-19.

• Soal Jakarta Vs Pemerintah Pusat akan PSBB, Anies Baswedan Klaim Sudah Sepakat: Sama-sama Menyadari

Namun kebijakan itu mendapat kritik tajam dari sejumlah menteri karena dinilai tidak mempertimbangkan aspek ekonomi.

Geisz kemudian berpendapat kritik semacam itu wajar saja dan sudah berulang kali dilontarkan kepada Anies.

"Bukan hal yang baru, sudah kesekian kalinya, bukan hanya persoalan Corona," kata Geisz Chalifah.

Ia menilai kritik tersebut lebih banyak menyerang aspek politik daripada isi kebijakan sang gubernur.

Geisz lalu meminta Anies Baswedan menanggapi santai kritik tersebut.

Ia bahkan berpendapat, para menteri itu mengkritik Anies sehingga terkesan telah bekerja.

"Persoalan lainnya juga sama kalau menyangkut Anies, lebih banyak politisnya daripada substansinya," komentarnya.

"Jadi kalau Anda tanya kepada saya, ya senyumin saja karena mereka untuk terlihat kerja itu mengkritik Anies lebih mudah," lanjut Geisz.

"Itu sudah terlihat mereka bekerja," tambahnya.

• Anies Baswedan Pilih PSBB Jakarta, Khofifah Singgung Lockdown Lokal: Tidak sampai Satu Desa

Polemik lain yang muncul akibat PSBB jilid dua ini adalah pertanyaan apakah sudah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

Berdasarkan kritik para menteri, muncul kesan pemerintah pusat tidak diberitahu tentang kebijakan PSBB ini.

Geisz segera membantah hal tersebut.

"Tidak mungkin tidak koordinasi, 'kan di situ ada BNPB pada saat rapatnya. Sangat tidak mungkin," tegasnya.

Ia justru mengkritik keseriusan penanganan pandemi Virus Corona di Indonesia.

"Persoalannya adalah kita itu mau bersinergi enggak sih menyelesaikan masalah Corona ini? Atau kita lebih suka menjadikan ini selalu isu politik," singgungnya.

"Kalau mau serius, serius tangani ini dari awal," tegas Geisz.

Ia menambahkan, ini bukan kali pertama Anies dikritik saat berupaya mengatasi Covid-19 di Jakarta.

"Kalau mau lihat latar belakangnya 'kan tinggal lihat komentar-komentar mereka pada waktu awal itu 'kan aneh bin ajaib," ungkapnya. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)