Gara-gara Salah Kata terkait PSBB Negara Merugi hingga Rp 300 T, Mahfud MD: Akibatnya Kacau

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa kesalahan kata-kata terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta membuat ekonomi negara terdampak.

Tak tanggung-tanggung bahwa kesalahan narasi membuat negara merugi hingga hampir Rp 300 triliun.

Hal itu diungkapkan Mahfud MD ketika melakukan seminar nasional Evaluasi 6 bulan dan proyeksi 1 Tahun Penanganan Covid-19 pada Sabtu (12/9/2020).

• Soal PSBB di Jakarta, Mahfud MD: Ini Persoalan Kata-kata Bukan Tata Negara, Akibatnya Kacau

Mahfud mengatakan bahwa sebenarnya PSBB total bukan sesuatu yang baru terjadi.

Namun, kata-kata tersebut dianggap dapat membuat panik hingga negara merugi secara ekonomi.

"Jadi sebetulnya sama di Jakarta ini, cuma istilah PSBB total seakan-akan baru dan secara ekonomi mengejutkan."

"Karena menurut para ahli Pak Faisal Basri (Ekonom Senior) yang tahu, beberapa jam setelah disampaikan, jam 11 negara rugi Rp 297 triliun karena pengumumuman itu, padahal sebenarnya itu kan perubahan kebijakan," jelas Mahfud dikutip dari Kompas TV pada Minggu (13/9/2020).

Mahfud mengatakan, sebenarnya dalam PSBB juga pemerintah berencana membuka tempat hiburan.

Namun, menurutnya kata-kata yang digunakan kurang tepat.

"Wong sebelumnya PSBB mengatakan besok bioskop dibuka, besok tempat hiburan dibuka, macam-macam sebenarnya kan ini cuma karena tata kata bukan tata negara."

"Akibatnya kacau ya kayak begitu ini cuma kata-kata, apa salahnya," jelas Mahfud.

• Ancaman Anies Baswedan terkait PSBB: Jika Ditemukan Kasus Positif di Suatu Tempat, 1 Gedung Ditutup

Menurut Mahfud, narasi yang dipilih terkesan sangat genting, seperti penggunaan kata-kata PSBB total hingga tarik rem darurat.

"Memang dia melakukan itu, coba besok dilihat saja, di meja saya ini ada apa sih yang dibuka, ditutup, ya memang begitu, tidak ada salahnya."

"Tapi kemudian dinarasikan terjadi yang gawat-gawat gitu, padahal ya begitu juga enggak ada masalah, sehingga kita dengar 'ada PSBB total ini terpaksa menggunakan rem darurat, ini mulai senin semuanya ditutup'," singunggnya.

Padahal, aturan yang diberlakukan pada PSBB juga masih sama dengan sebelumnya.

"Sudah rame-rame lucu pak, kita lihat konsepnya tadi. Memang sudah begitu-begitu," singgungnya.

Sehingga, kini Mahfud berharap agar pasar tidak panik dan memahami bahwa aturan PSBB mulai Senin (14/9/2020) bukan sesuatu yang baru dan luar biasa.

"Jadi enggak usah panik mudah-mudahan pasar ya paham bahwa bukan yang dikatakan itu sebenarnya yang akan terjadi, tetapi sesudah disampaikan konsepnya enggak ada yang luar biasa, ya memang begitu."

"Kan kemarin tanya PSBB total itu seperti apa, rem darurat seperti apa, kan belum ada yang tahu."

"Kalau begitu ya enggak ada masalah," jelas Mantan Menteri Pertahanan ini.

• Kawasan Monas hingga Ragunan, Berikut Daftar Tempat Wisata yang akan Ditutup pada PSBB Jakarta

Lihat videonya mulai menit ke-1:50:

Ancaman Anies Jika Ditemukan Kasus Positif di Suatu Tempat

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan resmi memutuskan untuk kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Senin (14/8/2020).

Sebelum PSBB diberlakukan, Anies Baswedan lantas membeberkan sejumlah aturan terkait hal tersebut, pada Minggu (13/9/2020).

Bahkan, Anies Baswedan juga tak segan untuk menyampaikan ancamannya jika ada pihak yang tidak mematuhi aturan PSBB.

Mulanya, Anies membahas soal aturan PSBB di perkantoran.

Ia meminta agar para pemimpin membuat kebijakan bekerja dari rumah (WFH) yang lebih utama.

"Kemudian terkait dengan kegiatan perkantoran swasta yang masuk non kategori esensial, karena tempat ini bisa beroperasi dengan pembatasan kapasitas."

"Pimpinan kantor dan tempat bekerja wajib mengatur mekanisme berkerja dari rumah bagi para pegawai," jelas Anies.

Jika masih ada pegawai yang bekerja di kantor, Anies meminta agar tidak melampaui kapasitas yang telah ditentukan.

"Apabila sebagian bekerja di kantor, maka pimpinan tempat kerja wajib membatasi paling banyak 25 persen pegawai bekerja dalam tempat kerja dalam waktu bersamaan."

"Pasar dan pusat perbelanjaan dapat beroperasi dengan membatasi kapasitas paling banyak 50 persen pengunjung dalam lokasi yang bersamaan,' tuturnya.

• Beri Saran soal PSBB DKI Jakarta, Hotman Paris Beberkan Balasan WA dari Anies Baswedan: Dikabulkan

Sementara itu kafe, restoran hanya diperbolehkan untuk menerima pesanan antar.

Anies menilai, perkantoran pemerintahan selama ini sudah cukup bagus dalam menaati protokol kesehatan.

Sehingga, ia meminta agar kantor perusahaan swasta lebih disiplin.

"Mulai 14 September ini fokus kita adalah pembatasan di arena perkantoran pemerintahan, kedisiplinan untuk mengatur jam kerja, mengatur jumlah pegawai telah berjalan lebih baik."

"Tetapi di swasta harus ada peningkatan. Karena itulah dengan diwajibkan para pimpinan mengatur pekerjanya bekerja dari rumah," ucap dia.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sekali lagi meminta agar pegawai yang bekerja di kantor hanya berjumlah 25 persen dari kesuluruhan karyawan.

"Apabila harus bekerja maka sebanyak-banyaknya 25 persen kita bisa menekan kasus yang bermunculan di perkantoran pada dua pekan ke depan," kata dia.

• Soal Jakarta Vs Pemerintah Pusat akan PSBB, Anies Baswedan Klaim Sudah Sepakat: Sama-sama Menyadari

Lantas, Anies mengancam bahwa dirinya tak akan segan-segan menuntut suatu gedung jika ditemukan kasus positif di sana.

"Dan bila pasar, di pusat perbelanjaan, di perkantoran ditemukan kasus positif, maka bukan saja kantor atau penyewa tertentu, tapi seluruh gedung akan ditutup operasi," pungkasnya.

Lihat videonya berikut:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)