Virus Corona
Respons Kepala Daerah Penyangga DKI Jakarta soal Kebijakan PSBB Anies Baswedan, Tak Semua Mengikuti
Gubernur DKI Jakarta menyatakan akan kembali melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang rencananya akan dimulai pada Senin (14/9/2020).
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
TRIBUNWOW.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan akan kembali melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang rencananya akan dimulai pada Senin (14/9/2020).
Dilansir TribunWow.com, kebijakan tersebut diambil oleh Anies dengan melihat pertimbangan tingginya kasus Covid-19 di Jakarta.
Selain itu juga tidak terlepas dengan ketersediaan fasilitas kesehatan di Ibu Kota yang jumlahnya semakin terbatas.

• Geisz Chalifah Tak Terima Pengamat Sebut Alasan Anies Terapkan PSBB Hanya Sederhana: Tolong Jelaskan
• Anies Ditentang Para Menteri Jokowi dan Diminta Dinonaktifkan, Rocky Gerung: Apa Inisiatif Presiden?
Meski begitu, kebijakan dari Anies tersebut tidak sepenuhnya mulus dan bahkan menuai pro dan kontra.
Termasuk dari pemerintah pusat melalui para menteri menentang diterapkannya kembali PSBB total.
Di antaranya adalah Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.
Ketiganya sama-sama mengingatkan soal dampak ekonomi yang ditimbulkan atas penerapan PSBB total.
Lain dari para menteri, beberapa kepala daerah penyangga DKI Jakarta juga sudah buka suara, mulai dari Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, hingga sang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Berikut respons dari kepala daerah penyangga Ibu Kota:
Wali Kota Bogor Bima Arya
Bima Arya mengakui bahwa selama ini masih terus dan akan tetap berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta khususnya dalam hal penanganan Covid-19.
Menurutnya, hal itu juga sesuai dengan arahan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Meski begitu, tidak selamanya kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI juga dilakukan di Kota Bogor.
Karena dikatakan Bima Arya bahwa tentu harus menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di daerahnya.
Oleh karenanya, sejauh ini ia mengaku tidak akan menerapkan PSBB di Kota Bogor.
"Selama ini koordinasi Bodebek dengan Jakarta sangat baik, bahkan Kang Emil juga selalu menyarankan kalau Bodebek selalu berkoorinasi dengan Mas Anies di Jakarta," ujar Bima Arya, dikutip dari Kompas Petang, Jumat (11/9/2020).
"Bahwa Covid-19 melonjak itu sangat jelas, bahwa kita harus melakukan sesuatu yang signifikan itu juga betul, tetapi apakah jalannya PSBB saya kira belum tentu," jelasnya.
"Kita mengevaluasi, kita belajar dari PSBB fase kemarin, PSBB total itu perlu pengondisian yang luar biasa, kedua perlu logistik yang cukup," imbuhnya.
• Kebijakan PSBB Anies Ditentang Pusat, Geisz Chalifah: Bukan Hal Baru, Sudah yang Kesekian Kalinya
Wali Kota Bekasi
Senada dengan Bima Arya, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menegaskan tidak akan melakukan PSBB total meskipun nantinya kebijakan tersebut dilakukan di Jakarta.
Ia mengaku hanya mengantisipasi dampak yang akan dirasakan oleh Kota Bekasi setelah Jakarta benar-benar melakukan PSBB.
Karena menurutnya, banyak warganya yang saat ini memiliki pekerjaan atau berkantor di Jakarta.
"Enggak lah, kan masing-masing daerah berbeda, kita punya cara, karakter masyarakat di sana mungkin sama, tetapi cara penangananya berbeda," kata Rahmat Effendi.
"Kalau dirumahkan oleh DKI, kan dampaknya nanti ke kita, dampaknya bukan karena dampak Covid-19 saja tetapi dampak sosialnya, makanya kita evaluasi nanti," jelasnya.
• Refly Harun Sebut Kebijakan PSBB Anies Baswedan Dijadikan Kambing Hitam oleh Pemerintah Pusat
Wali Kota Tangerang Selatan
Dikutip dari Kompas.com, Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany mengatakan bahwa pihaknya tidak terlalu terikat dengan Pemprov DKI.
Namun menurutnya, dalam penanganan Covid-19, dari awal Tangerang Selatan mengikuti arahan dari Pergub Banten.
Karena seperti yang diketahui, Tangerang Selatan memang menerapkan PSBB dengan aturannya sendiri bersama Tangerang Raya.
Oleh karenanya, Airin memastikan Tangerang Selatan tidak akan melakukan PSBB total namun lebih kepada pengetatan protokol kesehatan.
Terlebih diakuinya bahwa kasus Covid-19 di Tangerang Selatan cukup landai dan bisa tertangani dengan baik.
“Per hari ini belum. Kan kami mengacunya ke Pergub Banten, enggak mungkin ke DKI Jakarta. Karena kan dasarnya itu PSBB Tangerang Raya, Pak Gubernur Banten yang minta,” ujar Airin dalam keterangannya, Kamis (10/9/2020).
“Kemarin kan sempat ya (akan memperketat), karena kita sulit menangani, sudah overload, sudah penuh. Kita sempat diskusi apakah perlu jam malam, yang tadinya restoran tutup pukul 22.00 WIB, apa kita tutup pukul 18.00 WIB saja. Tapi di beberapa hari kemudian turun lagi kan,” terangnya.
• Yakini Anies Sudah Koordinasi dengan Pusat soal PSBB, Geisz: Kita Itu Mau Bersinergi Enggak Sih?
Gubernur Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut dirinya sempat memberikan saran terkait PSBB.
Dikutip TribunWow.com dari Kompas TV pada Jumat (11/9/2020), Ridwal Kamil menjelaskan, Anies sempat berkonsultasi dengan dirinya terkait wacana PSBB total seperti beberapa waktu lalu.
"Ya Pak Anies menyampaaikan rencananya melaksanakan PSBB total karena saya dari dulu sudah bilang bahwa Bodetabek atau Jabodetabek satu rumpun dalam penanganan Covid."
"Maka apa yang terjadi di Jakarta harus disinkronkan dengan daerah-daerah sekelilingnya," jelas Ridwan Kamil.
Saat itu, dirinya mengatakan sudah menyarankan agar Anies berkonsultasi dahulu dengan Pemerintah Pusat sebelum memutuskan PSBB.
Pasalnya, Jakarta merupakan daerah ibukota yang penting.
"Saya menyarankan kemarin, karena Jakarta itu adalah ibu kota negara maka semua kebijakan di Jakarta tidak hanya berdampak regional tapi berdampak nasional."
"Maka saya mohonkan ke Pak Anies untuk konsultasikan ke Pusat juga dengan Pemerintah Pusat," ungkap dia.
"Itu kesimpulan yang saya sampaikan," sambungnya.
• Tanggapan Pengusaha soal Keputusan Mendadak Anies Baswedan Berlakukan PSBB Lagi: Ini Sulit
Sehingga, biarlah dia meminta agar masyarakat menunggu apakah benar-benar PSBB dimulai pada Senin.
"Kita tunggu saja apakah tanggalnya berubah," ucap dia.
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini menjelaskan, dirinya selama ini tidak pernah memberhentikan pembatasan sosial, PSBM (Pembatasan Sosial Berskala Mikro).
"Jawa Barat itu tidak pernah memberhentikan PSBBkan jadi kalau ditanya PSBB berhenti, enggak."
"Karena kita paham Botabek itu penyumbang terbesar persebaran Covid di Jawa Barat, maka semakin tinggi PSBB diteruskan, Jakarta disesuaikan dengan rencana kita, sisanya melakukan PSBM berskala mikro," jelas dia.
Simak videonya lengkapnya:
(TribunWow.com)