Arief Poyuono Nilai Pemprov DKI 'Sembrono' dalam Penanganan Covid-19, Singgung Adanya Car Free Day

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono memberikan sorotan negatif terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan Covid-19 di Ibu Kota.

Dilansir TribunWow.com, Arief Poyuono bahkan menyebut bahwa Pemprov DKI sangat sembrono di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Kabar Petang 'tvOne', Kamis (10/9/2020).

• Menentang PSBB DKI Jakarta, Arief Poyuono Sebut Anies Tak Koordinasi dengan Pusat: Masyarakat Panik

• Rocky Gerung Usul ke Jokowi Angkat Anies Jadi Menteri Penanganan Covid-19: Airlangga Ikuti Anies

Dirinya menyinggung satu kebijakan dari Pemprov DKI yang justru secara langsung mengakibatkan adanya kerumunan, yakni diizinkannya kegiatan car free day.

Menurut Arief, meski sudah dilakukan pelonggaran, Pemprov DKI seharusnya tidak memperbolehkan adanya car free day maupun kegiatan lain yang dapat mengundang masyarakat banyak.

Maka dari itu, ia menilai Pemprov DKI sudah ceroboh dalam menangani Covid-19.

"Ketika ada pelonggaran PSBB, seharusnya Pemprov DKI Jakarta itu tidak melepas begitu saja, tetapi harus benar-benar tetap menjaga masyarakat agar tetap disiplin dalam menerapkan social distancing," ujar Arief.

"Bagaimana mau disiplin, wong car free day diadakan pada saat pelonggaran, harusnya kan ditiadakan," ungkapnya.

"Ini kan menunjukkan bahwasannya pemerintah DKI Jakarta ini sangat reckless terhadap bagaimana menanggulangi Covid-19 ini," pungkasnya.

• Arief Poyuono Sebut Anies Layak Dinonaktifkan, Refly Harun Nilai Tak Mungkin: Bukan Bawahan Presiden

Dalam kesempatan itu Arief juga mempertanyakan sikap dari Pemprov DKI yang sudah mengumumkan akan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Senin (14/9/2020).

Menurutnya, Pemprov DKI harusnya terlebih dulu mengkoordinasikan kepada pemerintah pusat.

Ia pun mengingatkan dampak yang akan ditimbulkan atas kebijakan PSBB total nantinya, yakni berkaitan dengan sektor ekonomi.

Dirinya menyakini bahwa dengan adanya PSBB total di Jakarta maka perekonomian akan terganggu, tidak hanya di Ibu Kota melainkan juga di Indonesia.

"Yang pasti harusnya sebelum melakukan penerapan PSBB kembali di Jakarta itu harus berkoordinasi dulu dengan pemerintah pusat," kata Arief.

"Karena efek dari PSBB itu tentu saja sangat berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia, karena Jakarta itu adalah pusat perekonomian Indonesia," jelasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 4.55:

Sebut Anies Layak Dinonaktifkan

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.

Dilansir TribunWow.com, hal itu dibahas pakar hukum tata negara Refly Harun dalam kanal YouTube Refly Harun, Jumat (11/9/2020).

Diketahui PSBB kembali diberlakukan karena kasus positif Virus Corona (Covid-19) kembali menanjak setelah PSBB Transisi.

• Nikita Mirzani Beri Sindiran pada Anies Baswedan soal PSBB DKI: Kasihan Warga yang Sudah Pilih Bapak

Namun Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai keputusan Anies Baswedan itu diambil secara sepihak.

Anies sendiri mengklaim keputusan menerapkan PSBB lagi sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memprioritaskan penanganan kesehatan.

Refly menilai permintaan Arief Poyuono itu tidak mungkin dilakukan.

"Kadang-kadang kita harus belajar juga konsep tata negara yang benar. Jangan sampai gubernur, bupati, wali kota itu diperlakukan seperti bawahannya presiden, bahkan bawahannya menteri," papar Refly Harun.

Ia lalu menjelaskan konsep birokrasi mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah.

"Memang kita mengenal yang namanya nasional dan subnasional. Jadi birokrasi nasional dipimpin oleh presiden, birokrasi subnasional dipimpin oleh gubernur level provinsi dan bupati wali kota level kabupaten kota," jelasnya.

"Kendati ada hierarki, yang jelas bupati, wali kota, gubernur bukan bawahan presiden," tegas pakar politik ini.

• H-4 Jakarta PSBB Lagi, Ini Sederet Aturan yang Harus Dipatuhi: WFH sampai Batasi Rumah Ibadah

Ia menjelaskan ada prosedur yang harus dilalui jika ingin memberhentikan kepala daerah atau kepala legislatif.

Menurut Refly, persetujuan presiden hanya sebagai formalitas saja.

"Presiden tidak bisa memberhentikan sekonyong-konyong. Sama halnya presiden tidak bisa memberhentikan Ketua DPRD, Ketua DPR, anggota DPR, kecuali atas prosedur yang sudah dilaksanakan dan beliau menandatangani," paparnya.

Dikutip dari Tribunnews.com, Arief Poyuono menjelaskan alasannya menilai Anies layak dinonaktifkan terkait kebijakan PSBB.

"Anies sudah layak dinonaktifkan karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi," kata Arief, Kamis (10/9/2020).

Ia menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta tersebut justru memiliki dampak yang luas dan berbahaya.

"Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi," komentar Arief.

Lihat videonya mulai menit 6:00

(TribunWow/Elfan Nugroho/Brigitta)