Menentang PSBB DKI Jakarta, Arief Poyuono Sebut Anies Tak Koordinasi dengan Pusat: Masyarakat Panik

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menentang kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang akan kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kebijakan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan akan berlaku mulai Senin (14/9/2020) mendatang.

Dilansir TribunWow.com, Arief Poyuono mengatakan bahwa seharusnya Anies Baswedan mengkoordinasikan terlebih dulu dengan pemerintah pusat.

• Arief Poyuono Sebut Anies Layak Dinonaktifkan, Refly Harun Nilai Tak Mungkin: Bukan Bawahan Presiden

• Rocky Gerung Usul ke Jokowi Angkat Anies Jadi Menteri Penanganan Covid-19: Airlangga Ikuti Anies

Menurutnya, kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah tentunya harus mendapatkan pertimbangan dan izin dari pemerintah pusat.

Sebelum pada akhirnya sutau kebijakan itu diumumkan dan diterapkan di daerah tersebut.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Kabar Petang 'tvOne', Kamis (10/9/2020).

"Gubernur ini akan berkoordinasi dengan pusat, sebelum berkoordinasi jangan ngumumin dulu," ujar Arief Puyuono.

"Koordinasi dulu dengan pusat apakah pusat mengizinkan untuk dilakukan PSBB, baru diumumkan," imbuhnya.

Arief menilai sikap yang dilakukan oleh Anies sekarang ini justru memiliki dampak buruk terhadap masyarakat, khususnya warga DKI Jakarta.

Dikatakannya bahwa masyarakat Jakarta justru akan merasa panik setelah mendengar rencana akan diterapkannya kembali PSBB di Ibu Kota.

"Dengan diumumkan langsung begini, masyarakat jadi panik yang saya takutkan dengan ada pengumuman seperti ini, nantinya ada pembelian besar-besaran sembako di Jakarta, borong total," katanya.

"Karena semua ini unpredictable, kita enggak tahu PSBB-nya sampai kapan," imbuh Arief.

• Termasuk Luhut, Rocky Gerung Singgung Peranan 3 Menteri Ini soal Covid-19: Sekarang Dia Diam Juga

Tidak hanya itu, menurut Arief, perlu juga memikirkan anggaran yang harus disiapkan selama adanya pemabatasan tersebut.

Dirinya menyadari dengan adanya PSBB maka Pemprov DKI memiliki tanggungan kepada masyarakat yang kembali terdampak.

"Kita mau PSBB juga kan harus siapkan yang namanya dana, berapa yang harus kita siapkan Pemprov DKI untuk bisa dengan adanya PSBB," jelas Arief.

"Ini kan jadinya kerja kok enggak pake program yang jelas, artinya konsultasi dulu dengan pemerintah pusat baru umumkan," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 7.15

Sebut Anies Layak Dinonaktifkan

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.

Dilansir TribunWow.com, hal itu dibahas pakar hukum tata negara Refly Harun dalam kanal YouTube Refly Harun, Jumat (11/9/2020).