Kontroversi Puan, Cagub Mulyadi akan Komunikasikan dengan PDIP soal Nasib di Pilkada Sumbar 2020

TRIBUNWOW.COM - Dinamika politik di Sumatera Barat masih terus berlangsung jelang kontestasi Pilkada Sumbar 2020.

Pasangan calon Mulyadi-Ali Mukhni dikabarkan tidak lagi sejalan dengan Partai PDI Perjuangan (PDIP) di Pilkada Sumbar yang akan dihelat pada 9 Desember 2020 mendatang.

Kondisi tersebut menyusul statement kontroversi dari Ketua DPP PDIP, Puan Maharani yang dinilai memberikan tudingan kepada masyarakat Sumbar, yakni tidak mendukung Negara Pancasila.

• Cagub Sumbar Mulyadi Luruskan soal Kontroversi Puan Maharani dan Pengembalian Dukungan PDIP

Meski begitu, Cagub Mulyadi tidak membenarkan terkait kabar yang menyatakan dirinya mengembalikan dukungan dari PDIP.

Ia meluruskan bahwa memang diakui PDIP secara lisan sudah mendukung dirinya dan Ali Mukhni di Pilkada Sumbar tahun ini.

Namun, ia mengaku sejauh ini belum menerima formulir B1KWK sebagai bentuk dukungan dari PDIP secara tertulis.

Oleh karenanya di tengah kabar yang tengah beredar, Mulyadi mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar komunikasi dengan PDIP untuk membahas nasib di Pilkada Sumbar 2020.

Menurutnya tidak menutup kemungkinan jika memang harus tidak melibatkan PDIP di Pilkada Sumbar 2020, dengan berbagai pertimbangan dan demi kebaikan, khususnya masyarakat Minang.

Kepastian tersebut disampaikan Mulyadi dalam acara Kabar Petang 'tvOne', Sabtu (6/9/2020).

"Kalau komunikasi tentu sesama partai harus komunikasi bahwa apapun keputusan kita tentu itu adalah yang terbaik untuk kepentingan bagaimana kita ini ke depan ini sebagai calon gubernur dan wakil gubernur bisa punya peluang menang dalam kontestasi politik ini," ujar Mulyadi.

Selain itu, Mulyadi memberikan pandangannya dari sisi PDIP menyusul persoalannya saat ini.

• Soal Kontroversi Puan Maharani, Refly Harun Singgung Geopolitik Sumbar: PDIP Tidak Terlalu Laku

Dikatakannya bahwa PDIP sendiri pastinya tidak lantas lepas tangan begitu saja.

Mulyadi juga menyakini PDIP sedang menjari jalan tengah terbaik terkait sikapnya di Pilkada Sumbar 2020.

"Saya yakin PDIP juga berpikiran yang sama, sangat yakin saya karena di PDIP baik DPP maupun di Ketua PDIPnya teman-teman saya semua," katanya.

"Mereka juga tentu sedang menganalisa dan memikirkan cara komprehensif terkait dengan persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat hari ini," imbuhnya.

"Tidak mungkinlah PDIP membiarkan bahwa itu bisa menyebabkan terjadinya dampak elektoral yang begitu luar biasa terhadap kami, PDIP membiarkan? Saya yakin enggak," tutup Mulyadi.

Simak videonya mulai menit ke-8.37:

Soal Kontroversi Puan, Refly Harun Singgung Geopolitik Sumbar

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan pandangannya terkait dinamika politik di Sumatera Barat (Sumbar) jelang Pilkada serentak 2020.

Buntut pernyataan kontroversi dari Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, pasangan calon di Pilkada Sumbar 2020, Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan dukungan kepada PDIP yang merupakan partai pengusungnya.

Puan Maharani sebelumnya berharap dan mendoakan Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

• Tanggapi Persoalan Puan Maharani dengan Masyarakat Minang, Refly Harun: Agak Kebangetan

Hal itu lantas dipahami oleh banyak pihak, khususnya masyarakat Minang, seakan-akan Sumatera Barat sekarang ini tidak pro dengan Pancasila.

Dilansir TriunWow.com dalam tayangan Youtube Refly Harun, Minggu (6/9/2020), dirinya menyinggung soal geopolitik di Sumbar.

Dikatakannya bahwa Sumbar merupakan daerah yang memiliki basic masyarakat pendukung partai islam.

Oleh karenanya, tidak heran ketika partai-partai nasionalisme, seperti misalnya PDIP di Sumbar tidak sepopuler dengan keberadaan partai islam.

"Jadi secara geopolitik wajar kalau Sumatera Barat itu lebih pro kepada kelompok-kelompok islam modernis, bukan kelompok nasional," ujar Refly Harun.

"Islam tradisonalis saja tidak terlalu laku, apalagi kelompok nasionalis," imbuhnya.

Menurut pandangan dari Refly Harun, kelompok partai nasionalis tengah dihubung-hubungkan dengan paham komunis yang identik dengan sayap kiri.

Hal itu yang nampaknya dipahami oleh masyarakat Sumbar.

• Kritiknya ke Puan Maharani Ditertawai Politisi PDIP, Fadli Zon: Memang Ini soal Saya Pribadi?

"Kelompok nasionalis yang dalam spectrum politik Indonesia terlalu ke kiri," katanya.

Berbeda dengan partai nasionalisme yang ditolak oleh masyarakat Sumbar, partai-partai moderat dinilai Refly Harun masih bisa diterima.

Dirinya mencontohkan Partai Golkar dan Gerindra.

Refly Harun lantas menyamakan dengan kondisi geopolitik yang terjadi di Jawa Tengah yang merupakan identik dengan partai berlambang kepala banteng.

"Tetapi kalau kelompok-kelompok moderat seperti Golkar masih bisa diterima, bahkan Gerindra pun masih bisa diterima," jelasnya.

"Tetapi PDIP rupanya agak susah memasuki Sumatera Barat."

"Sama seperti halnya Jawa Tengah itu sangat PDIP minded," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 8.48

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)