Breaking News:

Terkini Nasional

Cagub Sumbar Mulyadi Luruskan soal Kontroversi Puan Maharani dan Pengembalian Dukungan PDIP

Bakal calon gubernur (Bacagub) Sumatera Barat, Mulyadi buka suara meluruskan permasalahan politik yang sedang terjadi di Sumbar.

Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Ananda Putri Octaviani
Youtube/tvOneNews
Bakal calon gubernur (Bacagub) Sumatera Barat, Mulyadi buka suara meluruskan permasalahan politik yang sedang terjadi di Sumbar, dalam acara Kabar Petang 'tvOne', Sabtu (5/9/2020). 

TRIBUNWOW.COM - Bakal calon gubernur (Bacagub) Sumatera Barat, Mulyadi buka suara meluruskan permasalahan politik yang sedang terjadi di Sumbar.

Seperti yang diketahui, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani tengah menjadi sorotan lantaran pernyataannya dinilai menuding masyarakat Sumbar tidak pro dengan Negara Pancasila.

Kemudian buntutnya, Mulyadi-Ali Mukhni dikabarkan mengembalikan dukungan yang diberikan oleh PDIP di Pilkada Sumbar 2020.

Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani saat mengumumkan 4 pasangan calon gubernur-wakil gubernur dan 58 pasangan calon kepala daerah tingkat kabupaten/kota, Jumat (28/8/2020).
Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani saat mengumumkan 4 pasangan calon gubernur-wakil gubernur dan 58 pasangan calon kepala daerah tingkat kabupaten/kota, Jumat (28/8/2020). (Capture YouTube PDI Perjuangan)

Refly Harun Maklumi Sikap Paslon Sumbar Kembalikan Dukungan PDIP: Daripada Digembosi

Dilansir TribunWow.com, Mulyadi tidak membenarkan dengan penyebutan pengembalian dukungan lantaran kurang tepat.

Hal itu diungkapkan dalam acara Kabar Petang 'tvOne', Sabtu (5/9/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Mulyadi menegaskan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menerima formulir B1KWK sebagai bentuk dukungan dari PDIP secara tertulis.

"Jadi perlu saya tegaskan supaya tidak salah menerjemahkan, tidak ada istilah mengembalikan, sampai saat ini PDIP belum menyerahkan B1KWK kepada kami sebagai calon gubernur, baru diumumkan," ujar Mulyadi.

Sementara itu terkait statament dari Puan Maharani, Mulyani berharap tidak disalahartikan karena justru berakibat situasi menjadi tidak kondusif.

Terlebih menurutnya, hal itu disampaikan Puan kepada internal partai bukan untuk para calon kepala daerah yang didukung di Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

"Jadi pada saat Mbak Puan menyampaikan pengarahan ke internal partai PDI Pejuangan, yang sekarang dipermasalahkan itu sebetulnya adalah segmen Mbak Puan kepada internal PDIP, tidak ada kaitannya dengan gubernur calon gubernur," jelasnya.

Soal Kontroversi Puan Maharani, Refly Harun Singgung Geopolitik Sumbar: PDIP Tidak Terlalu Laku

Mulyadi kembali menegaskan bahwa belum menerima SK dari PDIP terkait dukungan kepada dirinya.

Oleh karenanya, dirinya mengatakan kurang tepat ketika disebut mengembalikan dukungan.

Ia mengaku baru ada dua dukungan nyata yang sudah diterima, yakni dari PAN dan Demokrat.

"Terkait dengan berita yang mengatakan kita mengembalikan, sampai saat ini tidak ada yang kita kembalikan, karena kita juga belum menerima," tegas Mulyadi.

"Sampai saat ini B1KWK belum pernah ada di tangan kami. Jadi jangan sampai salah menerjemahkan seakan-akan kita terima terus kita kembalikan," tutupnya.

Simak videonya mulai menit ke- 3.39

Soal Kontroversi Puan, Refly Harun Singgung Geopolitik Sumbar

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan pandangannya terkait dinamika politik di Sumatera Barat (Sumbar) jelang Pilkada serentak 2020.

Halaman
12
Tags:
Sumatera BaratPuan MaharaniPDIP
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved