Breaking News:

Terkini Nasional

Ungkap Pengalaman Labrak Aparat Menyeleweng, Syamsu Djalal: Terus Terang Polisi Banyak Langgar HAM

Mantan Danpuspom TNI Mayjen (Purn) Syamsu Djalal mengungkapkan deretan pelanggaran HAM oleh aparat yang pernah ia temui.

Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Ananda Putri Octaviani
Capture YouTube Indonesia Lawyers Club
Mantan Danpuspom TNI Mayjen (Purn) Syamsu Djalal menyebutkan polisi adalah yang paling banyak melakukan pelanggaran HAM, dalam ILC, Selasa (1/9/2020). 

"Kalau soal kecemburuan, saya enggak terlalu (membahas) ke kesejahteraan, lah," komentar Connie Rakahundini.

Ia menilai justru tugas polisi terkesan tumpang-tindih dan tidak dipilah-pilah.

Pakar militer Connie Rakahundini Bakrie menyoroti Kopassus kini tidak lagi menjadi pasukan 20 besar terkuat di dunia, dalam ILC, Selasa (1/9/2020).
Pakar militer Connie Rakahundini Bakrie menyoroti Kopassus kini tidak lagi menjadi pasukan 20 besar terkuat di dunia, dalam ILC, Selasa (1/9/2020). (Capture YouTube Indonesia Lawyers Club)

Menurut Connie, perlu diperhatikan apakah tugas utama polisi terkait menjaga keamanan atau menegakkan hukum.

"Saya lebih melihat begini. Ini polisi sebenarnya tugasnya apa, ya? Keamanan yang besarkah? Law enforcement-kah?" tanya Connie.

"Banyak orang jadi bingung," lanjut pakar militer ini.

Selain itu, hal lain yang mendasari pertentangan TNI dengan Polri adalah posisinya sebagai institusi negara.

Connie mengaku heran dengan Polri yang dapat berdiri sendiri sebagai institusi mandiri.

 Makna Jenderal Andika Jenguk Korban Penyerangan Polsek Ciracas, Purnawirawan TNI: Mengakui Kesalahan

Sementara itu, TNI bernaung di bawah Kementerian Pertahanan.

Ia mengaku akan mempertanyakan hal yang membingungkan itu jika memiliki jabatan di TNI.

"Kalau memang jadi polisi, kenapa dia enggak di bawah kementerian? Saya sampai hari ini masih enggak ngerti," ungkap Connie.

"Dari situ saja, kalau saya panglima TNI atau paling bawah bintara, saya pasti bingung. Kenapa saya di bawah menteri, sementara panglimanya yang lain tidak di bawah menteri?" tanya dia.

Menurut Connie, hal ini menjadi awal mula konflik yang perlu diselesaikan sejak TNI dan Polri dipisahkan dari kesatuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Ia menilai posisi TNI dan Polri perlu diperjelas agar tidak memicu konflik lainnya.

"Itu 'kan bertahun-tahun dari tahun '98 kita tidak bisa selesaikan," paparnya.

"Apa yang salah sama pemerintah ini, hal sesederhana itu enggak bisa diselesaikan? Jadi itu pasti akan memicu," tambah Connie. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)

Tags:
Syamsu DjalalPolisiHak Asasi Manusia (HAM)TNI
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved