Terkini Nasional
Refly Harun Balas Sindiran Megawati yang Sebut KAMI Berambisi Jadi Presiden: Kenapa Masalahnya?
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan sindiran balasan kepada Ketua Umum Partai PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
"Dan sah-sah saja, konstitusi tidak melarang. Yang dilarang itu presiden manjabat lebih dari dua kali," terangnya.
"Dan jangan keliru, siapa tahu jangan-jangan Bu Mega malah mau nyalon di 2024 karena tidak terhalang, karena Bu Mega baru sekali masa jabatan," tutup mantan Komisaris Utama Pelindo I itu.
Simak videonya mulai menit ke- 9.45
Refly Harun: KAMI Enggak ada Urusan dengan KITA
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan tanggapan terkait munculnya Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA).
Seperti yang diketahui, KITA belum lama ini dideklarasikan oleh para relawan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin di Pilpres 2019 di Gedung Joeang, Jalan Menteng 31, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2020).
Munculnya KITA bisa dikatakan menyusul yang lebih dulu ada gerakan moral bernama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Satu di antara deklarator KAMI adalah Refly Harun yang dideklarasikan di Tugu Proklamasi, Jakarta pada Selasa (18/8/2020).

• Tegaskan KAMI Tidak Menakutkan, Gatot Nurmantyo: Seolah-olah Menakutkan Padahal Memperbaiki
Dilansir TribunWow.com, melihat kondisi tersebut, Refly Harun mengatakan bahwa tidak lantas membuat keduanya menjadi bertentangan atau sengaja dipertentangkan.
Karena keduanya tentunya mempunyai kedudukan yang bertolak belakang.
KITA bisa dikatakan pro atau pendukung pemerintah, sedangkan sebaliknya, KAMI merupakan oposisi dari pemerintah.
Namun dirinya hanya berharap keduanya sama-sama berjalan dengan visi dan misi baiknya masing-masing.
"Kenapa kita mau pertentangkan, ya dua-duanya berjalan secara baik saja dengan visi dan misi masing-masing," ujar Refly Harun.
"Ya mudah-mudahan dua-duanya baik dan efektif," imbuhnya.
Menurutnya jika yang terjadi justru seperti itu, dibenturkan, maka disebutnya benar ada yang tidak beres di dalam pemerintahan.