Terkini Nasional
Soal Subsidi 600 Ribu, Ekonom INDEF Minta Pemerintah Jangan Hanya Bagi-bagi Uang, Ingatkan Utang
Ekonom Senior INDEF, Didik J Rachbini tanggapi kebijakan pemerintah berupa subsidi gaji Rp 600 ribu kepada para pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
Menurutnya, persoalan yang akan dihadapi selanjutnya adalah tentu berkaitan dengan penyalurannya.
Ia tidak ingin besaran anggaran yang sudah disiapkan yakni sebesar Rp31,2 triliun salah sasaran.
"Ini bagus, tidak meragukan dan boleh Presiden marah lagi enggak apa-apa," katanya.
"Kalau tidak tepat sasaran begitu ya," imbuh Najwa Shihab.
Simak videonya mulai menit ke- 6.54
Berkaca pada Kartu Pra Kerja, Ketua KASBI Sebut Subsidi Rp 600 Ribu Jadi Polemik Baru
Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos memberikan tanggapan terkait program baru dari pemerintah berupa subsidi kepada para pekerja.
Seperti yang diketahui, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp31,2 triliun untuk membantu para pekerja dengan penghasilan kurang dari Rp 5 juta, yakni senilai Rp 600 ribu per bulan.
Program tersebut memang menyasar para pekerja dengan harapan untuk menjadi stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

• Di Luar BUMN dan PNS, Ini Kata Erick Thohir soal Subsidi Rp 600 Ribu bagi Pekerja: Dibayar 2 Kali
Dilansir TribunWow.com dalam acara Kabar Petang 'tvOne', Jumat (7/8/2020), meski menanggapi positif program tersebut, menurut Nining mengaku merasa tetap ada yang ditakutkan atau dikhawatirkan.
Dikatakannya, hal itu berkaitan dengan objek sasaran dari program tersebut.
"Semua betul itu perlu ada perhatian dari pemerintah," ujar Nining.
Nining mengatakan tidak ingin program yang sebenarnya cukup positif justru nantinya memberikan problem baru di masyarakat, yakni munculnya sebuah diskriminasi.
Dirinya menyadari pastinya dalam penyaluran uang yang dikatakan senilai Rp 600 ribu per bulan itu benar-benar bisa terdistribusikan dengan baik dan diterima oleh pihak-pihak yang memang berhak.
"Tapi ketika perhatiannya tidak tepat melakukan diskriminasi terhadap masyarakat yang rentan, itu akan menjadi problem," jelasnya.