Terkini Nasional
Haris Azhar Pertanyakan Larinya Anggaran Covid-19, Singgung Subsidi 600 Ribu dan Proyek Mandalika
Anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Haris Azhar mempertanyakan alokasi penggunaan anggaran Covid-19 yang ditafsir hampir mencapai Rp 700 juta.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Claudia Noventa
TRIBUNWOW.COM - Anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Haris Azhar mempertanyakan alokasi penggunaan anggaran Covid-19 yang ditafsir hampir mencapai Rp 700 juta.
Dilansir TribunWow.com dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (11/8/2020), Haris Azhar mengatakan bahwa tidak ada keterbukaan dari pemerintah dalam mengelola anggaran besar tersebut.
Haris Azhar mulanya menyinggung soal penanggulangan ekonomi dari pemerintah terhadap para pekerja, yakni berupa pemberian subsidi sebesar Rp 600 ribu.

• Minta Jokowi Ganti Nama Kabinetnya Jadi Kabinet Covid, Pandu Riono: Sampai Selesai Masih Ada Masalah
Subsidi tersebut diberikan kepada para pekerja yang mempunyai penghasilan tidak lebih dari Rp 5 juta dan beberapa syarat lainnya.
Dan tercatat hanya sekitar 23 juta pekerja yang tersaring untuk mendapatkan subsidi tersebut.
Namun menurutnya, jika ditotal, anggaran dari proyek tersebut bisa dikatakan tidak signifikan.
Haris Azhar kemudian membandingkan dengan besaran anggaran yang disiapkan untuk penanganan pandemi Covid-19.
"Bahwa penanggulanganya diberikan 600 ribu per bulan bagi karyawan itu tidak serta merta diberikan kepada semuanya, hanya kepada 13 juta lebih," ujar Haris Azhar.
"Nah kalau ditotal ternyata jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah yang hampir 700 triliun," jelasnya.
Oleh karenanya, Haris Azhar lantas mempertanyakan ke mana penggelontoran dana tersebut.
Dirinya beranggapan bahwa anggaran tersebut banyak dikeluarkan untuk sektor pajak dan pariwisata.
Karena menurutnya, untuk pengeluaran di sektor kesehatan pun juga dinilai tidak terlalu menggunakan anggaran tersebut.
• Di ILC, Pandu Riono Sebut Indonesia Gagal Tangani Covid-19: Pak Jokowi Harus Memimpin Langsung
"Kemana yang 700 triliun? Ternyata yang 700 triliun larinya untuk pajak, sektor pariwisata dan beberapa sektor yang lain, kesehatan juga ada di sana, tapi dia tidak melampui angka tiga digit triliun," ungkapnya.
"Kalau dicek lagi, misalnya dipenjelasannya ketua satgas yang baru, Menteri BUMN, dalam penjelasannya ada dua bagian besar, ekonomi dan kesehatan," sambungnya.
Dari sektor pariwisata, Haris Azhar menyinggung soal proyek pembagunan Sirkuit Mandalika yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Dikatakannya, pembangunan proyek tersebut tidak ada signifikansinya dengan penanganan Covid-19.
"Yang ekonomi menyebar ke pariwisata," terangnya.
"Misalnya ke pariwisata, meneruskan proyek pembangunan mandalika, Sirkuit Mandalika," kata Haris Azhar.
"Signifikansinya apa? Berapa banyak tenaga kerja yang akan terserap?," tanyanya meragukan.
"Kalau dicek lebih jauh, Mandalika itu lokasinya berada di atas lokasi gempa," jelasnya menutup.
• Di ILC, Ridwan Kamil Bantah Jadi Relawan Kelinci Percobaan Vaksin Corona: Semata-mata Gestur
Simak videonya mulai menit ke- 7.33:
Sebut Indonesia Gagal Tangani Covid-19: Tidak Tahu Lagi Kapan Puncaknya
Ahli Epidemiologi FKM UI, Pandu Riono buka suara terkait penanganan pandemi Virus Corona (Covid-19) di Tanah Air.
Dilansir TribunWow.com, Pandu Riono mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah gagal dalam mengatasi penyebaran Covid-19.
Hal itu disampaikan dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (12/8/2020).

Menurut Pandu Riono, penanganan ataupun pengendalian Covid-19 di Indonesia sangat jauh dari kata berhasil.
Bahkan dikatakannya, akibatnya Indonesia saat ini menjadi negara dengan tingkat keamanan akibat Covid-19 berada di peringkat ketiga dari bawah.
"Padahal Indonesia nomor tiga terbawah dengan negara yang aman. Artinya kita masih belum berhasil mengendalikan pandemi," ujar Pandu Riono.
• Singgung Tingginya Kasus Covid-19 pada Anak, Kak Seto: Sementara yang Terbaik Belajar di Rumah
Dirinya lantas mempertanyakan munculnya isu-isu gelombang kedua.
Karena menurutnya, penyebaran Covid-19 di Indonesia belum juga menunjukkan penurunan pada gelombang pertama, dan sebaliknya masih terus mengalami peningkatan.
Dirinya menambahkan bahwa kasus Virus Corona di Tanah Air masih akan panjang dan tidak tahu kapan akan mencapai puncak.
"Yang dilemparkan isu hati-hati dengan gelombang kedua, padahal gelombang pertama saja belum selesai," kata Pandu Riono.
"Kita masih terus naik, saya sering bilang kalau ditanya kapan puncaknya, saya sudah tidak tahu lagi kapan puncaknya," jelasnya.
"Karena akan terus naik kita, mungkin sampai tahun depan pun kita akan masih mendaki," imbuhnya.
Pandu Riono kemudian menyimpulkan bahwa penanganan Virus Corona di Indonesia gagal.
Menurutnya, dasar kegagalan penanganan Covid-19 adalah lantaran tidak adanya keseriusan yang ditunjukkan oleh pemerintah, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menteri.
Dirinya menyoroti sikap pemerintah yang justru menyerahkan persoalan tersebut kepada komite atau satgas.
• Di ILC, Ridwan Kamil Bantah Jadi Relawan Kelinci Percobaan Vaksin Corona: Semata-mata Gestur
"Artinya kita gagal menangani pandemi, kenapa kita enggak bisa berhasil seperti Thailand, Vietnam, seperti banyak negara lain, karena kita enggak serius," ungkapnya.
"Kenapa kita enggak serius, karena tidak direspon sebagai suatu negara. Negara itu adalah Presiden dan Menteri. Pak Jokowi harus memimpin langsung," tegasnya.
"Orang sudah bilang 'Pak Jokowi mimpin langsung kok', tapi kemudian apa didelegasikan ke komite, didelegasikan ke satgas," kata Pandu Riono.
Kondisi tersebut membuat penanganan Covid-19 menjadi tidak maksimal lantaran tidak adanya organisasi yang jelas.
Terlebih peran dari komite maupun satgas tidak mempunyai kewenangan penuh dalam sebuah negara, apalagi berkaitan dengan anggaran.
Sedangkan seperti yang diketahui, anggaran untuk penanganan Covid-19 dipegang oleh para kementerian.
"Bagaimana bisa melaksanakan aturan-aturan, bagaimana bisa menerapkan anggaran," terang Pandu Riono.
"Satgas itu cuman bisa bikin surat edaran, buat imbauan, tidak punya kekuatan apa-apa. Yang mempunyai kekuatan itu kementerian-kementerian."
"Dengan demikian dikoordinasikan, jadi Indonesia itu sering kali dikatakan kita akan gagal, sebagai negara yang gagal karena responnya tidak terkoordinasi," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)