Terkini Nasional
Koordinasi BIN Dialihkan, Refly Harun Ungkap Spekulasi soal Budi Gunawan: Dekat Partai Penguasa
Pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkapkan deretan spekulasi tentang pengalihan koordinasi Badan Intelijen Negara (BIN).
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkapkan deretan spekulasi tentang pengalihan koordinasi Badan Intelijen Negara (BIN).
Hal itu ia singgung setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalihkan koordinasi BIN di bawah kepemimpinan presiden.
Diketahui sebelumnya BIN berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
• BIN di Bawah Presiden Tak Hanya soal Hukum, Refly Harun Singgung Sisi Politik: Sosok yang Pimpin
Dilansir TribunWow.com, hal itu dijelaskan Refly dalam tayangan Kabar Petang di TvOne, Minggu (19/7/2020).
Refly kemudian menyoroti dari sosok Kepala BIN Budi Gunawan yang dikenal dekat dengan tokoh-tokoh politik.
Ia menyinggung sosok Budi Gunawan yang dekat dengan partai penguasa, yakni PDIP.
"Kita tahu bahwa Budi Gunawan yang menjadi Kepala BIN adalah sosok yang dari sisi politik sangat kuat karena memang punya hubungan yang kuat dengan the ruling party (partai penguasa)," ujar Refly Harun.
Seperti diketahui, Jokowi sendiri yang mengusulkan Budi Gunawan menjadi Kepala BIN pada 2016.
Selain itu, Budi Gunawan pernah menjadi ajudan Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri pada 2000-2004, yang diketahui juga menjadi Ketua Umum PDIP.
"Jadi tidak heran ketika kemarin pergantian kabinet itu Kepala BIN tetap dijabat oleh Budi Gunawan karena memang lobi yang sangat kuat dengan the ruling party," papar Refly.
Refly menduga hal ini menjadi alasan BIN dipindahkan dari koordinasi Kemenko Polhukam menjadi di bawah presiden.
Selain itu, ia mengungkit ada kemungkinan kepentingan politik dalam keputusan tersebut.
• Purnomo Klarifikasi soal Tawaran Jabatan dari Presiden: Bukan Pak Jokowi yang Mengatakan Begitu
"Ini juga yang mungkin dapat menjelaskan kenapa ada upaya untuk langsung ke presiden, kenapa tidak ke misalnya Menko Polhukam Mahfud MD," jelasnya.
"Walaupun tidak enak ngomongnya, barangkali soal trust juga, soal kepentingan-kepentingan yang strategis juga," tambah Refly.
Refly Harun menyebutkan keputusan tersebut juga dipengaruhi partai yang berkuasa.
