Pengacara Bantah Dugaan Aiman soal Sembunyikan Djoko Tjandra: Pengadilan Tempat Umum, Kelurahan Juga

TRIBUNWOW.COM - Buron terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra menjadi perbincangan seusai yang bersangkutan sempat membuat e-KTP pada 8 Juni 2020 di Grogol Selatan melalui proses yang tidak sebagaimana mestinya.

Kala itu Djoko Tjandra ditemani oleh pengacaranya Anita kolopaking saat melakukan perekaman e-KTP.

Host acara AIMAN Aiman Witjaksono kemudian mencecar tim pengacara Djoko Tjandra yakni Andi Putra Kusuma seputar dugaan sengaja menyembunyikan Djoko Tjandra.

• Pembelaan Pengacara Djoko Tjandra soal E-KTP Kliennya: Beliau Tidak Sedang dalam Keadaan DPO

Dikutip dari YouTube Kompastv, Selasa (14/7/2020), awalnya Aiman memaparkan dugaannya terkait kesengajaan tim pengacara Djoko Tjandra menyembunyikan klien mereka.

"Saya ingin tanya dulu, artinya kalau seandainya Bu Anita Kolopaking partner Anda kemudian mengantarkan Pak Djoko Tjandra ke mengurus KTP hingga ke PK, padahal kita tahu Pak Djoko adalah buronan," ungkap Aiman.

"Artinya ada pasal yang mungkin bisa dikenakan karena ikut menyembunyikan buronan."

"Bagaimana Anda menjawab ini?" tanya dia.

Menanggapi tudingan Aiman, Andi mengatakan pihak pengacara Djoko Tjandra tidak pernah ada niat menyembunyikan klien.

"Kalau kita dikatakan menyembunyikan ya tim kami tidak membawa Pak Djoko Tjandra ke tempat yang tersembunyi, pengadilan tempat umum, kelurahan juga tempat umum," papar dia.

Ia kemudian menyinggung soal status Djoko Tjandra yang sudah tak lagi dimasukkan dalam DPO Interpol sejak tahun 2014.

"Tapi menanggapi status buronan yang disampaikan tadi, imigrasi sendiri tidak mencatatkan Beliau sejak tahun 2014 disampaikan di dalam siaran persnya sejak tahun 2014 sudah tidak ada lagi pencatatan atas nama Pak Joko," papar Andi.

Andi menuturkan status DPO Djoko Tjandra baru terpasang kembali pada 27 Juni 2020.

"Jadi pada tanggal 8 Juni pada saat pendaftaran dan pengurusan KTP Beliau tidak sedang dalam keadaan DPO," terang Andi.

"Artinya semua proses dijalankan meskipun ada juga kontroversi soal apakah menyembunyikan buronan atau tidak ke tempat-tempat yang tersembunyi, meskipun mengetahui?" tanya Aiman.

"Di sisi yang lain kita sebagai advokat kita wajib menjaga kerahasiaan klien," jelas Andi.

"Selama kita tidak ikut mengatur, memberi saran atau apapun yang membuat Beliau itu bisa terlepas dari penegakkan hukum, itu saya rasa kami hanya menjalankan profesi kita sebagai advokat," ungkap dia.

• Djoko Tjandra Buat Paspor Baru, Yasonna Laoly: Langsung Ditarik, Belum Ada Apa-apanya

Yasonna: 2014 Tidak Lagi DPO

Sebelumnya diberitakan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membenarkan bahwa Djoko Tjandra sudah tak lagi masuk DPO Interpol sejak 2014.

Dikutip dari Kompas.com, Kamis (2/7/2020), dengan tidak adanya status DPO terhadap Djoko Tjandra, Yasonna mengatakan pemerintah tidak berwenang menghalang-halangi Djoko Tjandra.

"Beliau, menurut Interpol, sejak 2014 sudah tidak lagi masuk dalam DPO. Jadi kalau seandainya, ini beranda-andai ya. Seandainya dia masuk (ke Indonesia) dengan benar, dia enggak bisa kami halangi karena tidak masuk dalam red notice," kata Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Yasonna menduga apabila Djoko Tjandra memang benar berada di Indonesia, maka yang bersangkutan masuk lewat jalur-jalur tersembunyi.

"Jadi kami sudah cek semua data permintaan kami, baik laut, misal di Batam. Baik udara, Kualanamu, Ngurah Rai dan lain-lain. Enggak ada sama sekali namanya Djoko Tjandra," ujar Yasonna.

"Kemungkinannya pasti, adakala itu benar bahwa itu palsu atau tidak, kami tidak tahu melalui pintu pintu yang sangat luas di negara. Apa namanya itu? Pintu tikus," kata dia.

Djoko Tjandra diketahui menjadi terdakwa kasus tindak pidana korupsi terkait dengan pencairan tagihan Bank Bali melalui cessie yang merugikan negara sebesar Rp 940 miliar pada 2000 lalu.

Pada pengadilan 28 Agustus 2000 kasusnya dianggap bukan sebagai perbuatan pidana, tapi perdata, sehingga Djoko Tjandra dapat melenggang bebas.

Meskipun begitu, dakwaan terhadap Djoko Tjandra tetap dinyatakan terbukti secara hukum.

Pada Oktober 2008 Jaksa Agung meminta peninjauan kembali kasus Djoko Tjandra ke Mahkamah Agung (MA).

Ia kemudian dijatuhi hukuman dua tahun penjara oleh MA pada 11 Juni 2009.

Harta Djoko Tjandra sebesar Rp 546 miliar dinyatakan sebagai rampasan negara.

Meskipun begitu, pada 16 Juni 2009 Djoko Tjandra tidak muncul saat dipanggil MA.

Ia diduga kabur ke negara lain sehari sebelum MA menjatuhkan vonis dan tidak pernah menjalani hukuman.

Sejak saat itu Djoko Tjandra masuk dalam DPO Kejaksaan Agung.

Pada 8 Juni 2020, Djoko Tjandra diduga membuat KTP elektronik di Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan.

• Mahfud MD: Malu Negara Ini kalau Dipermainkan oleh Djoko Tjandra

Simak video selengkapnya mulai menit ke-6.58:

(TribunWow.com/Anung/Lailatun Niqmah)

Sebagian artikel ini diolah dari Kompas.com dengan judul "Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014"