Secapa AD Jadi Klaster Covid-19 di Jawa Barat, Ridwan Kamil: Kami Sebut sebagai Anomali

Penularan di institusi pendidikan militer

Penularan corona di institusi pendidikan kedinasan hingga menjadi klaster menimbulkan pertanyaan, bagaimana penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah berasrama.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Berli Hamdani menyebutkan, protokol kesehatan sebetulnya sudah diterapkan, baik di Secapa AD maupun Pusdikpom Kodiklat TNI AD.

Namun Berli menyadari, bisa saja ada yang tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Apalagi, belum diterapkan sanksi bagi pelanggar.

"Jawa Barat provinsi yang belum menerapkan sanksi kepada masyarakat atau institusi yang ditemukan melanggar protokol kesehatan," ujarnya.

'Hingga kini, Jawa Barat belum menerapkan sanksi kepada masyarakat atau institusi yang ditemukan melanggar protokol kesehatan.''

Jawa Barat saat ini ditempati puluhan institusi pendidikan vertikal atau dikelola pusat dengan siswa yang datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Ridwan Kamil menyatakan akan ada tes massal bagi institusi-institusi pendidikan ini.

"Saya sudah lapor ke Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto) dan Pak Doni Monardo (Ketua Gugus Tugas Covid 19 Pusat) dan sudah disepakati juga bahwa puluhan sekolah vertikal itu akan dites massal untuk memastikan bahwa hal-hal seperti ini tidak terulang lagi," ujar Emil.

Sementara, Dwi Agustian pakar epidemiologi Unpad menyoroti implementasi dari protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

Menurutnya, bisa saja protokol kesehatan sudah diterapkan, tapi implementasinya yang harus dievaluasi. Dwi juga mengkritisi diberlakukannya pelonggaran PSBB.

• Epidemiolog Sebut Indonesia Belum Capai Gelombang Pertama Corona: Masih Naik-naik ke Puncak Gunung

"Secara umum dengan adanya relaksasi ini, kalau makin rileks berinteraksi, kewaspadaan berkurang. Kalau berbicara psikososial, perilaku manusianya yang jadi masalah. Kalau virusnya kan nature-nya begitu," kata dia.

Namun khusus untuk penularan di lembaga-lembaga diklat, Dwi menyarankan warga sekitar agar tidak panik, mengingat minimnya interaksi peserta diklat dengan warga sekitar seiring dengan disiplin ketat yang diberlakukan, khususnya bagi siswa sekolah militer.

Menurutnya, isolasi sudah cukup aman untuk mencegah penularan virus corona ke warga sekitar.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan angka penularan virus corona (Rt) sudah berada di bawah 1. Kasus Covid-19 di Secapa AD disebutnya sebagai 'anomali'.

Rencana jumpa pers di Secapa di tengah 'karantina ketat'

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari TNI AD.

Awalnya, Kakesdam III Siliwangi, Kolonel Ckm Purwo Setyanto akan menyampaikan pernyataannya dalam jumpa pers pukul 15.00 WIB di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Jumat (10/7).

Namun, rencana itu diundur ke Sabtu (11/7) sore dengan alasan pernyataan akan disampaikan langsung oleh Kasad, Jenderal TNI Andika Perkasa.

Undangan ini mendapat penolakan dari organisasi wartawan di Bandung yang meresponnya dengan mengirimkan surat terbuka kepada Kapendam III Siliwangi.

"Pertimbangannya, komplek Secapa TNI AD merupakan zona merah penyebaran virus Covid 19 sehingga jurnalis yang datang rentan untuk terpapar Covid 19. Untuk itu, kami meminta agar kegiatan konferensi tersebut dipindahkan ke tempat yang lebih aman," isi surat yang dikirim Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandung dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengda Jawa Barat.

Desakan dari wartawan ini kemudian direspons dengan pemindahan lokasi jumpa pers ke Makodam 3 Siliwangi.

(BBC Indonesia)

Artikel ini telah tayang di BBC Indonesia dengan judul Klaster Covid-19 Secapa AD, kasus 'anomali dan luar biasa yang belum diketahui sumber penularannya'