Enggan DPR Disalahkan, Ketua Baleg Bantah Tebang Pilih Bahas RUU Prioritas: Itu Tidak Adil

TRIBUNWOW.COM - Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas membantah DPR tebang pilih dalam membahas Rancangan Undang-undang (RUU).

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan saat diundang dalam acara Mata Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (8/7/2020).

Pembahasan itu muncul menyusul dicabutnya 16 RUU dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

• Dengar Debat Pro Kontra RUU PKS, Najwa Shihab: Ini Tugas DPR Sesungguhnya, tapi Tidak Dilakukan

Meskipun begitu, ada sejumlah undang-undang kontroversial yang disahkan walaupun menuai protes, seperti Revisi UU KPK dan UU Minerba.

Supratman kemudian menjelaskan proses pembentukan undang-undang.

"DPR dengan Undang-undang Dasar (UUD) hasil Amandemen itu memberikan sebuah kewenangan luar biasa kepada DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang," jelas Supratman.

Ia menyebutkan setiap pembahasan suatu RUU harus melibatkan pemerintah.

"Tetapi dalam pelaksanaannya tidak seperti itu karena memang kita diberi kewenangan oleh konstitusi, tapi dalam pembahasannya harus bersama dengan pemerintah," paparnya.

Maka dari itu, ia enggan jika DPR disalahkan karena ada 16 RUU yang dicabut dari 50 RUU prioritas.

"Jadi kalau menyalahkan DPR, menurut saya dalam pencapaian suatu tujuan tertentu semata, itu tidak benar," tegas Supratman.

"Itu tidak adil," tambahnya.

Presenter Najwa Shihab kemudian meminta Supratman lebih lanjut menjelaskan sikap DPR tentang adanya sejumlah RUU yang sengaja dicabut dari prioritas.

• Dengar Debat Pro Kontra RUU PKS, Najwa Shihab: Ini Tugas DPR Sesungguhnya, tapi Tidak Dilakukan

"Yang menentukan RUU yang masuk prioritas atau tidak, yang dinilai tebang pilih, itu 'kan ada di DPR?" tanya Najwa Shihab.

"Jadi Anda tidak bisa menyalahkan pemerintah. Apakah iya tebang pilih?" tambahnya.

Supratman membantah hal tersebut.