Terkini Nasional
Ahok Tak Bisa Jadi Menteri, Inilah Cara yang Ditempuh jika Benar-benar Mau Jadi Pembantu Presiden
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dirumorkan menjadi menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang baru
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Rekarinta Vintoko
"Datang saja ke Mahkamah Konstitusi untuk minta pembatalan pasal tersebut atau tafsir pasar tersebut yang barangkali lebih menguntungkan siapa saja yang pernah divonis karena melakukan tindak pidana ancaman lima tahun lebih," tutur Refly.
• Ahok Digadang Jadi Menteri Baru Jokowi, Pihak Gerindra Andre Rosiade: Bukan Solusi Malah Jadi Beban
Lihat videonya mulai menit ke-14:40:
Arya Sinulingga Bantah Ahok akan jadi Menteri BUMN
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga membantah kabar Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal didapuk menjadi Menteri BUMN.
Dilansir tayangan YouTube KompasTV, Sabtu (4/7/2020), Arya Sinulingga dengan tegas membantah kabar yang sempat viral di media sosial tersebut.
Diketahui, isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju saat ini hangat diperbincangkan menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak puas dengan kinerja menteri dalam menghadapi Covid-19.
Arya mengatakan kabar tersebut sepenuhnya adalah hoaks.
Dirinya menegaskan, posisi Menteri BUMN saat ini masih dijabat oleh Erick Thohir.
"Semua itu masih hoaks sepanjang belum kejadian. Gitu aja jawabannya. Kami sih soal itu, kami serahkan ke Jokowi sebagai Presiden" ujarnya seperti dikutip TribunWow.com.

"Jokowi yang akan menentukan. Kalau ada yang isu-isu, kita sih santai aja ya," imbuh dia.
Menurutnya, pergantian para menteri ini adalah hak prerogatif dari presiden.
Sepanjang belum terjadi reshuffle, Arya mengatakan bahwa kabar tersebut adalah hoaks.
"Kalau menteri kan hak prerogatif Presiden, tapi sepanjang itu belum kejadian kan masih hoaks", jelas Arya.
• Yakin Reshuffle Menteri dalam Waktu Dekat, M Qodari: Tanpa Ada Covid-19 pun Pak Jokowi akan Lakukan
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga menepis isu tersebut.
Di dalam laman resminya, Kominfo menjelaskan bahwa isu tersebut adalah salah.