Disebut Berpeluang sebagai Calon Menteri Baru Jokowi, Sandiaga Uno: Hak Prerogatif Presiden

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno muncul ke permukaan sebagai calon menteri baru Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, Sandiaga Uno disebut mempunyai peluang untuk menggantikan dan mengisi salah satu kursi di kementerian.

Menanggapi terkait dengan kemungkinan tersebut, Sandiaga Uno memilih menyikapinya dengan santai.

• Tak Setuju Andai Ahok Jadi Menteri Jokowi, M Qodari Ungkap Satu Kelemahannya: Terjadi Tahun 2017

Menurutnya, adanya reshuffle dari Jokowi merupakan hak prerogatif dari seorang presiden.

Oleh karenanya, Jokowi akan bebas menggunakan kewenangannya tersebut untuk mengganti ataupun memasukan nama baru tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun.

Meski begitu, mantan Wakil Wali Kota DKI Jakarta itu mengaku juga belum berpikiran terkait kemungkinan tersebut.

Dikatakannya bahwa untuk saat ini masih fokus membantu pemerintah dalam menangani kasus Covid-19.

Terlebih dirinya juga menjadi tim relawan untuk penanganan Virus Corona, khususnya di DKI Jakarta.

"Masih fokus dalam berjuang melawan Covid-19," ujar Sandiaga Uno.

"Saya lihat itu pasti ada tentunya banyak sekali laporan-laporan, tetapi ini kan prerogatif Presiden," katanya.

 Sandiaga Uno mengatakan fokusnya saat ini menggerakan para relawan.

Menurutnya, hal itu dilakukan untuk memberikan dukungan langsung kepada Pemprov DKI Jakarta.

• Muncul Nama Ahok di Daftar Menteri Baru Jokowi yang Beredar, Andre Rosiade Sebut akan Jadi Beban

"Bagi saya, kita fokus di hal-hal yang bisa kita lakukan, kita tetap support dukungan kepada Pemprov DKI," ungkapnya.

"Dan karena saya pernah tugas juga di Pemprov DKI, saya ingin membantu rekan-rekan saya yang sekarang berjuang, kaya tadi pasukan oranye, pasukan kuning," jelasnya.

Sandiaga Uno menilai bahwa peran dari mereka tidak kalah pentingnya dengan apa yang dilakukan oleh para tenaga medis di rumah sakit.

Ia juga memposisikan mereka berada di garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

"Ini mereka juga selain daripada tim medis, mereka juga berada di garda terdepan," kata Sandiaga Uno.

"Jadi mari kita saling mendukung, jangan terpecah belah, bersatu padu, aparat TNI, Polri, dan teman-teman Prmprov DKI ini butuh dukungan,"

"Dan saya rasa kita kontrobusikan yang terbaik," pungkasnya.

• Erick Thohir dan Retno Marsudi Diprediksi Tak Direshuffle Jokowi, Bagaimana dengan Prabowo Subianto?

Simak videonya lengkapnya:

Tak Setuju, M Qodari Ungkap Satu Kelemahan Ahok

Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari memberikan tanggapan terkait beredarnya kabar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan masuk ke dalam kabinet kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, M Qodari mengaku tidak setuju dengan kemungkinan Ahok sebagai menteri baru setelah adanya reshuffle.

M Qodari mengatakan ada satu aspek kelemehan dari Ahok yang menyatakan tidak pantas untuk menjadi menteri.

Satu kelemahan tersebut menurut M Qodari adalah menyangkut soal komunikasi.

Ahok dinilai lemah dalam komunikasi dengan publik.

Pernyataan ini disampaikannya dalam acara Kompas Petang, Jumat (3/7/2020).

"Saya tidak setuju kalau Pak Ahok diangkat sebagai menteri dalam reshuffle kabinet yang akan datang," ujar M Qodari.

"Karena Pak Ahok ini sangat lemah dalam komunikasi publik," ungkapnya.

• Ahok Blak-blakan Ungkap Cara Kerjanya jadi Komut PT Pertamina: Sekali Lagi Kayak Gitu, Gue Pecat

Menurutnya, setiap menteri ataupun kepala daerah wajib dibekali dengan komunikasi yang baik.

Ia menambahkan kinerja apik dan kecerdasan saja tidak cukup, namun juga harus diimbangi dengan komunikasi publik yang baik.

"Komunikasi publik itu penting bagi pejabat publik setingkat menteri atau kepala daerah," kata M Qodari.

"Kerja bagus itu sangat penting wajib, tetapi komunikasi publik sangat strategis," jelasnya.

M Qodari lalu menyinggung soal dampak yang akan ditimbulkan dari kekurangan tersebut.

Dikatakannya bahwa yang ditakutkan nantinya justru akan menimpulkan ketegangan sosial antara Ahok sendiri dengan publik atau masyarakat.

Ia juga mencontohkan pada permasalahan yang terjadi pada tahun 2017 silam, ketika Ahok masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Pekerjaannya baik, tetapi kalau komunikasi publiknya tidak bagus maka kemudian akan menimbulkan dinamika atau ketegangan sosial," terang M Qodari.

"Dan saya kira itu yang sedang terjadi pada tahun 2017," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke-2.03

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)