OTT KPK
Soal Bupati Kutai Timur Terjaring OTT KPK, Pengamat Ungkit Anggaran Janggal: Ini Permainan Mata
Pengamat politik Universitas Mulawarman Sonny Sudiar mengungkapkan sebelumnya ada kejanggalan dalam anggaran pembangunan di Kutai Timur.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Sonny menyebutkan ada beberapa proyek tahunan yang terhambat.
Selain itu, ada sejumlah kontraktor proyek yang belum dibayar.
"Informasinya juga begini, ada berbagai macam kontraktor yang sampai saat ini mungkin mengalami penundaan pembayaran proyek yang sudah mereka lakukan," jelas Sonny.
Ia menilai fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif tidak memenuhi tugasnya.
Sonny menambahkan, ada dugaan pemotongan anggaran itu mengalir ke tempat lain.
"Jadi harusnya sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan kontrol, ketika ada masyarakat yang mengadukan aspirasinya, harusnya disalurkan dan menegur pemerintah," terangnya.
"Ada indikasi pengalihan anggaran yang bisa dimanfaatkan ke pihak-pihak yang lain," ungkap Sonny.
• Deretan Kekayaan Bupati Kutai Timur yang Terjaring OTT KPK Bareng Istri, Punya Tanah Senilai Rp2,9 M
Lihat videonya mulai menit 7:00
Alasan Suami-Istri Duduki Jabatan Eksekutif-Legislatif
Sebelumnya Sonny Sudiar menjelaskan alasan pasangan tersebut dapat menduduki jabatan eksekutif dan legislatif sekaligus.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Kompas Petang, Jumat (3/7/2020).
Ia menjelaskan Encek UR Firgasih lebih dulu menduduki jabatan di pemerintahan sebagai Wakil Ketua DPRD.
"Pada periode sebelumnya pada 2014-2019, Bu Encek sebetulnya sudah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur," papar Sonny Sudiar.
"Kemudian terpilih kembali menjadi anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan, kemudian memiliki suara terbanyak dan dengan begitu otomatis beliau menjabat sebagai Ketua DPRD," lanjutnya.
