OTT KPK
Soal Bupati Kutai Timur Terjaring OTT KPK, Pengamat Ungkit Anggaran Janggal: Ini Permainan Mata
Pengamat politik Universitas Mulawarman Sonny Sudiar mengungkapkan sebelumnya ada kejanggalan dalam anggaran pembangunan di Kutai Timur.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik Universitas Mulawarman Sonny Sudiar mengungkapkan sebelumnya ada kejanggalan dalam anggaran pembangunan di Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Sebelumnya Bupati Kutai Timur Ismunandar tertangkap bersama istrinya, Ketua DPRD Kutai Timur Encek UR Firgasih dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dilansir TribunWow.com, Sonny menanggapi penangkapan itu saat dihubungi dalam tayangan Kompas Petang, Jumat (3/7/2020).
• Penjelasan Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo setelah Diperiksa KPK terkait Kasus e-KTP
Diketahui pasangan suami istri tersebut ditangkap karena diduga terlibat penyuapan dalam pengadaan infrastruktur di Kutai Timur.
Menurut Sonny, dalam periode kepemimpinan Ismunandar selama 2016-2012 ada sejumlah kejanggalan dalam pemanfaatan anggaran.
"Ada informasi yang mengatakan selama kepemimpinan beliau itu banyak sekali agenda-agenda pembangunan yang sedikit terhambat karena persoalan pengetatan anggaran," ungkap Sonny Sudiar.
Ia menyebutkan santer beredar kabar beberapa proyek yang sudah terlaksana tidak dilunaskan oleh Pemkab Kutai Timur.
"Ada berbagai macam info yang menginformasikan bahwa ada sejumlah proyek yang harusnya dibayar 100 persen, hanya dibayar 30 persen," kata Sonny.
"Alasannya dialihkan untuk penganggaran," lanjutnya.
Ia menduga kejanggalan itu ada kaitannya dengan jabatan istri Ismunandar sebagai Ketua DPRD.
Diketahui laporan keuangan pemerintah daerah harus disampaikan kepada DPRD.
Sonny menyebutkan laporan yang disampaikan juga tidak sesuai dengan rencana anggaran.
Ia mengungkapkan ada indikasi kecurangan antara bupati dengan DPRD.
"Sehingga saya melihat agenda pelaporan yang sudah direncanakan tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan," papar Sonny.
• Jubir KPK Bantah Pemberian Justice Colaborator terkait Bebasnya Nazaruddin: Sangat Tidak Mungkin
"Dengan begitu, bisa jadi ada indikasi ketika ada permainan mata antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif," lanjut pengamat politik ini.
