Kontroversi PPDB Jakarta, Orangtua Cerita Banyak Anak Stres: Ada Percobaan Bunuh Diri hingga Kabur

TRIBUNWOW.COM - Orangtua siswa yang gagal masuk sekolah negeri karena zonasi usia, Ratu Yunita angkat bicara.

Ratu Yunita menceritakan bahwa banyak siswa yang stress akibat aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta yang baru itu.

Hal itu Ratu Yunita ungkapkan di acara Kompas Petang pada Selasa (30/6/2020).

• Minta Nadiem Makariem hingga Anies Baswedan Batalkan PPDB, KPAI: Anak Stress, Ada Coba Bunuh Diri

Mulanya, Ratu menceritakan bahwa anaknya ditolak suatu sekolah negeri setelah mendaftar melalui dua jalur.

Jalur itu adalah jalur afirmasi dan zonasi.

"Anak saya adalah penerima KJP, karena memang yatim di situ jalur afirmasi saya coba ternyata tidak nyangkut."

"Terus saya coba di jalur zonasi lagi-lagi tidak ada sama sekali," cerita Ratu.

Saat ditanya presenter apakah ia mau mendaftarkan lagi anaknya di sekolah negeri melalui jalur prestasi, Ratu justru berharap agar anaknya tidak stres.

Pasalnya, anaknya pernah berucap hampir tak mau lagi mendaftar di sekolah negeri.

"Mudah-mudahan anak saya tidak frustasi ya mas karena memang sekarang yang dia pikirkan."

"Dia berfikir begini kayaknya aku enggak mau daftar lagi deh Ma, kayaknya pasti hilang namanya," cerita Ratu.

• Polemik PPDB 2020, Mulai dari Kontroversi Batas Usia di DKI hingga Kekurangan Pendaftar di Jember

Ratu lalu menceritakan bahwa bukan hanya anaknya yang stress akibat aturan pemerintah itu.

Bahkan menurut pengakuannya ada anak yang sampai kabur hingga ingin bunuh diri.

"Bukan cuma anak saya, karena saya tidak mengatasnamakan anak saya, atas nama siswa didik di seluruh DKI."

"Karena banyak saya dapat informasi, saya dapat laporan percobaan bunuh diri, bahkan ada yang kabur sudah beberapa hari," katanya.

Ada orangtua murid yang menangis-nangis padanya karena sang anak tak kunjung pulang setelah stress menghadapi aturan itu.

"Bahkan tadi malampun sekitar jam 11 an ada orang tua yang telepon saya nangis-nangis katanya anaknya belum pulang sehari, hampir dua hari," pungkasnya.

• Anies Baswedan Masih Bungkam soal Polemik PPDB DKI Jakarta, Hanya Berikan Jawaban Singkat

Lihat videonya mulai menit ke-4:00:

KPAI Minta Nadiem dan Anies Turun Tangan

Para orangtua siswa tidak menerima soal aturan PPDB berdasarkan golongan usia.

Hal itu membuat para orang tua berbondong-bondong melakukan aksi demontrasi di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nadim Makarim pada Selasa (30/6/2020).

Di tengah aksi protes tersebut, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait ikut buka suara.

Dilansir TribunWow.com oleh Kompas.com pada Selasa meminta agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim hingga Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan turun tangan.

Ia meminta agar PPDB zonasi berdasarkan usia ini dibatalakan.

"Mendiknas atau Menteri Pendidikan yang kita hargai kemudian Gubernu DKI yang betul-betul dengan anak tidak ada alasan untuk tidak membatalkan," kata Aris.

Aris menceritakan bahwa banyak anak stress akibat masalah ini.

Bahkan ada yang dikabarkan sampai meninggal karena depresi.

"Karena sekarang ribuan anak menderita, stres, ada yang percobaan bunuh diri coba."

"Ada yang kemarin diindikasikan meninggal akibat dari penyakit bawaan karena stress tidak diterima dia. Depresi mau bunuh diri," cerita Aris.

• Anies Baswedan Masih Bungkam soal Polemik PPDB DKI Jakarta, Hanya Berikan Jawaban Singkat

Ia menjelaskan orang-orang yang ikut demo itu bukan semata-mata hanya ikut-ikutan,

Mereka adalah orang tua siswa yang ditolak karena peraturan tersebut.

"Ini orang-orang yang mengadu, ini bukan orang baru datang, ini terorganisir dengan baik dan punya data bahwa anak-anaknya tidak diterima," sambungnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Forum Orangtua Murid DKI Jakarta, David Tobing melaporkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana kepada Ombudsman.

Nahdiana disebut melakukan maladministrasi.

"Kami sudah melaporkan Kepala Dinas Pendidikan DKIke Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman perwakilan DKI Jakarta."

"Atas tindakan maladministrasi yang mengubah aturan juknis penerimaan siswa didik baru melalui jalur zonasi itu dengan menggunakan usia sehingga bertentangan dengan Permendikbud," ujar David.

• Tak Terima dengan Penjelasan Kepala Dinas Pendidikan DKI soal PPDB, Wali Murid Ngamuk: Ini Bohong

Orang tua meminta agar zonasi berdasarkan usia segera dihapus.

"Kami pada intinya meminta proses itu dibatalkan dan harus dilakukan suatu seleksi ulang melalui jalur zonasi tidak berdasarkan usia tapi berdasarkan jarak dari rumah ke sekolah," pungkasnya. 

Lihat videonya berikut:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)