Kader PDIP Geram soal Aksi Pembakaran Bendera, GNPF: Kayaknya Gagah Banget Bela Simbol Partai

TRIBUNWOW.COM - Sekjen Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), Ulama Edy Mulyadi, menanggapi insiden pembakaran bendera PDIP.

Insiden itu terjadi saat unjuk rasa menentang Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2020).

Dilansir TribunWow.com, Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP, Pantas Nainggolan, kemudian menyampaikan tanggapannya atas peristiwa itu dalam tayangan Kompas TV, Jumat (26/6/2020).

• Soal Pembakaran Bendera PDIP, Pakar Hukum Sebut Bukan Menghina Partai: Ekspresi Penolakan RUU HIP

Pantas menyebutkan anggota PDIP geram dengan aksi tersebut karena merasa bendera adalah simbol kehormatan suatu organisasi.

"PDIP di seluruh Indonesia merasa terusik dan tersinggung akibat provokasi pembakaran bendera partai," kata Pantas Nainggolan.

"Kita mengetahui persis bendera adalah simbol kehormatan sebuah partai," jelasnya.

Kasus tersebut kini telah dibawa ke ranah hukum untuk mengungkap dalam pembakaran bendera partai.

Hal itu senada dengan surat perintah yang dikeluarkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada Kamis (25/6/2020).

"Maka, sebagai reaksi terhadap peristiwa tersebut, PDIP sesuai dengan arahan dari pucuk pimpinan partai, melakukan langkah legal action," kata Pantas.

Menurut Pantas, langkah hukum ditempuh demi menghindarkan dari keributan yang lebih besar.

"Kita tidak mau melangkah di luar aturan hukum, jadi kita menuntut supaya dilakukan penegakan hukum di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Ia kembali menegaskan seluruh kader PDIP merasa tersinggung dengan adanya peristiwa itu.

• Tanggapi Pembakaran Bendera PDIP, Hasto Ungkit Peristiwa Kudatuli 1996: Jangan Uji Kesabaran Kami

Pantas mengibaratkan peristiwa itu sama provokatifnya dengan pembakaran bendera merah putih.

"Tidak boleh terjadi pembiaran provokasi yang seperti ini," tegas Pantas.

Dalam tayangan yang sama, Sekjen GNPF Ulama Edy Mulyadi menyebutkan pihaknya mempersilakan jika PDIP akan membawa kasus ke ranah hukum.

Seperti diketahui, massa GNPF turut serta dalam aksi demonstrasi tersebut.

"Kalau bawa ke ranah hukum, itu 'kan hak masing-masing. Boleh saja, silakan, monggo," kata Edy Mulyadi.

"Kita juga siap saja," tambahnya.

Ia juga menyoroti sikap para kader PDIP yang kemudian melakukan unjuk rasa setelah pembakaran bendera terjadi.

"Apalagi kalau kita tahu ini 'kan kayaknya gagah perkasa banget membela simbol partainya karena merasa terusik, kehormatannya merasa dicemarkan, ada aksi pembakaran bendera partainya," komentar Edy.

• Kontroversi RUU HIP, Ali Ngabalin: Tak Sepatutnya ketika Masalah Muncul Saling Tuduh dan Mencederai

Lihat videonya mulai menit ke-2.00:

Tanggapan Ketua PA 212

Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif meminta Partai PDI Perjuangan (PDIP) tidak berlebihan menanggapi pembakaran bendera partainya.

Dilansir TribunWow.com, Slamet Maarif mengatakan kepada PDIP bahwa ada hal yang lebih penting ketimbang pembakaran bendera, yakni terkait nasib ideologi bangsa dan negara, yakni Pancasila.

Hal ini disampaikan Slamet Maarif dalam acara Kabar Petang tvOne, Kamis (25/6/2020).

• Bendera PDI Perjuangan Dibakar Massa, Megawati Soekarnoputri Minta Seluruh Kader Rapatkan Barisan

Slamet Maarif kemudian menilai bahwa aksi pembakaran bendera partai PDIP juga tidak hanya terjadi sekali, namun sudah berkali-kali.

Dirinya juga menyinggung terkait pembakaran bendera PDIP yang justru dilakukan oleh kadernya sendiri.

"Jadi saya pikir beginilah, PDIP enggak usah lebay, enggak usah berlebihan, toh bendera PDI Perjuangan sudah sering dibakar," ujar Slamet Maarif.

"Baik oleh mahasiswa ketika aksi masalah BBM bahkan oleh kadernya sendiri di Kalimantan Barat kan bendera PDIP dibakar," jelasnya.

"Bahkan juga kader PDIP pernah membakar partai demokrat tahun 2017 itu dari berita dan data yang kita dapatkan."

Maka dari itu, Slamet Maarif meminta supaya pihak PDIP tidak berlebihan menanggapi hal itu.

Menurutnya, ada hal yang jauh lebih penting dari pembakaran tersebut.

Dirinya lantas menganggap wajar adanya penolakan terhadap RUU HIP, termasuk yang dilakukan dalam bentuk demo hingga pembakaran bendera PDIP.

• Soal Pembakaran Bendera PDIP, Pakar Hukum Sebut Bukan Menghina Partai: Ekspresi Penolakan RUU HIP

"Artinya enggak usah berlebihan, justru ada persoalan yang sangat penting buat kita, menyangkut keutuhan NKRI, menyakut keselamatan Pancasila, menyangkut jati diri hidup bangsa, menyangkut ideologi dasar negara yang sudah final," kata Slamet Maarif.

"Karena menyangkut ideologi dan keselamatan pancasila, menyangkut keutuhan NKRI makanya wajar umat ini marah, wajar rakyat Indonesia marah," tegasnya.

Dirinya mengaku tidak terima dan merasa tersinggung ketika idelogi bangsa yang sudah melekat dicoba untuk dirubah dan diotak-atik.

Terlebih dalam ubahannya tersebut banyak poin yang sangat tidak bisa diterima oleh akal.

Termasuk rencana menjadikan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila.

Ia memastikan tidak hanya dirinya yang merasa tidak terima dan menolak RUU HIP, namun seluruh rakyat Indonesia.

"Bahkan bagaimana umat dan rakyat kalangan islam maupun nasionalis tidak marah ketika persoalan ideologi bangsa yang sudah final bagi kita kemudian akan dicoba dirubah, diutik-utik melalui rancangan HIP ini," ungkapnya.

"Bahkan ketuhanan yang maha esa yang menjadi dasar negara dan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 disepakati akan dirubah menjadi Ketuhanan yang berkebudayaan."

"Bagaimana umat tidak marah ketika Pancasila akan diubah menjadi Trisila dan Ekasila," pungkasnya. (TribunWow.com/Brigitta Winasis/Elfan)