Soal RUU HIP, Wakil Ketua MPR Sebut Bangsa Indonesia seperti Amnesia terhadap Pancasila

"Dalam tensi saya tidak ada pemerintahan di dunia ini yang semua product pemerintahan benar semua dan sebaliknya tidak ada pemerintahan yang product-nya salah semua,"

Lebih lanjut, dirinya menyoroti perevisian terhadap Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Dalam revisiannya ikut berdampak pada pelajaran Pancasila yang tidak lagi menjadi pelajaran wajib di sekolah.

Ia menilai keputusan tersebut sangat melenceng dari tujuan untuk pembinaan terhadap ideologi bangsa.

"Beberapa tahun kemudian ketika Undang-undang Sisdiknas direvisi maka pelajaran Pancasila dihapuskan dari pelajaran wajib," jelasnya.

"Jadi sejak saat itulah negara tidak lagi adil, negara abai melaksanakan tugas membina mental ideologi bangsanya," sambungnya.

• Dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila secara Virtual, Jokowi Ajak Masyarakat Jadi Pemenang

Maka dari itu, menurutnya, saat ini menjadi waktu yang tepat atas inisiatif dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yakni melalui pembentukan Badan Ideologi Pancasila yang bertujuan untuk menanamkan mental ideologi bangsa untuk menghadapi kehidupan.

"Akhirnya sejak tahun 98 sampai tahun 2018 atau sekitar 20 tahun, ketika Presiden Jokowi Widodo mengambil inisiatif untuk menghadirkan tanggung jawab pemerintah," terang Ahmad Basarah.

"Mensosialisasikan mental ideologi bangsanya dengan mendirikan Badan Ideologi Pancasila," lanjutnya.

"Tetapi pada kurun waktu 20 tahun itu sebagai akibat tidak hadirnya negara dalam mensosialisasikan mental ideologi bangsanya, muncullah ideologi-ideologi transnasional ke Indonesia," pungkasnya.

• Klarifikasi Ali Ngabalin soal Polemik RUU HIP: Inisiatif dari DPR dan Bantah Tudingan Ide Jokowi

Simak videonya di menit ke-08.33:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)