Imbau Pejabat Tak Bandel hingga Berani Korupsi terutama Dana Corona, Jokowi: Silakan Digigit Keras

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengimbau para pejabat untuk menghindari niatan dan tindakan korupsi, terutama untuk dana penanganan Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Jokowi bahkan meminta semua pihak mengawasi agar tak ada satu pun pejabat yang berani menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi.

Dalam masa pandemi ini, Jokowi menyebut pemerintah sudah mengeluarkan begitu banyak dana.

Karena itu, ia meminta semua warga untuk aktif.

• Deretan Properti Milik Presiden Jokowi di Solo Raya, Total Harta Kekayaannya Capai Rp 54,71 Miliar

• Saat Presiden Jokowi Bagikan Momen Latihan Tinju di Istana Bogor: Perlu Banyak Konsentrasi Pikiran

Hal tersebut disampaikannya dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2020 yang diunggah kanal YouTube Kompas TV, Senin (15/6/2020).

"Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan, kita semua harus lebih pro aktif," kata Jokowi.

"Jangan menunggu terjadinya masalah."

Jokowi mengatakan, semua masyarakat harus berperan dalam mencegah terjadinya potensi masalah.

Terutama, pejabat dan aparat pemerintah.

Ia mengaku tak ingin pejabat dan aparat pemerintah terperosok dalam lubang korupsi.

"Kalau ada potensi masalah, segera ingatkan," ucap Jokowi.

"Jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok."

• Minta Jokowi Turun Tangan, Novel Baswedan: Bukankah sejak Awal Presiden Beri Perhatian soal Ini?

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tak main-main soal akuntabilitas.

Menurut Jokowi, ke depan, pemerintahan akan memperkuat sistem kelola yang transparan dan akuntabel.

"Bangun sistem peringatan dini, early warning system, perkuat tata kelola yang baik, yang transparan, yang akuntabel," kata Jokowi.

"Saya ingin tegaskan, bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas."

Ia lantas menyinggung harapannya agar tak ada lagi pejabat yang terjerat kasus korupsi.

Ia mengatakan akan melindungi uang negara agar tak digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat.

"Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan."

"Tetapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi maka silakan bapak ibu digigit dengan keras."

"Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan harus kita jaga," tandasnya.

• Peternak Mengadu soal Telur Infertil ke Jokowi: Sehari setelah Kirim Surat, Banyak yang Ditangkapi

Simak video berikut ini menit ke-1.14:

Tak Puas dengan Jokowi

Di sisi lain, hasil Survei Indo Barometer soal penanganan Virus Corona oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai kurang bagus.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengungkap lebih banyak orang tidak puas dengan kebijakan Jokowi dalam menangani Covid-19.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Kompas TV pada Kamis (28/5/2020), M Qodari menyebut tingkat tidak kepuasan pada kebijakan Jokowi mencapai 53,8 persen.

• Jokowi Sering Direspons Negatif saat Corona, Guru Besar UI: Era Sekarang Benarpun Bisa Disalahkan

"Kalau soal tidak puas bukan hanya masalah komunikasi dan memang itu terlihat jawaban dari responden."

"Jadi yang (tidak) puas 53,8 persen, yang puas 44 persen," ujar Qodari.

Qodari melanjutkan, pihaknya juga sudah mengklasifikasikan alasan-alasan yang membuat masyarakat tidak puas pada kebijakan Jokowi.

"Nah yang tidak puas itu menjawab karena ini pernyataan terbuka ya ini jawaban dari masyarakat lalu kita kompilasi, kategorisasi," lanjutnya.

Kebanyakan masyarakat tidak puas soal kebijakan yang dianggap tidak konsisten.

"Yang pertama kebijakan tidak konsisten 17 persen, lambat mendistiribusikan bantuan sosial 10 persen, lalu data penerima bantuan tidak akurat 10 persen juga."

"Penanganan secara umum lambat 10 persen dan juga lalu kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda," jelas Qodari.

• Jokowi Tinjau Langsung Mall Diduga karena Memang Suka Blusukan, Ade Armando: Enggak Bisa, Ini Krisis

Selain itu, masalah bantuan sosial juga menjadi hal yang banyak membuat masyarakat tidak puas.

"Jadi kalau dari jawaban tersebut, ini lima besar jawaban maka yang paling banyak disebut adalah soal bansos."

"Bansos dari lima itu dua, lalu penanganan secara umum satu, lalu mungkin yang bisa dianggap sebagai bagian dari komunikasi adalah kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda," jelas dia.

Selain itu cara penanganan Covid-19 juga menjadi sorotan.

"Walaupun begini menurut saya masalah komunikasi itu tidak berdiri sendiri, kebijakan itu adalah satu sisi dari bagaimana sebetulnya kebijakan penanganannya, kemudian cara penanganannya," ungkap dia.

• Meski Dukung New Normal, M Qodari Kritik Cara Komunikasi: Kalau Saya, Tak akan Libatkan Pak Jokowi

Qodari menyimpulkan dari hasil survei ini, Jokowi mendapat tanggapan kurang bagus dalam menangani Virus Corona.

"Sebetulnya kalau kita orang survei umumnya kita mengatakan kalau di bawah 50 persen yang tidak puas, kurang bagus karena lebih banyak yang tidak puas daripada yang puas," kata Qodari. (TribunWow.com)