Virus Corona
Meski Dukung 'New Normal', M Qodari Kritik Cara Komunikasi: Kalau Saya, Tak akan Libatkan Pak Jokowi
Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengaku sangat mendukung rencana 'New normal' yang dicanangkan oleh pemerintah.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Claudia Noventa
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengaku sangat mendukung rencana 'New normal' yang dicanangkan oleh pemerintah.
Dilansir TribunWow.com, meskipun mendukung, Qodari mengkritik cara komunikasi pemerintah terkait rencana 'New normal' tersebut hingga keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung.
Hal itu disampaikan Qodari dalam tayangan 'Rosi' Kompas TV, Kamis (28/5/2020).
• Jokowi Tinjau Persiapan New Normal di Mal, M Qodari: Seharusnya Tak Boleh Ada Pak Presiden di Sana
• Rumuskan New Normal di Sekolah, Asisten Kementerian PPPA: Masuk 4 Jam Sehari Tanpa Jam Istirahat
"Mulanya, Qodari menyinggung konsep New normal yang sejak awal sudah menargetkan tanggal pembukaan sejumlah tempat di tengah wabah Virus Corona," ucap Qodari.
"Kalau bapak-bapak atau ibu juga mengingat konsep New Normal ini pertama kali muncul adalah tanggal, sudah muncul tanggal."
Menurut Qodari, penentuan tanggal tak seharusnya disampaikan di awal pengumuman 'New normal'.
"Tanggal sekian akan dibuka ini, tanggal sekian akan dibuka ini, menurut saya ini kacau," ucap Qodari.
"Ya karena orang kan belum punya pemahaman yang sama."
Lebih lanjut, Qodari mengaku mendukung konsep penerapan 'New normal'.
Hal yang ia kritik hanyalah cara penyampaian rencana penerapan 'New normal' yang langsung disampaikan pemerintah pusat.
• Soroti Kebiasaan Jokowi, Ini Saran Agus Pambagio soal New Normal: Kita Punya Presiden Suka Blusukan
"Cara kita mengeksekusi new normal ini, saya setuju dengan konsep New Normal, saya pendukung New Normal," jelas Qodari.
"Tapi cara kita mengintroduksi dan mengimplementasikan New Normal itu bukan begitu caranya. Tanggal itu terakhir bukan di depan."
Terkait hal itu, lantas Qodari menyebut pemerintah menunjukkan sikap tak konsisten dalam menangani Virus Corona.
Pasalnya, hingga kini pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masih berjalan di sejumlah daerah, termasuk di DKI Jakarta.
Hal itu dinilainya bertentangan dengan keinginan pemerintah segera membuka pusat perbelanjaan untuk menunjang perekonomian.
