Bahas Aktivitas Masjid di New Normal, Moeldoko: Tak Pernah Ada Paradoks antara Mal dan Tempat Ibadah

TRIBUNWOW.COM - Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko memberikan tanggapan terkait peluang pembukaan masjid ataupun rumah ibadah lainnya.

Dilansir TribunWow.com, Moeldoko mengatakan bahwa aktivitas di rumah ibadah juga menjadi perhatian utama dalam penanganan Virus Corona, termasuk saat ini memasuki New Normal.

Moeldoko memastikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) ataupun pemerintah tidak pernah memparadokskan pembukaan tempat ibadah dengan mal atau pusat perbelanjaan lain.

Hal ini disampaikannya dalam acara Fakta yang tayang di kanal Youtube Talk Show tvOne, Senin (8/6/2020).

• Sebut Daerah dan Pusat Tak Sinkron, Pakar: PSBB Transisi Jakarta dan Malang Bingungkan Publik

Menurut Moeldoko pemerintah juga sudah mempersiapkan protokol kesehatan untuk pembukaan rumah ibadah.

Dirinya hanya mengingatkan kepada masyarakat untuk bisa mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.

Mantan Panglima TNI itu menambahkan bahwa tingkat kesadaran diri tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, melainkan masyarakat banyak.

"Saya pikir Presiden kemarin sudah ke Istiqlal, ini jadi sebuah simbol bahwa sebenarnya ibadah sudah mulai dipikirkan untuk kegiatan ibadahnya dengan aturan-aturan protokol yang ketat," ujar Moeldoko.

"Sepanjang protokol kesehatan itu menjadi kesadaran bersama itu dijalankan dengan baik, penuh tanggung jawab, karena itu saya katakan tanggung jawab sosial, bukan hanya untuk dirinya," sambungnya.

"Begitu dia teledor tidak menggunakan masker, atau yang lain, maka itu sesungguhnya membawa bencana bagi orang lain."

Lebih lanjut, Moeldoko kemudian tidak ingin ada anggapan dari masyarakat bahwa ada perlakuan berbeda atau memparadokskan antara tempat ibadah dengan mal.

• Singgung DKI Jakarta, Pakar Kebijakan Publik Apresiasi Langkah Malang Raya dalam Tangani Corona

Menurutnya, fokus utama dari pemerintah adalah menyelamatkan masyarakat.

"Ini kita tidak pernah membicarakan paradoks, memparadoksan antara mal dengan tempat ibadah, tidak sama sekali," tegasnya.

"Sama sekali kita tidak berpikir seperti itu, tetapi pikiran kita hanya satu bagaimana semua itu bisa terselamatkan dengan baik," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 2.41

Survei Kepuasan Jokowi Turun

Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan survei kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurun selama masa pandemi Virus Corona (Covid-19).

Ia memaparkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah pusat saat ini hanya 56 persen dan kepuasan terhadap sosok Jokowi sendiri 66 persen.

Menurut dia, angka tersebut turun cukup jauh dari survei yang diadakan bulan Februari 2020.

• Survei Indikator: Elektabilitas Prabowo dan Jokowi Menurun, Ganjar dan Ridwan Kamil Makin Meningkat

Burhanuddin menilai perbedaan angka antara kepuasan terhadap Jokowi dengan pemerintah secara keseluruhan tampak signifikan.

Dilansir TribunWow.com, rincian survei itu ia sampaikan dalam tayangan Kompas TV, Senin (8/6/2020).

"Pertanyaan umum, tapi kita menanyakan variabel lain berkaitan dengan Covid-19," kata Burhanuddin Muhtadi.

Ia memberi contoh kejadian bantuan sosial (bansos) yang diterima tidak tepat sasaran di beberapa daerah.

Kesalahan penerima bansos tersebut terjadi akibat perbedaan data dengan kenyataan di lapangan.

"Misalnya yang kita tanyakan dan itu terlihat betul responsnya sangat negatif adalah bansos," kata Burhanuddin.

"Jadi penyaluran bansos lebih banyak yang mengatakan salah sasaran ketimbang yang tepat sasaran," lanjutnya.

Ia memberi contoh lain yang membuat kepuasan masyarakat semakin menurun.

Sebelumnya terdapat wacana untuk mengizinkan tenaga kerja asing (TKA) bekerja di Indonesia pada masa pandemi Virus Corona.

Seperti diketahui, beberapa negara sudah sangat membatasi akses keluar-masuk batas negaranya untuk mencegah penularan virus.

• Mahfud MD Cerita Dipanggil Jokowi Bersama 3 Menko Bahas Corona: Dikurung Terus, Orang Bisa Frustasi

"Kemudian juga kita tanyakan hal-hal yang berkaitan dengan TKA, misalnya," ungkap Burhanuddin.

"Ada beberapa statement dari menteri yang mengatakan enggak apa-apa tenaga kerja asing masuk di saat pandemi karena SDM kita dianggap kurang berkualitas," lanjutnya.

Dari peristiwa tersebut, Burhanuddin menilai ada perbedaan harapan masyarakat dengan keputusan pemerintah.

"Data kami di bulan Mei 60 persen meminta agar TKA dilarang sama sekali di masa sekarang," katanya.

"Artinya ada perbedaan ekspektasi publik dengan sebagian menteri yang itu sepertinya tidak sesuai dengan harapan publik," jelas Burhanuddin.

Burhanuddin lalu menyinggung pernyataan beberapa menteri pada masa awal pandemi yang dianggap kurang sensitif dengan situasi.

Ia bahkan menyebut beberapa pernyataan para menteri tersebut yang terkesan meremehkan pandemi.

"Termasuk misalnya saat kita bandingkan dengan respons awal saat pandemi, itu banyak statement dari menteri yang menurut saya tidak responsif," papar Burhanuddin.

"Misalnya mengatakan birokrasi di Indonesia terlalu rumit sehingga wabah Virus Corona tidak akan dapat izin masuk ke Indonesia," lanjut dia.

"Kemudian ada juga pernyataan sebagian menteri yang mengatakan lebih baik kita santai saja terkait dengan virus karena virus ini bisa sembuh sendiri," kata Burhanuddin.

(TribunWow/Elfan Nugroho/Brigita)