Bahas Persiapan New Normal, Luhut Binsar Pandjaitan: Asyik Mengkritik Saja, Enggak Ada Gunanya

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membahas terkait rencana new normal yang akan dicanangkan pemerintah.

Luhut menegaskan bahwa aturan tatanan normal baru tersebut disusun bedasarkan data yang akurat.

Namun, agar kondisi kenormalan baru tersebut berhasil berjalan tanpa adanya lonjakan kasus, masyarakat harus disiplin menerapkan protokol kesehatan.

• Luhut Tantang Para Pengkritik terkait Utang Negara: Enggak Usah Ngomong di TV, Ketemu Saya Sini

Dilansir Kompas.com, Rabu (3/6/2020), Luhut menyatakan bahwa pemerintah akan dengan seksama mengkaji data persebaran pandemi Covid-19 sebelum menetapkan masa new normal.

Oleh karenanya, kebijakan yang nantinya dikeluarkan oleh pemerintah telah didasarkan pada data faktual di lapangan dan akan diterapkan demi kepentingan bersama.

"Kalau kita mau melakukan new normal, kita tidak melakukan itu tanpa dasar. Semua kita lakukan dengan dasar angka atau data," terang Luhut.

Berdasarkan data yang diperolehnya, Luhut menyebutkan bahwa terjadi penurunan kurva kasus Covid-19 sehingga pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah patut dilonggarkan.

Namun ia memperingatkan, bila masyarakat masih abai terhadap aturan protokol kesehatan, bukan tidak mungkin PSBB tersebut akan dicanangkan kembali.

"Tapi kalau tidak disiplin, enggak tertutup kemungkinan kita tutup lagi," tegasnya.

Luhut kemudian menekankan bahwa pandemi ini harus dihadapi bersama-sama dengan satu kesepahaman antara pemerintah dan rakyat.

Karena meskipun pemerintah telah berupaya menekan laju penyebaran Covid-19, namun bila masyarakat tidak disiplin, maka virus tersebut masih akan menular secara masif.

"Apapun yang dilakukan pemerintah kalau tidak disiplin, kita asyik mengkritik saja, tanpa kita perhatikan protokol kesehatan, ya enggak ada gunanya juga," kata Luhut.

"Padahal protokol kesehatan ini jadi kunci, yaitu jaga jarak, cuci tangan, pakai masker," imbuhnya.

Terkait kapan new normal akan diberlakukan, Luhut masih belum bisa memberi kepastian waktunya.

Menurut Luhut, pemberlakuan tersebut tidak akan didasarkan pada target berupa tanggal, tetapi akan didasarkan pada kondisi data epidemiologi pandemi Covid-19.

"Keputusan re-opening (kenormalan baru) bukan didasarkan tanggal pasti. Saya ulangi, bukan tanggal pasti melainkan oleh data dengan indikator threshold yang terukur, penurunan ODP, PDP dan penurunan kasus," jelas Luhut.

"Nah itu sebabnya, sampai hari ini Presiden belum mengumumkan (berlakunya new normal)," imbuhnya.

Luhut juga mengungkapkan bahwa tren pandemi Virus Corona di Indonesia telah melambat dan mengalami penurunan.

Dibandingkan pada awal masa penularan, saat ini rata-rata penambahan kasus sehari berjumlah sekitar 600 kasus.

Ia lalu menyebutkan bahwa tingkat kematian dan kesembuhan pasien terinfeksi saat ini telah menunjukkan rasio yang baik.

"Per 31 Mei, jumlah kasus Covid-19 ada 26 ribu kasus, fatality rate (tingkat kematian) sebesar 6,1 persen. Ini sudah menurun ya kalau saya tidak keliru. Demikian pula recovery rate (tingkat kesembuhan) 27,6 persen. Jadi semua angka ini membaik," ujar Luhut.

"Memang satu setengah bulan pertama kita alami banyak kendala," lanjutnya.

Ia menyinggung kekhawatiran terkait gelombang kedua penularan kasus Covid-19 yang dapat muncul kembali bila protokol kesehatan tidak dipatuhi.

Maka dari itu, Luhut mengatakan pemerinta akan terus mengkaji dan mengecek persiapan dari segala aspek sebelum mengumumkan masa new normal.

Menurutnya, pemeritah akan menjalankan tatanan normal baru tersebut dengan tiga tahapan yang akan dievaluasi tiap bulan.

"Memastikan setiap protokol kesehatan diterapkan selama PSBB. Koordinasi dengan pemda untuk memastikan kesiapan daerah dan menjaga komunikasi yang baik dengan warga," kata Luhut.

Saat membahas PSBB DKI Jakarta, Luhut menyatakan bahwa ada sejumlah pihak yang menuduhnya membuat kebijakan secara sepihak tanpa adanya perundingan dengan pemerintah provinsi.

Padahal menurut Luhut, pihaknya terus berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui sambungan telepon.

"Ada yang bilang, itu Menteri Ad Interim Perhubungan tidak berkoordinasi dengan Gubernur DKI. Siapa bilang? orang kami telepon-teleponan. Kami bicarakan jelas. Karena ini masalah ramai-ramai, bukan masalah per orang. Jangan dibikin masalah per orang," tandasnya.

• Jubir Luhut Sebut 500 TKA China akan Bekerja di Konawe, Bupati Geram: Corona Selesaikan Dulu

Tantang Para Pengkritik

Luhut sempat menyinggung mengenai besaran utang Indonesia terkait penanggulangan pandemi.

Ia lalu menyoroti adanya pihak-pihak yang menjatuhkan tuduhan dan melemparkan kritik pada pemerintah terkait hal tersebut.

Untuk itu, Luhut mengajak para pengkritik yang tak dia sebutkan namanya tersebut untuk bertemu dan berbincang.

"Jadi kalau ada yang mengkritik kami, sini saya juga pengen ketemu. Jadi jangan di media sosial saja. Nanti ketemu kami, ngomong," kata Luhut, Selasa (2/6/2020).

Ia meminta kepada para pengkritik tersebut untuk datang menemuinya dan berkata akan menunjukkan data terkait utang negara tersebut.

"Enggak usah ngomong di TV lah, ketemu saya sini. Nanti dia kasih angkanya, saya tentara walaupun bukan lulusan ekonomi, saya bisalah jawab itu. Tapi jangan rakyat dibohongin," tuturnya.

Luhut kemudian menjelaskan bahwa saat ini kondisi keuangan Indonesia masif dalam taraf normal.

Pasalnya, utang pemerintah terhadap Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih termasuk rendah bila dibandingkan negara lain.

"Singapura itu lebih dari 100 persen dari debt to GDP-nya. Begitu juga dengan Amerika, malah kita enggak tahu lagi berapa besar," terang Luhut.

Luhut meminta agar para pengkritik pemerintah tersebut memberikan informasi yang benar agar masyarakat tidak keliru memahami kondisi negara.

"Saya ini tentara, jadi belajar juga dari anak-anak muda yang ngerti. Jadi kita jangan enggak ngerti juga, bodoh-bodohin rakyat kita ngutang enggak benar. Utang kita itu produktif," ucapnya.

Luhut mengatakan bahwa pada akhir tahun, utang pemerintah Indonesia terhadap PDB akan mencapai 32 persen.

Menurut catatan Kementerian Keuangan Indonesia, total utang Indonesia masih berada dalam kisaran 31,78 persen terhadap PDB.

Dalam undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003, ditetapkan batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 60 persen.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa besaran untang pemerintah saat ini masih dalam batas yang aman.

Adapun total utang pemerintah hingga April 2020 telah mencapai Rp 5.172,48 triliun.

Jumlah utang tersebut meningkat sebanyak 14,22 persen dibandingankan total tahun lalu pada periode yang sama dengan jumlah sebesar Rp 644,03 triliun. (TribunWow.com)

Sebagian artikel ini merupakan olahan dari Kompas.com dengan judul "Yakin Terapkan New Normal, Luhut: Kita Lakukan Berdasarkan Data!", "Luhut Tantang Pengkritik Utang Negara Tatap Muka", dan "Luhut Ungkap Alasan Pemerintah Belum Umumkan Berlakunya New Normal"