Virus Corona
Mardani Minta Pemerintah Tak Jalan Sendiri soal New Normal, Singgung Ganjar hingga Anies Baswedan
Anggota DPR RI fraksi PKS, Mardani Ali Sera meminta pemerintah tidak jalan sendiri terkait penanganan Corona termasuk keputusan penerapan New Normal.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Rekarinta Vintoko
TRIBUNWOW.COM - Anggota DPR RI fraksi PKS, Mardani Ali Sera meminta pemerintah tidak jalan sendiri terkait penanganan Virus Corona termasuk keputusan penerapan New Normal.
Dilansir TribunWow.com, Mardani meminta pemerintah mempertimbangkan partisipasi dari para kepala daerah maupun masyarakat umum.
Hal ini disampaikan Mardani dalam acara Dua Arah yang tayang di kanal Youtube KompasTV, Selasa (2/6/2020).

• Minta Pemerintah Jujur, Pandu Riono Tuntut Fakta New Normal: Kalau Tidak Kita Gambling Luar Biasa
Mardani mulanya mengatakan dalam pembahasan New Normal ini, dirinya tidak ingin memposisikan sebagai oposisi pemerintah.
Dirinya tidak ingin berkomentar dari susut pandang kubu opisisi, melainkan dari segi masyarakat umum.
Karena menurutnya, permasalahan tersebut bukan hanya dihadapi pemerintah melainkan semua masyarakat.
"Saya ingin menjelaskan posisi saya dulu karena dari partai politik DPR sendiri saya tidak ingin menjadi oposisi," ujar Mardani.
"Ini masalah kita bersama," tegasnya.
Mardani berharap pemerintah mempertimbangkan dengan baik rencana penerapan New Normal.
Ia menilai untuk saat ini kondisinya belum memungkinkan untuk dilakukan New Normal.
Karena di satu sisi, risiko penyebaran Virus Corona masih terbilang tinggi.
Hal itu terbukti dengan penambahan kasus Corona yang cukup banyak.
• Minta New Normal Orientasi ke Masyarakat, Pandu Riono: Jangan Lihat Hanya Aktivitas Kegiatan Modern
"Yang pertama kita bicara New Normal dalam keadaan kasus kita yang masih naik, sementara Jepang, Korea Selatan angkanya turun," jelasnya.
"Korea bahkan ketika New Normal baru naik lagi."
Selain itu, Mardani meminta supaya pemerintah bisa meningkatkan jumlah pengetesan.
Menurutnya, pengetesan tersebutlah yang bisa membuktikan kondisi yang terjadi.
Karena logikanya, semakin banyak dilakukan pengetesan maka semakin banyak pula kasus baru yang ditemukan jika memang ada.
Dan sebaliknya, ketika semakin sedikit pengetesan maka semakin sedikit ditemukannya kasus baru.
"Yang kedua kita punya jumlah orang yang dites masih sangat sedikit," ungkapnya.
"Makin sedikit tes, ya makin sedikit korban, tetapi nambah tes makin banyak korbannya," imbuhnya.
Maka dari itu, melihat kenyataan di lapangan, Mardani menilai belum saatnya New Normal diberlakukan di Tanah Air.
• Bedakan New Normal dan PSBB, Mardani Ali Sera Gamblang Sebut Daerah Gelagapan: Saya Agak Khawatir
Dirinya lantas meminta pemerintah tidak jalan sendiri, yakni dengan mengambil keputusan sendiri.
Pemerintah diharapkan juga bisa menerima masukan para kepala daerah maupun masyarakat umum.
Karena mereka lah yang tentunya lebih paham dengan kondisi yang terjadi.
"Jadi poin saya, nyuwun sewu buat pemerintah, tiga hal belum terpenuhi syaratnya," kata Mardani.
"Karena itu nyuwun sewu pemerintah jangan jalan sendiri, partisipasi masyarakat perlu," pintanya.
Mardani kemudian membacakan beberapa tanggapan dari kepala daerah yang kebanyakan tidak setuju dengan pemerintah pusat.
Seperti misalnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Kepala daerah kita komennya itu beda-beda hampir semuanya," jelas Mardani.
"Pak Ganjar bilang jangan dulu, Bu Khoifah jangan dulu, Anies Baswedan jangan, ajak mereka dulu," pungkasnya.
• Sebut New Normal Didramatisasi, Rocky Gerung: Narasi Baru dari Istana untuk Menutupi Beberapa Soal
Simak videonya mulai menit ke-15.55
Pandu Riono: Jangan Lihat Hanya Aktivitas Kegiatan Modern
Pakar Epidemiologi FKM UI, Pandu Riono memberikan tanggapan terkait rencana penerapan New Normal di tengah pandemi Virus Corona.
Dilansir TribunWow.com, Pandu Riono meminta pemerintah benar-benar memberikan orientasi terhadap masyarakat.
Hal ini disampaikan Pandu Riono dalam acara Dua Arah yang tayang di kanal Youtube KompasTV, Selasa (2/6/2020).
Mulanya dirinya mengatakan untuk penerapan New Normal dalam waktu dekat masih sangat berisiko.
Hal itu mengingat jumlah dan penambahan kasus Corona di Indonesia masih terbilang banyak.
"Setiap pelonggaran itu ada potensial untuk peningkatan kasus yaitu karena kita risikonya masih tinggi dan tetap tinggi mungkin sampai dua tiga tahun mendatang," ujar Pandu Riono.
"Ini menurut saya kita harus benar-benar waspada," sambungnya.
• Luhut Beberkan Alasan Jokowi Belum Umumkan New Normal: Dengan Dasar Angka atau Data, Bukan Tanggal
Pandu Riono kemudian meminta pemerintah jangan hanya menyoroti atau berpatokan pada aktivitas atau kegiatan moderen, seperti kantor dan mall.
Dirinya berharap aktivitas tradisional seperti di pasar-pasar tradisional juga harus diperhatikan.
"Dan jangan melihat hanya kegiatan aktivitas di kegiatan modern, kantor dan mal," kata Pandu.
"Tetapi kita fokus dalam kegiatan masyarakat seperti pasar-pasar tradisional," jelasnya.
Karena pada kenyataannya, kegiatan di pasar tradisional tidak berbeda jauh dengan yang terjadi di mall, yakni sama-sama terjadi kerumunan.
"Dan ini saya lihat banyak pasar-pasar tradisional belum bisa berjaga dengan baik, masih banyak belum memakai masker, belum menjaga jarak," ungkapnya.
"Jadi kita harus fokus ke sana," tegas Pandu.
Kemudian selain itu, sektor lainnya adalah kesiapan layanan kesehatan.
Pandu berharap layanan kesehatan bisa lebih ditingkatkan untuk menunjang penerapan New Normal.
• Tinjau Masjid Istiqlal Jelang New Normal, Jokowi Sebut akan Dibuka Juli: Siapkan Protokol Kesehatan
"Dan kemudian layanan kesehatan harus dicek lagi," terangnya.
Ia lantas mengaku kecewa setelah melihat sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang justru mengunjungi mal sebagai kajian jelang New Normal.
Menurutnya, jika orientasinya terhadap masyarakat, maka yang seharusnya dilakukan Jokowi adalah mendatangi layanan kesehatan.
Karena layanan kesehatan menjadi sektor penting untuk mendukung pemberlakukan New Normal.
"Saya kemarin sebenarnya agak kecewa ketika Pak Presiden kok ngeceknya mal," kata Pandu.
"Seharusnya yang dicek adalah layanan kesehatan dan juga tempat-tempat testing bagaimana persiapannya."
"Dan juga ngecek kegiatan-kegiatan masyarakat tradisional, seperti pasar tradisional."
"Jadi orientasinya benar-benar ke masyarakat," pungkasnya.
(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)