Walkot Bogor Bima Arya Luruskan New Normal agar Tak Salah Kaprah: Jadi Seperti Sistem Buka Tutup

TRIBUNWOW.COM - Wali Kota Bogor, Bima Arya meluruskan maksud pemerintah menerapkan tatanan baru atau New Normal.

Hal itu diungkapkan Bima Arya saat menjadi narasumber di acara Apa Kabar Indonesia tvOne pada Senin (1/6/2020).

Bima Arya menjelaskan bahwa New Normal itu bukan berarti semua sektor akan dibuka secara bersama-sama sekaligus.

• Rocky Gerung Blak-blakan Sebut New Normal Jadi Bahan Ledekan: Bukan Dramatis, tapi Didramatisir

Bima menjelaskan pihaknya belum membuka pusat perbelanjaan.

"Jadi begini yang harus diluruskan adalah pemahaman kita tentang New Normal. Satu, itu tidak sekaligus dan itu bertahap."

"Kita sudah mulai membuka rumah ibadah, kemudian toko, mal belum tentu waktunya," jelas Bima.

Ia menuturkan pembukaan sekolah juga kemungkinan baru akan dilakukan pada akhir tahun.

"Kemudian mungkin yang paling ujung akhir tahun adalah sekolah kira-kira begitu gambarannya," lanjutnya.

Ia mengatakan pemikiran masyarakat soal New Normal masih banyak yang salah.

"Karena banyak warga yang menganggap bahwa New Normal itu dibuka bersamaan itu tidak, yang pertama," ujar dia.

• Kasus Corona Jatim Capai 4.922, Pakar Epidemiologi Sebut Bukan Kondisi Nyata: Jauh Lebih Banyak

Lalu, penerapan New Normal juga dilakukan dengan evaluasi-evaluasi.

Evaluasi itu, jelasnya, dilakukan berdasarkan data yang ada.

"Yang kedua adalah prinsipinya evaluasi jadi semua tergantung perkembangan data."

"Data terus membaik kita terus maju, tapi datanya kita akan koreksi, mungkin kita juga akan mundur begitu."

"Jadi seperti sistem buka tutup, jadi bukan berarti kita berlakukan satu sistem baru itu akan terus maju, itu belum tentu," jelas Bima.

Bima memaparkan, penerapan New Normal di Bogor juga tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota sendiri.

Pemerintah Kota harus berdiskusi dengan pemerintah daerah lainnya, terlebih dalam hal transportasi.

"Yang ketiga adalah integratif artinya apalagi transportasi enggak bisa Kota Bogor berdiri sendiri."

"Kita harus bicara dengan daerah sekitar, berbicara dengan Gubernur Jakarta, berbicara juga dengan Bupati Bogor," ungkapnya.

• Singgung Arus Balik, Wagub DKI Ungkap Kekhawatiran Anies Baswedan hingga Jokowi: Ini PSBB Terakhir

Satu di antara hal yang bisa dilakukan Pemkot Bogor adalah terkait angkota.

Bima menuturkan sudah ada 2000 angkot yang mulai beroperasi dengan protokol kesehatan seperti yang telah ditentukan.

"Yang menjadi otoritas kita adalah transportasi, sekitar 2000 angkot di Kota Bogor, kita berlakukan ketat sekali."

"Mewajibkan untuk mengenakan masker di dalam kendaraan, kemudian kapasitas maksimal 50 persen dengan pengaturan yang sudah disosialisasikan," jelasnya.

Bima menambahkan, data menunjukkan bahwa masyarakat menaati peraturan kesehatan dalam angkot tersebut.

"Sejauh ini tingkat kepatuhannya cukup baik," imbuhnya.

Lihat videonya mulai menit ke-3:00:

Ali Ngabalin Sebut Jokowi Ingin New Normal agar Rakyat Tak Kelaparan

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Ngabalin mengungkap alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk segera menerapkan tatanan kehidupan  baru atau New Normal.

Hal itu diungkapkan Ali Ngabalin saat menjadi narasumber di acara Dua Sisi tvOne pada Jumat (29/5/2020).

Ali Ngabalin menjelaskan bahwa pemerintah mengambil keputusan tersebut berdasarkan dengan banyak pertimbangan, termasuk masalah kesiapan rumah sakit.

• Masih Mengkaji New Normal Sektor Pendidikan, Menko PMK Muhadjir: Salah Kelola Bisa Jadi Kluster Baru

"Yang pasti begini saya pastikan bahwa tidak mungkin satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tanpa ada pertimbangan, baik dari pertimbangan penelitian, para ahli, dan lain-lain termasuk di antaranya adalah kesiapan rumah sakit," ujar Ngabalin.

Selain itu, pemerintah juga fokus mengawasi kemampuan tes spesimen.

"Kemudian tadi survaillance-nya kekuatan seberapa jauh kemampuan pemerintah dalam melakukan tes spesimen," ungkap dia.

Ngabalin menjelaskan, satu di antara alasan New Normal akan segera diberlakukan lantaran vaksin juga baru bisa digunakan dalam beberapa tahun ke depan.

"Kemudian juga ada hal yang paling terpenting itu, kan kita mendapatkan pengumuman informasi yang disampaikan oleh organisasi kesehatan dunia terhadap vaksin dan obat yang kemungkinan itu tidak dalam satu dua minggu atau tidak dalam satu dua bulan ditemukan."

"Tapi dua tahun sampai dua tahun delapan bulan begitu informasinya," katanya.

Sehingga, Jokowi ingin selama menunggu vaksin itu masyarakat tetap bisa produktif tanpa melupakan protokol kesehatan.

Ngabalin mengatakan, Jokowi juga tak ingin masyarakatnya kelaparan akibat ekonomi terhenti selama pandemi Covid-19.

• Adaptasi New Normal, Taman Hiburan di Jepang Larang Penumpang Roller Coaster untuk Berteriak

"Artinya apa dalam keseharian kita ini bergelut dengan virus ya kan? Itu sebabnya kenapa Bapak Presiden mengatakan harus produktif dan aman."

"Presiden itu juga tak mau rakyatnya terpapar Corona juga tak mau lapar ini, rakyatnya tidak boleh lapar," tegas Ngabalin.

Ngabalin menegaskan Pemerintah Pusat juga mengambil keputusan itu dengan pertimbangan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Pemerintah tidak akan mungkin mengambil satu keputusan sendiri sepihak tanpa melakukan dialog dan bicara dengan Pemda itu satu," ungkap dia.

Saat ditanya bagaimana dengan daerah yang penyebaran Virus Coronanya masih tinggi, Ngabalin justru menegaskan bahwa New Normal itu bukan berarti tak ada protokol kesehatan.

Dalam New Normal masyarakat tetap harus menerapkan protokol kesehatan.

"Yang kedua New Normal itu diberlakukan pun tidak berarti kita bebas daripada protokol kesehatan, tetap kita harus memegang teguh protokol."

"Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan lain-lain sebagainya, karena kenapa begitu, karena virus itu masih ada di sekitar kita, hari-hari bersama dengan kita," ungkapnya.

• Warga yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan saat New Normal Bisa Didenda Rp 100 Juta dan Dipenjara

(TribunWow.com/Mariah Gipty)