Pihak Istana Ungkap akan Hati-hati dalam Penerapan New Normal: Belajar dari India dan Korea Selatan

TRIBUNWOW.COM - Sebagian wilayah di Indonesia mulai menerapkan tatanan kehidupan baru atau New Normal.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Dany Amrul mengatakan bahwa pemerintah juga belajar dari negara lain dalam menerapkan New Normal.

Hal itu disampaikan Dany Amrul melalui Apa Kabar Indonesia tvOne pda Senin (1/6/2020).

• Mal Masih Buka, Khofifah Sindir Kewenangan Pemkot Surabaya: Setahu Saya Memang Tidak Pernah Tutup

Dany menjelaskan, pemerintah belajar soal penerapan New Normal dari negara-negara tetangga, seperti India hingga Korea Selatan.

"Seperti ke dalam sebuah keadaan New Normal yang terjadi di negara Korea Selatan, di India, kita belajar."

"Kita belajar dari pelonggaran-pelonggaran atau pembukaan-pembukaan sektor-sektor strategis yang ada di Korea Selatan umpamanya, yang ada di India," jelas Dany.

Pemerintah belajar dari Korea Selatan dan India terkiat bagaimana negara tersebut sebelumnya melakukan jaga jarak berskala besar maupun karantina wilayah hingga kemudian menerapkan New Normal.

• Tinjau Kesiapan New Normal Masjid Istiqlal, Jokowi: Direncanakan akan Dibuka Nanti pada Bulan Juli

"Yang telah menetapkan lockdown kemudian dibuka, di Korea juga seperti PSBB kemudian dibuka, kita belajar."

"Kita belajar apa yang sudah dilakukan negara lain lalu kita ambil di mana miss yang terjadi lalu kita belajar supaya tidak terjadi," jelasnya.

Dany mengatakan, pihaknya akan belajar soal pembukaan transportasi umum.

"Termasuk di dalam hal pembukaan transportasi publik yang dilakukan secara kehatian-hatian memperhatikan zoning keluar masuk dan jaga konsistensi," kata dia.

Menurutnya kesuksesan New Normal karena tiga hal.

Pertama adalah pengawasan yang ketat dan kedua adalah kesadaran manusia itu sendiri.

"Jadi dalam keadaan New Normal kuncinya dalam hal pemenangan di dalam New Normal ini adalah, satu, bagaimana ada konsistensi dari pelaksanaan protokol kesehatan dan sub-sub protokol yang ada."

"Kedua, disiplin diri dari manusianya karena ujung-ujungnya pada kesadaran diri."

"Kesadaran insan yang masuk di dalam ekosistem new normal tersebut," terang Dany.

Sementara yang ketiga, jelasnya, adalah komunikasi publik yang mudah dimengerti.

"Dan yang ketiga adalah komunikasi publik dengan narasa yang aplicable, yang mudah dimengerti, dan senantiasa digaungkan terus agar mengikuti konsistensi dari protokol kesehatan sebagai sistem dan juga alur-alur yang sudah ditetapkan," papar Dany.

• Bahas Polemik New Normal, Hendri Satrio Singgung Kondisi Ekonomi: Kalau Gak Optimis Makin Terpuruk

Lihat videonya mulai menit ke-1:50:

Kritikan Pakar UI pada New Normal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui akan menerapkan tatanan baru new normal.

Namun, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono mengaku tak setuju dengan keputusan tersebut.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Kompas TV pada Sabtu (30/5/2020), hal ini dikarenakan Pandu Riono menilai data Covid-19 saja masih belum akurat.

• New Normal Segera Mulai, Ade Armando Sebut Rakyat Belum Dijelaskan: Masak Berharap Pak Jokowi?

"Sampai sekarang datanya tidak akurat, jadi tidak mungkin kita mau menghitung reproduction number, angka reproduksi ya kita singkat R, nah kalau RT kita sebut T, Tnya times, waktu."

"Kalau sekarang angka reproduksi angkanya berapa," kata Pandu.

Dijelaskannya, jika data yang digunakan untuk menerapkan New Normal belum akurat, maka hal ini akan berbahaya.

"Dan perhitungan itu mendasari data yang tersedia. Kalau datanya yang tersedia tidak akurat dan dipakai begitu saja oleh yang menghitung secara matematis akan  keluar angkanya."

"Pertanyaannya angkanya akurat tidak? Merefleksikan hal yang sesungguhnya tidak? Karena bisa berbahaya," imbaunya.

Pandu menuturkan, pemerintah bisa berencana apa saja namun belum tentu New Normal bisa dijalankan.

"Kalau persyaratan kesehatan belum terpenuhi, indikator itu tidak terpenuhi, The New Normal itu tidak akan berjalan."

"Mereka bisa mempersiapkan, mereka bisa merencanakan, tapi belum tentu bisa diemplementasikan," katanya.

• Ungkap Alasan Jokowi Segera Terapkan New Normal, Ali Ngabalin: Presiden Tak Mau Rakyatnya Kelaparan

Pandu mengatakan seharusnya pemerintah fokus pada masalah kesehatan terlebih dahulu.

"Harus kesehatan dulu karena yang mengindikasikan kesehatan, melakukan pembatasan sosial demi kesehatan bukan demi ekonomi, ekonomi bisa nunggu."

"Kalau mereka mau lebih cepat, bantu kesehatan supaya terwujud baru mereka bisa jalan," kata dia.

Pasalnya jika banyak orang sakit, kegiatan ekonomi juga tak akan berjalan.

"Kalau masyarakatnya sakit siapa yang mau beli, kalau masyarakat sakit siapa yang kerja," sambung dia.

Pandu baru setuju penerapan New Normal dilangsungkan jika indikator kesehatan untuk menerapkan tatanan hidup baru sudah benar-benar terpenuhi.

"Kalau indikator kesehatannya sudah terpenuhi baru itu saat yang tepat. Boleh saja direncanakan, boleh. Tetapi kan implementasinya tunggu dulu sampai indikator kesehatannya terpenuhi," tandasnya.

• Masih Mengkaji New Normal Sektor Pendidikan, Menko PMK Muhadjir: Salah Kelola Bisa Jadi Kluster Baru

Lihat videonya mulai menit ke-00:50:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)