Soal Batalnya Seminar Pemecatan Presiden, Pengamat Kritik Pemerintahan Jokowi: Ada Pengalihan Isu

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Komunikasi Politik, Hendri Satrio angkat bicara soal pembatalan diskusi pemecatan presiden di masa pandemi yang diselenggarakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dilansir TribunWow.com, Hendri Satrio justru menganggap isu soal kebebasan berpendapat itu hanya menjadi pengalihan isu atas wabah Virus Corona.

Namun, ia menyebut isu-isu yang dibuat itu tetap gagal menggeser fokus publik terhadap dampak Virus Corona pada bidang ekonomi.

Hal itu disampaikan Hendri Satrio melalui kanal YouTube Apa Kabar Indonesa tvOne, Sabtu (30/5/2020).

• Jokowi Minta Penerapan New Normal di Sekolah Tak Grasa-grusu, Muhadjir: Resikonya Terlalu Besar

• Pakar UI Anggap Keputusan Jokowi soal New Normal Bisa Berbahaya: Masyarakat Sakit Siapa yang Kerja?

Pada kesempatan itu, mulanya Hendi Satrio menyinggung soal terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden untuk kedua kalinya.

"Bisa saja ini masalah komunikasi, porsinya ada tidak besar tapi tidak dikomunikasikan," ucap Hendri.

"Akibatnya apa buat Pak Jokowi? Ya enggak ada, terbukti dia sudah terpilih."

Hendri lantas menyorooti soal penegakan demokrasi hingga pemberantasan korupsi di era Jokowi.

Terkait hal itu, ia pun membandingkan era kepemimpinan Jokowi dengan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Tapi hal ini bisa menimbulkan kerinduan bagi rakyat Indonesia terhadap sosok presiden yang mengutamakan tiga hal tadi, demokrasi, penegakan HAM dan pemberantasan korupsi," kata Hendri.

"Makanya Pak SBY kerap muncul nih di isu ini, SBY dibawain kerbau itu masih enggak apa-apa."

• Disebut Refly Harun Lawan Jokowi Pasca Dicopot bersama Anies, Sudirman Said: Urusan yang Menafsirkan

Melanjutkan penjelasannya, Hendri mempertanyakan soal pembatalan seminar bertajuk pemecatan presiden yang diadakan oleh para mahasiswa dan diisi oleh akademisi.

"Ini mungkin yang perlu disoroti, kenapa kemudian bahkan kontestasi akademisi terkait kritikan itu saja menimbulkan akses hukum."

"Ada hal-hal hukum yang masuk ke sana," sambungnya.

Menurut Hendri, ada kemungkinan pengalihan isu agar publik teralihkan dari masalah Virus Corona.

Meskipun berusaha dialihkan, masalah Virus Corona disebutnya tetap menjadi sorotan publik.

"Memang ada perbincangan bahwa mungkin ada pihak yang menginginkan ada isu selain Covid-19 yang dibicarakan," ucap dia.

"Karena Covid-19 ini akan terkait dengan ekonomi, maka muncullah isu-isu yang sebetulnya seksi tapi menurut saya sampai saat ini gagal masuk untuk menggantikan permasalahan ekonomi akibat Covid-19."

Terkait hal itu, ia lantas menyinggung soal kepemimpinan Jokowi sejak periode pertama.

Isu soal kebebasan menurutnya tak pernah menjadi fokus utama mantan wali kota Solo itu.

"Isu soal komunisme dan yang kedua soal ini, isu soal kebebasan berpendapat."

"Tapi lagi-lagi dari periode pertama Pak Jokowi, ini kerap terjadi dan memang ya tidak menjadi fokus utama Pak Jokowi," tandasnya.

• New Normal Segera Mulai, Ade Armando Sebut Rakyat Belum Dijelaskan: Masak Berharap Pak Jokowi?

Simak video berikut ini dari menit awal:

Kritik Refly Harun

Di sisi lain, sebelumnya Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar angkat bicara soal kabar batalnya seminar bertajuk pemakzulan presiden di masa pandemi Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Zainal Arifin Mochtar menanggap pembatalan seminar tersebut menjadi wujud tak diizinkannya warga berbeda pendapat dengan pemerintah.

Ia bahkan menyinggung soal pihak yang sengaja menghalangi publik mengkritik pemerintah.

Hal itu disampaikan Zainal Arifin dalam kanal YouTube Refly Harun, Minggu (31/5/2020).

• Kecewa soal Rangkap Jabatan Wamen, Refly Harun Puji Susi-Erick Thohir: Mereka Rela Hilang Kesempatan

Pada kesempatan itu, sebelumnya Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun meminta pendapat Zainal soal kebebasan berpendapat di era sekarang.

Menurut Refly, pembicaraan soal kebebasan seharusnya bahkan sudah selesai diperdebatkan sejak era reformasi.

Karena itu, Refly menganggap situasi yang kini terjadi begitu horor.

"Di republik ini Bung merasa enggak sesungguhnya kok sepertinya kita masih berkutat soal-soal yang sifatnya harusnya kita sudah selesai sejak reformasi," kata Refly.

"Yaitu kebebasan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Bung merasa enggak sepertinya kok ada suasana horor dalam hal itu saat ini?"

Menanggapi pertanyaan Refly, Zainal lantas menyoroti kebijakan yang seolah melarang publik berbeda pendapat dengan pemerintah.

Menurut Zainal, kebebasan berpendapat seharusnya menjadi hak penuh publik.

"Saya mengatakan begini, jadi berbeda pendapat ini seakan-akan menjadi bid'ah, lalu kemudian orang penganjur bid'ah ini harus masuk neraka," ujar Zainal.

"Padahal menurut saya seharusnya kebabasan itu bagian penting sepanjang kemudian tidak ada pemaksaan dan lain sebagainya."

• Refly Harun Sindir Rangkap Jabatan 3 Wamen: Gaji Pembantu Menteri Tak Ada Apa-apanya dari Dirut BUMN

Lantas, Zainal menyinggung adanya pihak yang sengaja mencegah publik untuk berpendapat.

"Memang yang harus diperbincangkan ini siapa sih sebenarnya yang sangat anti-demokrasi?." ucap Zainal.

"Karena kan kalau kita kemudian merujuk ini pasti negara, ini pasti aparat, kan belum tentu juga."

Terkait hal itu, Zainal pun menyoroti Farid Gaban yang mengkritik Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki.

Menurut Zainal, terdapat kejanggalan dalam kasus tersebut karena ada pihak yang melaporkan Farid Gaban ke kepolisian.

"Karena saya melihat ada gerakan yang tidak pas, seringkali misalnya Mas Farid Gaban mengkritik Teten," ucap Zainal.

"Yang itupun Teten enggak ada masalah, lalu ada orang yang melaporkan."

Menanggapi hal itu, Zainal mencurigai adanya pihak yang sengaja membuat citra negara buruk dengan melakukan sejumlah pengancaman.

"Jadi kita belum tentu mengatakan ini wajah negara, bisa jadi ada orang yang memang bertindak itu."

"Bisa jadi ada yang menunggangi itu, bahkan misalnya saya bilang bisa jadi loh ada yang mau menjelekkan negara dengan melakukan pengancaman," tandasnya. (TribunWow.com)