Virus Corona
Pakar UI Anggap Keputusan Jokowi soal New Normal Bisa Berbahaya: Masyarakat Sakit Siapa yang Kerja?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui akan menerapkan tatanan baru new normal.Pakar UI Pandu Riono mengaku tak setuju.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Ananda Putri Octaviani
lihat foto
"Kalau masyarakatnya sakit siapa yang mau beli, kalau masyarakat sakit siapa yang kerja," sambung dia.
Pandu baru setuju penerapan New Normal dilangsungkan jika indikator kesehatan untuk menerapkan tatanan hidup baru sudah benar-benar terpenuhi.
"Kalau indikator kesehatannya sudah terpenuhi baru itu saat yang tepat. Boleh saja direncanakan, boleh. Tetapi kan implementasinya tunggu dulu sampai indikator kesehatannya terpenuhi," tandasnya.
• Masih Mengkaji New Normal Sektor Pendidikan, Menko PMK Muhadjir: Salah Kelola Bisa Jadi Kluster Baru
Lihat videonya mulai menit ke-00:50:
Ali Ngabalin Sebut Jokowi Ingin New Normal agar Rakyat Tak Kelaparan
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Ngabalin mengungkap alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk segera menerapkan tatanan kehidupan baru atau New Normal.
Hal itu diungkapkan Ali Ngabalin saat menjadi narasumber di acara Dua Sisi tvOne pada Jumat (29/5/2020).
Ali Ngabalin menjelaskan bahwa pemerintah mengambil keputusan tersebut berdasarkan dengan banyak pertimbangan, termasuk masalah kesiapan rumah sakit.
• Masih Mengkaji New Normal Sektor Pendidikan, Menko PMK Muhadjir: Salah Kelola Bisa Jadi Kluster Baru
"Yang pasti begini saya pastikan bahwa tidak mungkin satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tanpa ada pertimbangan, baik dari pertimbangan penelitian, para ahli, dan lain-lain termasuk di antaranya adalah kesiapan rumah sakit," ujar Ngabalin.
Selain itu, pemerintah juga fokus mengawasi kemampuan tes spesimen.
"Kemudian tadi survaillance-nya kekuatan seberapa jauh kemampuan pemerintah dalam melakukan tes spesimen," ungkap dia.
Ngabalin menjelaskan, satu di antara alasan New Normal akan segera diberlakukan lantaran vaksin juga baru bisa digunakan dalam beberapa tahun ke depan.
"Kemudian juga ada hal yang paling terpenting itu, kan kita mendapatkan pengumuman informasi yang disampaikan oleh organisasi kesehatan dunia terhadap vaksin dan obat yang kemungkinan itu tidak dalam satu dua minggu atau tidak dalam satu dua bulan ditemukan."
"Tapi dua tahun sampai dua tahun delapan bulan begitu informasinya," katanya.
Sehingga, Jokowi ingin selama menunggu vaksin itu masyarakat tetap bisa produktif tanpa melupakan protokol kesehatan.
