Sarankan Satgas Covid-19 Rekrut Sandiaga Uno dan Jusuf Kalla, M Qodari: Tak Cukup hanya Modal Teknis

TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya satuan tugas penanganan Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, M Qodari  menyarankan supaya bisa merekrut tokoh Sandiaga Uno hingga Jusuf Kalla ataupun tokoh-tokoh lain yang mempunyai pengaruh sosial tinggi.

Hal ini disampaikan M Qodari dalam acara Rosi yang tayang di kanal Youtube KompasTV, Kamis (28/5/2020).

• Ungkap Kendala Pemerintahan Atasi Corona, Dosen UI: Barangkali Pak Jokowi Sudah Kerja Keras

Menurutnya, langkah tersebut dirasa akan cukup efektif untuk mempengaruhi masyarakat supaya lebih sadar dengan Corona.

Karena yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah orang atau tokoh yang memang dipercayai oleh masyarakat.

"Harusnya pada situasi krisis seperti ini, kita menyatukan seluruh kekuatan bangsa," ujar M Qodari.

"Saya belum melihat itu dilakukan, misalnya termasuk satgas-satgas atau penanganan-penanganan," sambungnya.

"Bagaimana pun caranya, kalau bisa mengajak para tokoh yang punya modal sosial," jelasnya.

Dikatakannya, untuk mengatasi Virus Corona yang membutuhkan kesadaran dari masyarakat itu tidak cukup hanya dengan mengandalkan masalah teknis, melainkan juga modal sosial.

Maka dari itu, dibutuhkan orang-orang yang bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat itu sendiri.

Terlebih kepada Sandiaga dan Jusuf Kalla yang notabene mempunyai pendukung yang banyak.

"Mengatasi masalah ini tidak hanya cukup kompetensi teknis atau modal teknis saja, tapi juga modal sosial," katanya.

"Orang-orang yang punya pendukung, senior, punya otoritas, itu saya kira perlu diajak bergabung dalam proses ini," lanjut Qodari.

"Misalnya bayangkan kalau seorang Sandiaga Uno menjadi bagian dari penanganan Covid ini, apa enggak kurang tuh yang tadi misalnya enggak happy-happy?" ungkap Qodari.

• Dosen UI Pertanyakan Peran Jubir Jokowi soal Komunikasi Corona yang Tak Jelas, Bandingkan Jubir SBY

Sementara itu yang saat ini sudah ada yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Namun untuk Prabowo disebut hanya menarik perhatian para senior atau orang dewasa.

"Kalau Pak Prabowo bisa ke dalam," sebutnya.

"'Kan ada Pak Prabowo?" tanya Rosi.

Beda halnya dengan Sandiaga yang mempunyai basis pendukung kaum milenial dan ibu-ibu.

Sedangkan untuk Jusuf Kalla sudah berpengalaman dalam mengatasi krisis-krisis besar dalam pemerintahan sebelumnya.

Selain itu dirinya merupakan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI).

"Beda segmen dong. Yang satu milenial, yang satu kolonial, zaman senior begitu," jawab Qodari.

"Yang dulu bersama Pak Jokowi, misalnya Pak JK. Beliau berpengalaman menyelesaikan krisis-krisis besar," kata Qodari.

"Beliau adalah Ketua PMI. Menurut saya sangat layak untuk diajak on board dalam proses ini," lanjutnya.

• Hasil Survey Penanganan Corona, 53,8 Persen Tak Puas dengan Jokowi, Berikut Poin Ketidakpuasannya

Maka dari itu, kekurangan pemerintah dalam mengatasi Virus Corona ini adalah kurangnya modal sosial.

Sehingga banyak masyarakat yang merasa bosan atau tidak tertarik untuk mengikuti kebijakannya.

"Intinya adalah yang belum ada sekarang ini modal sosial dan tolong itu diperkuat dalam menanganai Covid ke depan," pungkasnya.

Lihat videonya mulai dari awal:

Andi Mallarangeng Beberkan Perbedaan Penanganan Wabah Era SBY dengan Jokowi

Juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2004-2009, Andi Mallarangeng membeberkan perbedaan penanganan wabah saat era SBY dengan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, Andi Mallarangeng menyinggung soal wabah yang sempat dihadapi oleh pemerintahan SBY, yakni Flu Burung dan Flu Babi.

Dirinya mengatakan bahwa sedikit ada perbedaan dari pemerintahan SBY dan Jokowi dalam menangani suatu wabah.

• Hadapi New Normal, Sekolah di Kediri Siapkan Skema Masuk Seminggu Sekali dan Kurangi Kapasitas Kelas

Andi mengakui bahwa skalanya memang berbeda dibandingkan dengan wabah Virus Corona yang sudah ditetapkan sebagai pandemi.

Namun menurutnya, untuk permasalahan dan penanganannya tetap sama yaitu berbasis manajemen krisis.

"Ada bedanya sedikit, barangkali sekaligus sharing, apa yang kami alami dulu, walaupun tentu saja skalanya berbeda, waktu itu Flu Burung, ada juga Flu Babi," ujar Andi.

"Tetapi walaupun skalanya berbeda tetap pada dasarnya adalah manajemen krisis," jelasnya.

Andi mengatakan bahwa SBY waktu itu langsung mengambil langkah cepat dalam menyikapi masuknya Flu Burung maupun Flu Babi.

Dikatakannya, tidak perlu menunggu jumlah kasus banyak untuk bisa membentuk komite nasional yang dikhususkan untuk menangani wabah tersebut.

Tidak hanya itu, dalam komite nasional tersebut juga memiliki struktur yang jelas dan rapi.

Yakni diketuai oleh Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) dan urut ke bawah sampai bupati dan wali kota.

• Ibaratkan Jokowi Masuk Lapangan Ranjau saat Cek Mal, M Qodari: Bomnya Meledak Pasti Presiden Kena

"Pertama adalah yang dilakukan Pak SBY ketika ada korban 4,5 tambah lagi 5, lalu kemudian segera dibuat Perpres untuk membentuk komite nasional penanggulangan Flu Burung," kata Andi.

"Langsung diketuai oleh Menko Kesra, lalu kemudian wakilnya Menko Perekonomian, kemudian wakil kedua adalah Menteri Pertanian dan kemudian Menteri Kesehatan," jelasnya.

"Dengan demikian di bawahnya gubernur di daerah lalu kabupaten/kota," imbuhnya.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat manajemen penanganannya lebih terkoordinir dengan baik.

Berbeda halnya dengan saat ini, seperti yang diketahui Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 diketuai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo.

Hal itu tentunya tidak mempunyai keleluasaan untuk mengatur pemerintahan.

Meskipun sebenarnya pemerintah harus mengikuti intruksi Gugus Tugas.

"Dengan demikian maka jelas siapa yang bertanggung jawab dan mereka bisa mengkoordinasikan ke bawah," ungkapnya.

"Kalau sekarang saya melihat gugus tugas PSBB tidak mampu tentu saja mengkoordinasikan apa yang dikeluarkan kepada Menteri Perhubungan, Menko, karena tidak mungkin kepala badan mengkoordinasikan menteri lain," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)