Virus Corona
Ungkap Kendala Pemerintahan Atasi Corona, Dosen UI: Barangkali Pak Jokowi Sudah Kerja Keras
Dosen Ilmu Komunikasi UI, Ade Armando mengungkapkan kelemahan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengatasi Virus Corona.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
TRIBUNWOW - Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), Ade Armando mengungkapkan kelemahan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengatasi Virus Corona.
Dilansir TribunWow.com, Ade Armando menganggap bahwa kelemahan pemerintahan Jokowi adalah dari segi komunikasi.
Hal ini disampaikan Ade Armando dalam acara Rosi yang tayang di kanal Youtube KompasTV, Kamis (28/5/2020).
• Andi Mallarangeng Beberkan Perbedaan Penanganan Flu Burung Era SBY dengan Jokowi saat Tangani Corona
Ade Armando menilai pemerintah tidak mempunyai strategi untuk mengembangkan komunikasi yang baik kepada publik.
Akibatnya banyak terjadi kesalahpahaman atau simpang siur informasi di kalangan masyarakat.
"Saya enggak bisa menilai karena kayaknya enggak ada strategi komunikasinya," ujar Ade Armando.
"Dan itu yang akan saya katakan sebagai itulah kelemahan pemerintahan Jokowi saat ini," jelasnya.
Ketika benar kelamahan pemerintah Jokowi ada pada faktor komunikasi, maka yang terjadi justru sebaliknya.
Karena bisa saja Jokowi sebenarnya sudah benar-benar bekerja keras untuk bisa mengatasi atau menekan penyebaran Virus Corona, termasuk juga dari para pejabatnya.
Namun hal itu justru terlihat buruk ketika tidak ditunjang dengan komunikasinya yang baik.
"Barangkali Pak Jokowi sudah kerja keras, semua anggota kabinet sudah kerja keras," kata Ade Armando.
"Barangkali sebetulnya salah pendapat publik yang seperti yang diungkapkan oleh Indo Barometer," sambungnya.
• Dibandingkan dengan Jubir Jokowi, Mantan Jubir SBY Andi Mallarangeng Tertawa: Ada Bedanya Sedikit
Menurutnya, penilaian buruk kepada pemerintahan Jokowi justru bukan karena kebijakannya, melainkan lebih kepada ketidakkonsistennya kebijakan tersebut.
Maka dari itu, ia menyimpulkan bahwa pemerintahan saat ini kekurangan pihak yang mampu menerangkan dengan jelas semua informasi tentang kebijakan yang dikeluarkan.
Termasuk bisa meluruskan andai ada kesalahpahaman atau ada simpang siur mengenai kebijakan tersebut.
