Bayangkan Sandiaga sampai Jusuf Kalla Ikut Masuk Satgas Covid-19, M Qodari: Kalau Pak Prabowo Bisa

TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari memberi saran untuk strategi komunikasi bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di masa pandemi Virus Corona.

Ia menilai sebaiknya Jokowi melibatkan lebih banyak lagi tokoh-tokoh yang memilih dampak di masyarakat.

Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan Qodari saat diundang dalam tayangan Rosi di Kompas TV, Kamis (28/5/2020).

• Mantan Jubir SBY Timpali Qodari yang Sayangkan Jokowi Turun Langsung ke Mal: Lalu Kenapa Ada Jubir?

Qodari menilai strategi komunikasi tersebut belum dibicarakan sebelumnya, terutama sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (Covid-19).

"Saya keluar dengan sesuatu yang belum dibicarakan, tapi menurut saya penting," ungkap M Qodari.

Qodari menyebutkan ada aspek-aspek yang belum dimanfaatkan dalam penanganan Covid-19.

"Harusnya pada situasi krisis seperti ini, kita menyatukan seluruh kekuatan bangsa," jelasnya.

"Saya belum melihat itu dilakukan, misalnya termasuk satgas-satgas atau penanganan-penanganan," lanjut dia.

Menurut Qodari, pemerintah dapat mengajak tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh besar di masyarakat.

"Bagaimana pun caranya, kalau bisa mengajak para tokoh yang punya modal sosial," papar Qodari.

"Mengatasi masalah ini tidak hanya cukup kompetensi teknis atau modal teknis saja, tapi juga modal sosial," katanya.

"Orang-orang yang punya pendukung, senior, punya otoritas, itu saya kira perlu diajak bergabung dalam proses ini," lanjut Qodari.

Ia menyinggung nama politisi Sandiaga Uno yang mungkin dapat diajak sebagai bagian dari Gugus Tugas.

• Bersiap New Normal, Sandiaga Uno: Ekonomi Sangat Memprihatinkan, Berbeda dengan Krisis Sebelumnya

"Misalnya bayangkan kalau seorang Sandiaga Uno menjadi bagian dari penanganan Covid ini, apa enggak kurang tuh yang tadi misalnya enggak happy-happy?" ungkap Qodari.

"Kalau Pak Prabowo bisa ke dalam," tambahnya, menyinggung nama Prabowo Subianto yang kini menjadi bagian pemerintahan.

Hal tersebut menarik perhatian presenter Rosiana Silalahi.

"'Kan ada Pak Prabowo?" tanya Rosi.

"Beda segmen dong. Yang satu milenial, yang satu kolonial, zaman senior begitu," jawab Qodari.

Ia menyinggung tokoh lain yang dapat dilibatkan dalam penanganan Covid-19, yakni mantan wakil presiden pada periode pertama pemerintahan Jokowi, Jusuf Kalla (JK).

"Yang dulu bersama Pak Jokowi, misalnya Pak JK. Beliau berpengalaman menyelesaikan krisis-krisis besar," kata Qodari.

"Beliau adalah Ketua PMI. Menurut saya sangat layak untuk diajak on board dalam proses ini," lanjutnya.

"Intinya adalah yang belum ada sekarang ini modal sosial dan tolong itu diperkuat dalam menanganai Covid ke depan," tutup Qodari.

• Pakai Masker Jadi New Normal, Sandiaga Uno Sebut Harus Mulai Terbiasa: Bahkan Jadi Fashion

Lihat videonya mulai dari awal:

Ungkap Hasil Survei Tingkat Kepuasan Publik

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengungkap survei tingkat kepuasan publik soal kebijakan yang dibuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani masalah pandemi Covid-19.

Dari survei yang diselenggarakan Indo Barometer, lebih banyak orang tidak puas dengan kebijakan Jokowi dalam menangani Covid-19.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Kompas TV pada Kamis (28/5/2020), M Qodari menyebut tingkat tidak kepuasan pada kebijakan Jokowi mencapai 53,8 persen.

• Jokowi Sering Direspons Negatif saat Corona, Guru Besar UI: Era Sekarang Benarpun Bisa Disalahkan

"Kalau soal tidak puas bukan hanya masalah komunikasi dan memang itu terlihat jawaban dari responden."

"Jadi yang (tidak) puas 53,8 persen, yang puas 44 persen," ujar Qodari.

Qodari melanjutkan, pihaknya juga sudah mengklasifikasikan alasan-alasan yang membuat masyarakat tidak puas pada kebijakan Jokowi.

"Nah yang tidak puas itu menjawab karena ini pernyataan terbuka ya ini jawaban dari masyarakat lalu kita kompilasi, kategorisasi," lanjutnya.

Kebanyakan masyarakat tidak puas soal kebijakan yang dianggap tidak konsisten.

"Yang pertama kebijakan tidak konsisten 17 persen, lambat mendistiribusikan bantuan sosial 10 persen, lalu data penerima bantuan tidak akurat 10 persen juga."

"Penanganan secara umum lambat 10 persen dan juga lalu kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda," jelas Qodari.

• Jokowi Tinjau Langsung Mall Diduga karena Memang Suka Blusukan, Ade Armando: Enggak Bisa, Ini Krisis

Selain itu, masalah bantuan sosial juga menjadi hal yang banyak membuat masyarakat tidak puas.

"Jadi kalau dari jawaban tersebut, ini lima besar jawaban maka yang paling banyak disebut adalah soal bansos."

"Bansos dari lima itu dua, lalu penanganan secara umum satu, lalu mungkin yang bisa dianggap sebagai bagian dari komunikasi adalah kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda," jelas dia. (TribunWow.com/Brigitta Winasis/Mariah Gipty)