Breaking News:

Virus Corona

Soroti Penanganan Covid-19, Politikus PKS Sukamta: Sangat Penting Kejujuran dari Pemerintah

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menyoroti adanya lima persoalan mendasar sejak awal penanganan Covid-19 oleh pemerintah.

Editor: Ananda Putri Octaviani
TRIBUN/CECEP BURDANSYAH
Petugas medis memberikan penanganan epada pasien di RS Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Jumat (1/5/2020). Wisma Atlet Kemayoran telah dialihfungsikan menjadi RS Darurat Covid-19, setelah pandemi Virus Corona mendera Indonesia. TRIBUNNEWS/CECEP BURDANSYAH 

TRIBUNWOW.COM - Pemerintah Indonesia berencana menerapkan New Normal dalam waktu dekat sebagai salah satu cara penanganan pandemi Covid-19.

Namun Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menyoroti adanya lima persoalan mendasar sejak awal penanganan Covid-19 oleh pemerintah.

Pertama, Sukamta menilai tidak pernah ada kejelasan perihal grand desain penanganan Virus Corona.

Kasus Corona Surabaya Terus Melejit, Khofifah Bandingkan Keberhasilan PSBB Malang Raya

Bahkan setelah masa tanggap darurat berjalan hampir 3 bulan pun dia mengatakan tidak jelas tahapan apa saja yang akan dilakukan.

"Padahal kejelasan tahapan itu penting tidak hanya dalam upaya penanganan pandemi tetapi juga menjadi rujukan bagi dunia pendidikan, dunia usaha, pariwisata dalam memulai kembali aktivitasnya," ujar Sukamta, kepada Tribunnews.com, Kamis (28/5/2020).

Kedua, Sukamta melihat ada persoalan mendasar pada sistem koordinasi.

Sejauh ini tidak terlihat jelas garis komando antara presiden, kementerian dan gugus tugas dan pemerintah daerah.

Dia mencontohkan ketika Presiden Joko Widodo menagih jajarannya terkait target uji spesimen 10 ribu per hari yang sudah dia pesan beberapa bulan yang lalu, Kamis (27/5/2020) kemarin.

Menurutnya, pesan itu tidak jelas ditujukan kepada siapa, apakah kepada Menteri Kesehatan, Gugus Tugas atau menagih dirinya sendiri sebagai komando tertinggi.

"Ini semakin menunjukkan selama ini tidak ada koordinasi yang baik di pemerintah pusat. Sementara komunikasi dengan daerah juga seperti dalam soal pengaturan transportasi yang simpang siur. Sudah begitu Presiden mengatakan daerah harus mampu mengendalikan penyebaran Covid-19 sebelum menerapkan new normal. Ini kan artinya lempar tanggung jawab," kata dia.

Viral Curhat Pasien Positif Covid-19 di Ruang Isolasi, Pihak RS Buka Suara: Pintu Dirantai Itu Betul

Masalah ketiga masih terkait dengan uji spesimen. Sukamta beranggapan penagihan tersebut menunjukkan selama ini tes Covid-19 masih jauh dari optimal, karena hanya dua kali saja yang mampu menghasilkan lebih dari 10 ribu uji spesimen.

Sehingga perlu dipertanyakan apakah angka-angka yang diumumkan setiap sore oleh Jubir Gugus Tugas memberikan gambaran nyata penyebaran virus.

"Ini artinya jika kurva Covid-19 yang tersaji hingga saat ini tidak bisa menjadi rujukan dalam membuat kebijakan pelonggaran karena masih terbatasnya pengujian yang dilakukan," ungkapnya.

Keempat, Sukamta melihat masih ada kesenjangan sarana prasaran kesehatan di setiap daerah dan juga SDM tenaga kesehatan.

Dia mengungkap rasio jumlah tempat tidur rumah sakit di tahun 2018 hanya 1 dibanding 1000 penduduk, sementara di Korea Selatan rasio 11 dibanding 1000 penduduk

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
Tags:
CoronaCovid-19PKS
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved