Kabar Tokoh
Ditanya Mau Tidak Kembali Dapat Jabatan di Pemerintahan, Refly Harun: Tergantung Hati Juga Ya
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun sempat ditanya apakah mau jika ditawari jabatan di pemerintahan.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Tiffany Marantika Dewi
"Yang paling penting kan saya selalu mengatakan bahwa kita tidak mencari jabatan, tidak juga takut kehilangan jabatan."
"Jadi kalau misalnya menjabat ya kita tetap harus konsisten menyuarakan apa yang menurut kita benar sesuai ilmu pengetahuan yang ada," kata dia.
Lalu, Refly lagi-lagi menyinggung dirinya tak takut akan suatu jabatan.
"Jadi tidak takut menjabat tapi tidak juga harus takut kehilangan jabatan, saya kira itu saja untuk sementara," ujarnya lagi.
Refly menuturkan bahwa tidak semua orang akan selalu berada di luar pemerintahan.
Pasalnya dengan berada di dalam pemerintahan, seseorang bisa memberikan sumbangsihnya.
"Karena kita tidak boleh juga alergi bahwa 'Wah kita akan selama-lamanya ada di luar pemerintahan kalau enggak nanti kapan lagi kita akan memberikan kontribusi'," ungkap dia.
• Kritis Terhadap Pemerintah, Refly Harun Tolak Anggapan Bentuk Penolakan atas Pencopotan dari BUMN
Pakar lulusan Universitas Gadjah Mada ini mengatakan, jika memang berada di dalam pemerintahan tidak membuat seseorang nyaman, berada di luar pemerintahan juga tidak masalah.
"Tapi kalau kita berada di dalam pemerintahan kita tidak nyaman, tidak sesuai dengan jiwa kita berada di luar pemerintahan sama terhormatnya," kata dia.
Lihat videonya mulai menit ke-5. 35:
Alasan Aktif di YouTube
Pada kesempatan lain, Refly juga mengungkapkan alasanya dirinya aktif di media YouTube.
Selain itu, konten-konten yang dibagikan Refly juga bersifat kritis terhadap pemerintahan.
Dirinya mengatakan bahwa Youtube menjadi media alternatif untuk menyampaikan ide dan gagasan setiap saat.

• Sempat Puji Perekonomian Pemerintahan Jokowi, Refly Harun: Ketika Hadapi Corona Rasanya Kelabakan
Mulanya Refly Harun menyinggung soal perannya di beberapa media, termasuk media televisi dalam dunia hukum dan politik.