Terkini Nasional
Disebut Sakit Hati karena Sering Kritik, Refly Harun Sindir Balik Buzzer: Dilayani, Habis Waktu
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun sempat disinggung oleh satu akun warganet bahwa dirinya sakit hati pada pemerintah.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Lailatun Niqmah
TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun sempat disinggung oleh satu akun warganet bahwa dirinya sakit hati pada pemerintah.
Sebagaimana diketahui, Refly Harun belum lama dicopot dari jabatannya menjadi Komisaris Utama PT Pelindo II.
Hal itu diketahui melalui channel YouTube pribadinya Refly Harun yang tayang pada Rabu (27/5/2020).

• Disodori Nama Anies hingga Khofifah terkait Pilpres 2024, Refly Harun: Wah Ini yang Paling Cocok
Disinggung demikian, Refly Harun menilai akun tersebut adalah akun buzzer.
Akun buzzer itu juga menantang Refly untuk menyebut kelebihan dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Wah ini dari Batik Linggajaya wah ini biasa ya, ini biasa ya para buzzer para fansclub mengkritik balik saya begitu biasanya."
"Saya kan mengkritik pemerintahan terus, coba biar enggak dibilang sakit hati, tolong sebutkan apa yang bagus dari Pemerintahan Jokowi," ujar Refly membacakan komentar.
Refly lantas mengatakan bahwa akun tersebut pasti belum membaca pernyataannya sebelum ini.
"Wah ini pasti Batik Linggajaya bukan nama ya, belum pernah membaca tulisan saya," ujar Refly.
Lalu, Refly menceritakan dirinya pernah menulis di harian Kompas, di mana ia memuji bidang ekonomi di tangan Jokowi.
"Saya tahun 2017, dua setengah tahun yang lalu, 24 Oktober menulis di harian Kompas judulnya 'Memimpin Penegakan Hukum' bisa dilihat ya."
"Di situ saya puji prestasi Pemerintah Jokowi dalam bidang ekonomi terutama pembangunan infrastruktur," ungkap dia.
• Refly Harun Ungkap Alasannya Sering Kritik Pemerintah: Dia Digaji Uang Rakyat karena Dia Menguasai
Namun, Refly menilai Jokowi lemah dalam masalah penegakan hukum.
"Yang kedua dalam bidang politik dalam bidang konsolidasi politik tapi saya kritik dalam mata kuliah ketiga dalam penegakan law enforcement," ungkap dia.
Sehingga, Pakar 50 tahun ini membantah dirinya mengkritik pemerintah karena sakit hati dicopot dari jabatan di BUMN,