Virus Corona
Refly Harun Soroti Segala Aspek Kepemimpinan Jokowi, Sebut Pemerintah Tak Punya Banyak Waktu
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan sorotan terhadap semua aspek kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
lihat foto
Sindiran tersebut ditujukan kepada pemerintah lantaran lamban dalam menyalurkan bansos kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.
Dilansir TribunWow.com, mulanya Bhima Yudhistira mengungkapkan alasan masih banyaknya masyarakat yang ngeyel untuk tetap keluar atau beraktivitas di tengah pandemi Virus Corona.
• Bhima Yudhistira Bicara soal Krisis Ekonomi, Migas, dan Cara Selamatkan UMKM di Tengah Corona
Dirinya mengatakan bahwa alasan dasarnya adalah banyak masyarakat yang tidak atau belum mendapatkan jaring pengaman sosial (JSP) seperti yang sudah dijanjikan oleh pemerintah.
Hal itulah yang memaksa masyarakat untuk tetap beraktivitas, bekerja, khususnya untuk kalangan menengah ke bawah.
Karena dengan begitulah masyarakat dapat mencukupi biaya kebutuhan hidup sehari-hari.
Menurutnya, ketika pemerintah bisa segera mencukupi bantuannya maka kemungkinan masyarakat untuk tetap bekerja sangat kecil.
"Tapi kemudian jaring pengaman sosial kita sebenarnya bolong, makanya orang bandel masih keluar-keluar rumah," ujar Bhima.
"Karena enggak mungkin di rumah aja waktu masa pandemi tanpa ada kompensasi yang cukup," jelasnya.
Refly Harun langsung menambahkan, melayangkan nada sindiran kepada pemerintah.
Ia mengatakan alasan bansos sering terlambat bukan karena kesalahan dalam pendataan ataupun saat pendistribusian.
Melainkan ada faktor lain, yaitu kantong bermereknya atau logonya belum jadi.
• Pertanyakan Peran Stafsus Milenial Jokowi, Bhima Yudhistira: Kasih Es Teh Manis, Kasih Singkong
Tidak ketinggalan, Bhima juga ikut menanggapi hal yang senada.
"Apalagi bansosnya sering terlambat karena kantong yang bermereknya itu belum jadi," sindir Refly Harun.
"Harus ada logonya, itu penting," tambah Bhima.
Refly Harun lantas beranggapan bahwa ada maksud lain di balik penyaluran bantuan sosial yang lambat tersebut, yakni mengarah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Ia kembali berkelakar ada pihak yang sepertinya mencuri start lebih awal.
"Padahal pemilu masih 2024 bayangkan, orang sudah curi start," tutup Refly.
(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)
