Refly Harun Soroti Segala Aspek Kepemimpinan Jokowi, Sebut Pemerintah Tak Punya Banyak Waktu

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan sorotan terhadap semua aspek kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menyebut tidak banyak waktu yang dimiliki oleh pemerintahan untuk bersantai menghadapi permasalahan yang dihadapi.

Hal ini disampaikan Refly Harun dalam kanal Youtube pribadinya, Senin (25/5/2020).

• Blak-blakan Buka Alasan Dicopot BUMN, Refly Harun Curiga karena Kritis: Cepat atau Lambat Diganti

Mulanya Refly Harun mengatakan bahwa sikap kritisnya tidak hanya dilakukan pada saat sekarang saja.

Namun sudah dilancarkan sejak tahun 2017, atau saat dirinya masih menjabat di BUMN.

Hal itu sekaligus membantah bahwa sikap kritisnya sebagai bentuk penolakan karena dicopot dari BUMN.

"Bahkan saya tidak baru-baru ini saja mengkritik pemerintahan, sejak 2017 pemerintahan Jokowi sudah saya kritik, karena saya menganggap tidak banyak waktu bagi pemerintahan Jokowi untuk memelihara kepercayaan dan optimisme kepada rakyat," ujar Jokowi.

Pertama, Refly Harun menyoroti aspek hukum.

Sebagai seorang pakar hukum, Refly Harun mengaku sangat kecewa dengan penegakan hukum saat ini.

Ia mengibaratkan seperti tidak ada lagi harapan, khususnya untuk pemberantasan kasus korupsi.

"Kalau ukurannya penegakan hukum, saya sangat kecewa dengan pemerintahan Jokowi," ungkap Refly Harun.

"Saya tidak melihat ada lilin di ujung tunnel kalau soal pemberantasan hukum, terutama pemberantasan korupsi," katanya.

• Refly Harun dan Ekonom INDEF Sindir Pemerintah soal Bansos Corona: Padahal Pemilu Masih 2024

Kedua adalah aspek ekonomi.

Refly Harun mengaku sempat merasa optimis untuk sektor ekonomi di masa pemerintahan Jokowi.

Hal itu terlihat dari proyek-proyek pembangunan besar yang dilakukan, termasuk pembangunan infrastruktur.

Namun, rupanya keburukannya mulai terlihat pada saat menghadapi pandemi Virus Corona.

Pemerintah seakan-akan tidak mampu mencukupi kebutuhan rakyatnya yang sangat membutuhkan bantuan sosial akibat terdampak Corona.

"Pembangunan ekonomi awalnya saya sangat puji, termasuk pembangunan infrastruktur misalnya," katanya.

"Tapi akhir-akhir ini, walaupun bukan ekonom, rasanya kita semua merasakan bagaimana sulitnya pemerintah mengendalikan fiskal mereka," kata Refly.

"Ketika menghadapi Covid ini, rasanya kelabakan," lanjut dia.

"Terasa pemerintah kok seperti tidak punya uang lagi untuk memastikan bahwa perut rakyat Indonesia bisa makan?," tanya Refly.
"Kalau misalnya mereka harus di-lockdown di rumah," tambahnya.

• Said Didu Dipolisikan Luhut, Refly Harun Turut Singgung Nama Faisal Basri: Kritiknya Lebih Keras

 Lebih lanjut, Refly Harun akhirnya menyoroti bidang politik.

Menurutnya, untuk masalah politik, pemerintah saat ini tidak ada lagi tandingannya.

Kondisi tersebut sangat kontras dengan krisis yang terjadi di bidang hukum dan ekonomi.

"Dalam bidang politik, mereka sangat powerful. Hampir tidak ada oposisi," ungkap Refly.

"Tapi hukum dan ekonomi kita tidak dalam kondisi yang normal menurut saya," lanjutnya.

"Masih banyak penunggang gelap yang berkuasa saat ini," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 5.00

Refly Harun Sindir Pemerintah soal Bansos Corona

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun dan Ekonom INDEF Bhima Yudhistira kompak memberikan nada sindiran kepada pemerintah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) dampak Virus Corona.

Sindiran tersebut ditujukan kepada pemerintah lantaran lamban dalam menyalurkan bansos kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Dilansir TribunWow.com, mulanya Bhima Yudhistira mengungkapkan alasan masih banyaknya masyarakat yang ngeyel untuk tetap keluar atau beraktivitas di tengah pandemi Virus Corona.

• Bhima Yudhistira Bicara soal Krisis Ekonomi, Migas, dan Cara Selamatkan UMKM di Tengah Corona

Dirinya mengatakan bahwa alasan dasarnya adalah banyak masyarakat yang tidak atau belum mendapatkan jaring pengaman sosial (JSP) seperti yang sudah dijanjikan oleh pemerintah.

Hal itulah yang memaksa masyarakat untuk tetap beraktivitas, bekerja, khususnya untuk kalangan menengah ke bawah.

Karena dengan begitulah masyarakat dapat mencukupi biaya kebutuhan hidup sehari-hari.

Menurutnya, ketika pemerintah bisa segera mencukupi bantuannya maka kemungkinan masyarakat untuk tetap bekerja sangat kecil.

"Tapi kemudian jaring pengaman sosial kita sebenarnya bolong, makanya orang bandel masih keluar-keluar rumah," ujar Bhima.

"Karena enggak mungkin di rumah aja waktu masa pandemi tanpa ada kompensasi yang cukup," jelasnya.

Refly Harun langsung menambahkan, melayangkan nada sindiran kepada pemerintah.

Ia mengatakan alasan bansos sering terlambat bukan karena kesalahan dalam pendataan ataupun saat pendistribusian.

Melainkan ada faktor lain, yaitu kantong bermereknya atau logonya belum jadi.

• Pertanyakan Peran Stafsus Milenial Jokowi, Bhima Yudhistira: Kasih Es Teh Manis, Kasih Singkong

Tidak ketinggalan, Bhima juga ikut menanggapi hal yang senada.

"Apalagi bansosnya sering terlambat karena kantong yang bermereknya itu belum jadi," sindir Refly Harun.

"Harus ada logonya, itu penting," tambah Bhima.

Refly Harun lantas beranggapan bahwa ada maksud lain di balik penyaluran bantuan sosial yang lambat tersebut, yakni mengarah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Ia kembali berkelakar ada pihak yang sepertinya mencuri start lebih awal.

"Padahal pemilu masih 2024 bayangkan, orang sudah curi start," tutup Refly.

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)