Virus Corona
Refly Harun Soroti Segala Aspek Kepemimpinan Jokowi, Sebut Pemerintah Tak Punya Banyak Waktu
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan sorotan terhadap semua aspek kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan sorotan terhadap semua aspek kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menyebut tidak banyak waktu yang dimiliki oleh pemerintahan untuk bersantai menghadapi permasalahan yang dihadapi.
Hal ini disampaikan Refly Harun dalam kanal Youtube pribadinya, Senin (25/5/2020).
• Blak-blakan Buka Alasan Dicopot BUMN, Refly Harun Curiga karena Kritis: Cepat atau Lambat Diganti
Mulanya Refly Harun mengatakan bahwa sikap kritisnya tidak hanya dilakukan pada saat sekarang saja.
Namun sudah dilancarkan sejak tahun 2017, atau saat dirinya masih menjabat di BUMN.
Hal itu sekaligus membantah bahwa sikap kritisnya sebagai bentuk penolakan karena dicopot dari BUMN.
"Bahkan saya tidak baru-baru ini saja mengkritik pemerintahan, sejak 2017 pemerintahan Jokowi sudah saya kritik, karena saya menganggap tidak banyak waktu bagi pemerintahan Jokowi untuk memelihara kepercayaan dan optimisme kepada rakyat," ujar Jokowi.
Pertama, Refly Harun menyoroti aspek hukum.
Sebagai seorang pakar hukum, Refly Harun mengaku sangat kecewa dengan penegakan hukum saat ini.
Ia mengibaratkan seperti tidak ada lagi harapan, khususnya untuk pemberantasan kasus korupsi.
"Kalau ukurannya penegakan hukum, saya sangat kecewa dengan pemerintahan Jokowi," ungkap Refly Harun.
"Saya tidak melihat ada lilin di ujung tunnel kalau soal pemberantasan hukum, terutama pemberantasan korupsi," katanya.
• Refly Harun dan Ekonom INDEF Sindir Pemerintah soal Bansos Corona: Padahal Pemilu Masih 2024
Kedua adalah aspek ekonomi.
Refly Harun mengaku sempat merasa optimis untuk sektor ekonomi di masa pemerintahan Jokowi.
Hal itu terlihat dari proyek-proyek pembangunan besar yang dilakukan, termasuk pembangunan infrastruktur.