Tegas Pilih Megawati Soekarnoputri Dibanding Jokowi, Ganjar Pranowo: Orang Biasanya Enggak Suka

TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sempat disuruh untuk memilih dua tokoh besar di Partai PDIP.

Dua tokoh tersebut adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Hal itu terjadi di ketika Ganjar Pranowo melakukan video call dengan Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.

• Viral Tagar Indonesia Terserah Disorot Media Asing, Sebut sebagai Pelampiasan secara Online

Dilansir TribunWow.com melalui channel YouTube Refly Harun pada Selasa (19/5/2024), Ganjar Pranowo secara tegas memilih Megawati.

"Jadi Bung Ganjar harus menjawab jujur dan pilih satu, Jokowi atau Megawati," tanya Refly.

"Megawati," jawab Ganjar tegas.

"Alasannya," tanya Refly lagi.

"Loh saya kadar partai," jawab Ganjar kemudian.

Lalu, Refly bertanya mengapa tidak memilih Jokowi.

"Tapi kan secara hierarki walaupun tidak secara langsung di bawah presiden karena ada otonomi, tapi kan gimana?" tanya Refly.

Ganjar lantas menjawab dirinya tetap akan memilih Megawati meski banyak orang yang tidak setuju padanya.

"Ya enggak, ya karena saya kader partai ini orang biasanya enggak suka, para pengamat suka."

"Sampeyan ini siapa Mas Ganjar? Petugas Partai," kata Ganjar.

• Disinggung Strategi Hadapi New Normal, Ganjar Pranowo Siapkan APBD Pertolongan: Itu Konsep Besarnya

Ganjar menjelaskan, dirinya hanyalah kader partai di mana partai lah yang berperan besar hingga dirinya kini menjadi seorang gubernur.

"Iya karena saya kader partai ketika saya kader partai saya sampai pada posisi ini yang ngerekomendasikan partai, ditugaskan oleh partai, diperjuangkan oleh partai kemudian saya duduk di sini," ungkap Ganjar.

Meski demikian, jika berbicara dari segi rakyat maka tentu ia memilih rakyat.

Namun, tetap saja partai yang berperan besar membawanya masuk ke panggung politik yang besar.

"Maka kemudian saya ngomong eh saya petugas partai , marah orang, 'Anda itu namanya wakilnya rakyat, Anda harus amanah rakyat, iya kalau implementasinya saya rakyat begitu'."

"Tapi ketika berangkat emang kamu ikut tanggung jawab ama saya, kamu emang kasih rekomendasi ke saya, enggak kan," ucapnya.

• Beda Pandangan Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo soal Kenaikan BPJS: Kami Butuh Jawaban

Ia memilih Megawati berdasarkan prosedur politik.

"Prosedur politiknya kan begitu, konstitusinya kan begitu, nah jadi kita jawabannya gitu," lanjut aja.

Jika ditanya dari segi pemerintahan tentu dirinya memilih Jokowi.

"Tapi kenapa enggak Jokowi, kalau kemudian ada alternatifnya Jokowi, ya Jokowi di dalam pemerintahan, kalau di dalam pemerintahan ya Jokowi," ungkap dia.

Lihat videonya mulai menit ke-20:32:

Beda Pandangan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil soal Kenaikan BPJS

Kebijakan penyesuaian iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan menuai pro dan kontra dalam masyarakat.

Pasalnya kebijakan tersebut muncul di tengah situasi pandemi Virus Corona dan kondisi ekonomi yang sulit.

Dilansir TribunWow.com, sejumlah kepala daerah kemudian angkat bicara tentang pendapat mereka terhadap kenaikan iuran BPJS.

• BPJS Naik, Refly Harun Sindir Gaji Para Direksinya: Luar Biasa Besarnya, Konon Capai Rp 300 Juta-an

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menduga ada kekurangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN).

"Yang saya tahu memang ada defisit dari APBN, sehingga defisit ini disempurnakan melalui kenaikan BPJS," kata Ridwan Kamil, dikutip dari tayangan kanal YouTube Kompas TV, diunggah Jumat (15/5/2020).

Ridwan Kamil menuntut ada penjelasan dari pemerintah pusat tentang rincian kenaikan BPJS, termasuk alasan kebijakan tersebut.

"Dari kami meminta penjelasan lebih jelas, karena sampai hari ini memang kalau saya baca penjelasan belum komprehensif alasan kenapa naik," jelas Ridwan Kamil.

"Supaya kami di daerah tidak ada keresahan yang tidak bisa kami jawab. Kami butuh jawaban, karena tugas provinsi 50 persen adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi berbeda keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mengakui keputusan tersebut memang tidak mudah secara politis, tetapi perlu dilakukan.

"Apa yang menjadi keputusan presiden, tentunya secara politik ini tidak mudah," terang Ganjar Pranowo.

"Saya yakin sekali presiden tanda tangan itu tidak mudah, karena pasti ada kontroversi dan ada protes dari masyarakat," lanjut dia.

• Jokowi Naikkan Iuran BPJS, Pengamat Intelijen: Salahkan Para Pembisiknya, Jangan Pojokkan Presiden

Meskipun begitu, Ganjar memahami BPJS memang membutuhkan tambahan dana yang besar, terutama dalam kondisi pandemi saat ini.

"Tapi kalau saya bicara pertimbangannya, tampaknya memang perlu suntikan anggaran yang cukup signifikan agar bisa meng-cover para pasien. Sekaligus menyehatkan BPJS," kata Ganjar.

"Maka tindakan yang cukup berisiko secara politik dan sangat tidak populer ini, sebaiknya presiden harus mengambil itu dan adanya reaksi juga luar biasa," lanjutnya.

Ganjar kemudian menekankan kenaikan BPJS harus seiring dengan kinerja yang lebih baik.

"Sepertinya juga, kita harus memaksa BPJS harus jauh lebih profesional," ungkap Ganjar Pranowo.

Ia meminta BPJS Kesehatan perlu mengubah diri dan dikelola secara lebih profesional lagi.

Kepala daerah lainnya, yakni Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyoroti kenaikan iuran BPJS yang akan dimulai pada 2021.

"Ini juga harus diluruskan dulu, mana yang mau dipakai?" tanya FX Hadi Rudyatmo.

Ia kemudian menyinggung situasi ekonomi yang tengah sulit karena pandemi Virus Corona.

• Ali Ngabalin Bahas BPJS Naik, Pasien Cuci Darah Soroti Angka Rp 35 Ribu: Orang Kaya Enggak Apalah

"Cuma kalau dalam posisi kondisi kayak begini menaikkan BPJS, menurut saya kurang tepat, tidak pas," kata Rudy.

"Masyarakat baru banyak yang di-PHK, banyak yang dirumahkan," jelas dia.

Selain itu Plt Wali Kota Blitar Santoso menyebutkan berupaya meringankan beban ekonomi masyarakat di daerahnya.

"Pemerintah Kota Blitar sampai mengambil kebebasan sebagian warga kita yang menempati di rusunawa," papar Santoso.

"Kita bebaskan selama tiga bulan tidak menarik iuran, karena kondisinya memang tidak mampu," lanjutnya.

Selain itu, ia juga membebaskan pajak bagi para pemilik usaha rumah makan.

Santoso menilai kenaikan BPJS saat ini tidak tepat waktu.

"Apalagi kalau nanti dinaikkan iuran BPJS, jelas mereka menjadi terpukul kembali," kata Santoso.

"Makanya saya sepakat itu ditangguhkan, diundur dulu sampai kondisi masyarakat minimal sudah mulai bisa beraktivitas," tegasnya.

Lihat videonya mulai dari awal:

(TribunWow.com/Mariah Gipty/Brigitta Winasis)