PSBB Simpang Siur, Sosiolog Imam Prasodjo Kritik Budi Karya Sumadi: Lubang Terbesar Ada di Kemenhub

TRIBUNWOW.COM - Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo menyoroti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dianggap saling bertentangan.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan ketika dihubungi dalam tayangan Kompas TV, Minggu (17/5/2020).

Seperti diketahui, sejumlah daerah menerapkan PSBB untuk menekan penyebaran Virus Corona (Covid-19).

• Terjadi Antrean Penumpang Tanpa Physical Distancing di Bandara Soetta, Muhadjir: Saya Meminta Maaf

Meskipun begitu, Kementerian Perhubungan memutuskan mengizinkan kembali operasional transportasi umum.

Pembukaan kembali Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) kemudian menuai sorotan karena padatnya penumpang yang mengabaikan imbauan pembatasan jarak fisik.

Menanggapi hal tersebut, Imam Prasodjo menyoroti faktor yang menurutnya menyebabkan kebijakan PSBB menjadi simpang siur.

"Misalnya, kita fokus ke mudik saja dulu yang jelas relevan," kata Imam Prasodjo.

"Tapi terus tiba-tiba Kementerian Perhubungan membuka transportasi umum walaupun ada pembatasan-pembatasan," lanjutnya.

Menurut Imam, tidak mungkin pembukaan kembali transportasi umum tidak mengandung pelanggaran.

"Tapi semua orang tahu bahwa transportasi umum dibuka, walaupun katanya dengan protokol kesehatan, tidak akan mungkin itu bisa berjalan," paparnya.

Menurut dia, ada beberapa hal yang menyebabkan kepadatan penumpang di Bandara Soetta.

"Pertama, memang sudah ada animo orang itu pengen pulang kampung," jelasnya.

• Kepadatan Soetta Abaikan PSBB, Pakar UI Singgung Banyaknya OTG: Orang Jakarta ke Berbagai Wilayah

"Kedua, komunitas bisnis itu sendiri tidak mungkin membuka transportasi yang hanya mengangkut orang atau penumpang 50 persen," lanjut Imam.

"Sudah begitu, kultur Indonesia banyak sekali pelanggaran," katanya.

Imam Prasodjo dengan tegas menuding kesalahan yang dilakukan Kemenhub melalui Menteri Budi Karya Sumadi dengan membuka kembali transportasi umum.

"Saya mohon maaf kalau saya harus mengatakan bahwa lubang terbesar adalah di Kementerian Perhubungan," ungkap dia.

Selain itu, ia menilai pihak penyedia maskapai juga berusaha mendapatkan kembali pemasukan setelah merugi.

"Kedua, tentu bisnis transportasi juga memanfaatkan situasi seperti ini karena mereka bukan lembaga yang sekarang tidak merugi," jelasnya.

"Tentu dengan pembatasan-pembatasan tadi, ada physical distancing dan sebagainya, tentu akan merugikan mereka," lanjut Imam.

Maka dari itu, ia menilai ada upaya mengakali protokol kesehatan yang ditetapkan untuk mencegah penularan Virus Corona.

"Oleh karena itu sangat mungkin menjadi upaya-upaya untuk melakukan kreativitas negatif," kata Imam.

Protokol tersebut menjadi diabaikan dan penerapannya sangat tidak ketat.

Faktor ketiga yang ia soroti adalah kebutuhan masyarakat perantau untuk pulang kampung karena sudah tidak memiliki pekerjaan.

Ia juga mempertanyakan urgensi kepulangan para penumpang yang memadati Bandara Soetta.

"Tapi dengan peristiwa kemarin di Soekarno-Hatta dengan orang-orang yang berjubel begitu, apa iya itu karena tugas?" tanya Imam.

• Cerita Penumpang yang Ikut Antrean Panjang di Soetta, Instruksi Tak Jelas dan Jaga Jarak Diabaikan

Lihat videonya mulai menit 2:00

Pakar Epidemiologi Soroti Banyaknya OTG

Pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) Syahrizal Syarif menyoroti keputusan untuk membuka kembali Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

Hal itu ia sampaikan ketika dihubungi dalam tayangan Kompas TV, Sabtu (15/5/2020).

Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah mengeluarkan larangan mudik dan memberhentikan operasional transportasi umum.

• Ini Ragam Dokumen Syarat Penumpang di Tengah Covid-19, Sebabkan Antrean Panjang di Bandara Soetta

Meskipun begitu, Kementerian Perhubungan melalui Menteri Budi Karya Sumadi mengizinkan transportasi umum kembali beroperasi meskipun ada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dilansir TribunWow.com, Syahrizal Syarif menanggapi pembukaan Bandara Soetta yang menimbulkan kepadatan penumpang tanpa adanya jaga jarak.

Ia juga menyinggung kondisi DKI Jakarta yang menjadi episentrum penyebaran virus.

"Saya kira jelas Jakarta itu jumlah kasusnya bisa empat atau lima kali lebih besar dibanding provinsi-provinsi besar di Jawa, apalagi di luar Jawa," kata Syahrizal Syarif.

Ia kemudian menerangkan proses penularan Virus Corona.

"Kita harus tahu bahwa secara alamiah, jenis kasusnya dimulai dari import case, lalu cluster case, lalu transmisi lokal," jelas Syarif.

Menurut dia, kasus impor dapat diatasi dengan pembatasan kunjungan masuk dari luar negeri.

Meskipun begitu, transmisi antardaerah dapat menimbulkan klaster penyebaran baru.

"Tapi saat seperti sekarang, dari Jakarta menuju destinasi ke berbagai daerah, kita sebut ini kasus domestik," papar Syarif.

Ia mempertanyakan status para penumpang yang berangkat dari Bandara Soetta apakah benar-benar negatif dari Virus Corona.

"Mereka-mereka ini yang bergerak pertanyaannya, apakah mereka berisiko sebagai penular atau tidak?" ungkap Syarif.

• Bandara Dibuka, Ombudsman Sebut Pemerintah Serba Tanggung Atasi Corona: Kita yang Harus Sabar

Hal itu ia sampaikan mengingat banyaknya kasus orang tanpa gejala (OTG) atau asimptomatik yang sebetulnya sudah terjangkit virus.

"Mereka adalah orang-orang muda. Yang saya bilang tadi, ada kasus asimptomatik yang tinggi," papar Syarif.

Syarif kemudian menyoroti wacana pelonggaran PSBB agar kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan.

Menurut dia, hal tersebut harus dipersiapkan dan dievaluasi terlebih dulu sebelum dijalankan.

"Jadi ketika PSBB ini dari sisi kesehatan akan diperketat, sekarang ada kelonggaran," katanya.

"Tadinya kita mengevaluasi efektivitas PSBB, saya kira Gugus Tugas harus mengevaluasi seberapa besar dampak kelonggaran pergerakan ini," lanjut Syarif.

"Banyak sumber data besar yang bisa digunakan untuk mengevaluasinya," tambah dia.

Menurut dia, perpindahan orang dari wilayah episentrum ke wilayah yang masih zona hijau perlu diawasi.

"Jadi berapa dampak dari pergerakan orang Jakarta ke berbagai wilayah di Indonesia?" tanya Syarif.

"Nanti coba dilihat hubungannya dengan kasus yang ada di wilayah-wilayah," lanjut dia. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)