Virus Corona
Dengan Nada Tinggi, Jokowi Ingatkan Jajarannya: Saya Tegaskan Belum Ada Kebijakan Pelonggaran PSBB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa belum ada pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga saat ini.
Penulis: Noviana Primaresti
Editor: Lailatun Niqmah
TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa belum ada pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga saat ini.
Dengan nada tinggi, ia mengingatkan bahwa pelonggaran PSBB tersebut masih berupa wacana.
Oleh karenanya, Jokowi memperingatkan seluruh jajarannya agar berhati-hati dalam membuat kebijakan.
Ia mewanti-wanti agar jangan sampai muncul anggapan di masyarakat bahwa PSBB sudah mulai dilonggarkan.

• Ingin Masyarakat Produktif Kembali, Jokowi: Kita Harus Berdampingan Hidup dengan Covid-19
Dilansir TribunWow.com dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (18/5/2020), Jokowi saat itu membuka rapat terbatas melalui video conference dari Istana Merdeka membahas percepatan penanganan pandemi Covid-19.
Dengan nada bicara yang agak tinggi, Jokowi menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perintah pelonggaran PSBB.
"Saya tegaskan, belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," kata Jokowi.
Ia mengingatkan pada segenap jajarannya yang mengikuti ratas tersebut agar jangan sampai ada pemahaman di tengah masyarakat yang menganggap sudah adanya pelonggaran PSBB.
"Karena jangan muncul nanti keliru ditangkap ,bahwa pemerintah mulai melonggarkan PSBB. Belum. Jadi belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," imbuhnya.
Jokowi menyebutkan bahwa hingga saat ini, pemerintah masih baru dalam tahap mempersiapkan.
Pemerintah masih perlu mengkaji lebih jauh untuk menerapkan skenario yang tepat berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
"Yang sedang kita siapkan ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat," jelas Jokowi.
"Serta melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan biar semuanya jelas."
"Karena kita harus hati-hati. Jangan keliru kita memutuskan," tandasnya.
Ia kemudian menerangkan bahwa dalam dua pekan ke depan, pemerintah masih akan fokus menangani arus balik dan tetap melarang masyarakat untuk mudik.