Ungkit Janji DPR dan Jokowi, Didik J Rachbini Adu Mulut dengan Politisi PDIP: Tak Mau Dikritik?

TRIBUNWOW.COM - Ekonom, Didik J Rachbini terlibat berdebat dengan anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno.

Dilansir TribunWow.com, perdebatan di antara keduanya itu terjadi saat membahas soal wacana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Didik bahkan sampai meyinggung aksi sejumlah pejabat yang langsung lapor polisi saat dikritik masyarakat.

Hal itu disampaikan dalam kanal YouTube Talk Show tvOne, Rabu (13/5/2020).

• MUI Keluarkan Fatwa soal Salat dan Takbir Idul Fitri: Bisa Dilaksanakan di Rumah Bersama Keluarga

• AS Mengatakan China Berusaha Mencuri Penelitian Vaksin hingga Hasil Uji Covid-19 Melalui Peretasan

Pada kesempatan itu, mulanya Hendrawan menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta warga berdamai dengam Virus Corona.

Meskipun berat, Hendrawan menyebut roda kesehatan dan ekonomi harus tetap berjalan untuk menjamin kehidupan masyarakat.

"Dalam kondisi berat seperti ini, kalau presiden mengatakan berdamai dalam kondisi Covid ini berarti dua roda ekonomi dan kesehatan berjalan bersama," ucap Hendrawan.

Pernyataan Hendrawan itupun langsung disahut oleh Didik.

Menurut Didik, pemerintah belum mencukupi kebutuhan tes Virus Corona.

Bahkan, menurutnya jumlah tes yang dilakukan Indonesia sama dengan negara kecil seperti Kamboja.

"Gini lah ya, saya tidak tahu, saya bukan ahli kedokteran, bukan ahli kesehatan. Rapid test itu masa sama dengan Kamboja? Kan keterlaluan," kata Didik.

"Rasio yang di-Rapid Test itu sangat rendah."

• Penderita Gagal Ginjal Ungkap Susahnya Jadi Penerima Bantuan BPJS: Harus Miskin dan Menderita Dulu

Didik mengatakan, minimnya jumlah alat tes yang disediakan pemerintah menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani Virus Corona.

Lantas, menurut dia tak semua daerah bisa diterapkan pelonggaran PSBB.

"Itu kan tidak menunjukkan keseriusan dalam kerja," ucap Didik.

"Kalau sudah massal besar, baru kita tahu petanya mana yang bisa dilonggarkan mana yang enggak."

Ucapan Didik itupun kembali ditanggapi oleh Hendrawan.

Ia mengklaim DPR bahkan sudah mempersiapkan anggaran untuk mengadakan tes Virus Corona di seluruh Jakarta.

"Contoh ini biar gampang, DKI ini 45 persen di DKI ya, 44 kecamatan maka di setiap kecamatan harus dijamin ada swab test," ucap Hendrawan.

"Kita sampai ngitung anggarannya. Di terminal-terimal bis, di stasiun kereta api, di mal-mal semua harus ada."

Belum puas dengan jawaban Hendrawan, Didik kembali angkat bicara.

Didik mengungkit janji DPR dan Jokowi yang akan melakukan tes Virus Corona secara massal.

"Iya dijamin tapi kenyataannya sama dengan kamboja," kata Didik.

"Ini pertanyaannya DPR ngomong, presiden ngomong bahwa itu akan massal. Kenyataannya sama dengan Kamboja."

Melanjutkan penjelasannya, Didik justru menyinggung soal aksi sejumlah pejabat yang tak mau diktirik hingga lapor polisi.

"Apa tidak mau dikritik? Kalau kritik nanti dilaporkan ke polisi?," tandasnya.

• Di Mata Najwa, Anji Ngaku Senang tapi Waswas soal Wacana Pelonggaran PSBB: Benar Sudah Saatnya?

Simak video berikut ini menit ke-4.39:

Imbau Menteri Tak Bicara Ngawur

Di sisi lain, sebelumnya Ekonom senior, Faisal Basri secara terang-terangan menyampaikan imbauan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Faisal Basri menilai Jokowi harus mendisiplinkan para menteri agar tak banyak bicara jika tak paham betul penanganan virus dengan nama lain Covid-19 itu.

Menurut dia, banyaknya menteri yang bicara ke hadapan publik justru akan semakin memperburuk keadaan.

Hal itu disampaikan Faisal Basri dalam acara Mata Najwa, Rabu (13/5/2020).

• Bupati Boltim Kritik Pedas Menteri Jokowi soal Bansos, Karni Ilyas: Sampai Ngamuk Segala Macam?

Mulanya, Faisal Basri menyinggung pemenuhan alat tes Virus Corona yang hingga kini masih belum dijalankan.

Ia menilai, jumlah tes Virus Corona di Indonesia masih sangat kurang.

"Mobilisasikanlah secara nasional, seluruh kedutaan kita di dunia cari itu yang namanya alat tes itu," terang Faisal.

Tak hanya itu, Faisal pun turut menyinggung banyaknya calo yang mencari keuntungan di tengah wabah Virus Corona.

Ia mengatakan, pemerintah pusat tak seharusnya menghabiskan uang dengan membeli alat tes Virus Corona dari para calo.

"Dan yang reliable, jangan dikasih ke calo-calo yang mencari keuntungan besar-besaran di tengah pandemi," ucap Faisal.

"Di sinilah letak pentingnya pemerintah pusat."

• Iuran BPJS Kesehatan Naik saat Pandemi Virus Corona, Berikut Beberapa Hal yang Perlu Anda Ketahui

Lebih lanjut, Faisal meminta pemerintah mempercayai daerah untuk turut melakukan penanganan Virus Corona,

Saat ini, menurutnya pemerintah pusat belum percaya penuh pada pemerintah daerah.

Hal itu terbukti dengan permintaan izin daerah kepada pusat jika ingin menangani Virus Corona.

"Nah kalau daerah, serahkanlah daerah itu paling tahu kondisi daerah," kata dia.

"Kemudian kondisi sosial ekonomi daerah yang tahu, jadi pusat jangan terlalu sepeeri sekarang gitu ya, izinkan tidak izinkan."

"Sudah bukan kewenangan pusat itu kalau menurut saya, bikin guideline saja," sambungnya.

Menurut Faisal, yang perlu dilakukan pemerintah pusat untuk daerah yakni menyiapkan alat tes Virus Corona yang hingga kini masih kurang.

"Yang tidak bisa dilakukan misalnya pengadaan alat tes dalam skala besar, jadi daerah tidak melakukan sendiri-sendiri seperti sekarang," ujarnya.

"Itu tugas pusat menjadi penting."

Di ujung penjelasannya, Faisal lantas menyampaikan imbauannya pada Jokowi.

Ia menyebut, orang nomor satu di Indonesia itu harus mendisiplinkan para menteri agar tak asal bicara soal Virus Corona.

"Satu lagi yang penting adalah Pak Jokowi diminta mendisiplinkan menterinya."

"Enggak usah ngomong Covid deh kalau bukan bidangnya, ngaco, hampir pasti ngaco," tandasnya. (TribunWow.com)