Virus Corona
Tolak Sebutan Wacana Pelonggaran PSBB, Deputi KSP Juri Ardiantoro: Perencanaan Jangka Panjang
Deputi IV KSP Bidang Komunikasi dan Informasi, Juri Ardiantoro mengaku tidak setuju dengan sebutan pemerintah akan memberikan pelonggaran PSBB.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
Untuk menunjang jalannya perusahaan swasta, pemerintah disebutnya perlu menggratiskan listrik sementara.
• Fahri Hamzah Desak WHO Transparan soal Corona: Karena yang Bisa Bikin Vaksin Bukan Cuma AS dan China
"Pendidikan juga hanya 20 persen, saya minta sebagai contoh adalah listrik itu silakan swasta gratis," kata Didik.
"Nanti dibayar setelah berikutnya, listrik kan sudah ada di seluruh Indonesia."
Lebih lanjut, ia juga berharap pemerintah bisa menggratiskan biaya kereta api.
"Itu buka, yang Telkom maupun perusahaan swasta silakan pakai," kata dia.
"Juga jalur kereta apai seluruh Jawa silakan pakai, gratis dulu, pemerintah kasih dulu nanti sebagai utang dia bayar."
Melanjutkan penjelasannya, Didik pun menganggap tranformasi yang disebutkannya itu lebih layak dilakukan ketimbang hanya melonggarkan PSBB.
Ia menilai, pelonggaran PSBB menunjukkan pemerintah begitu mengentengkan Virus Corona.
"Transformasi inilah yang harus dilakukan, jangan mengentengkan masalah," terang Didik.
"Jadi pelonggaran ini adalah kelanjutan dari mengentengkan masalah, kelakuan pemerintah, kelakuan negara mengentengkan masalah."
• Langgar PSBB di Bogor, Depok, Bekasi? Siap-siap Bayar Denda hingga Kendaraan Diderek
Lantas, Didik kembali menyinggung pernyataan sejumlah pejabat saat awal masuk Virus Corona.
Didik menyebut, banyak kebijakan yang justru berbahaya dan menimbulkan masalah baru.
"'Oh Covid tidak ada, oh kita makan susu kuda liar saja, oh pakai sinar matahari'."
"Itu mengentengkan masalah dan menurut saya itu berbahaya," tandasnya.
Simak video berikut ini menit ke-4.05:
(TribunWow/Elfan Nugroho/Jayanti)
