Virus Corona
Tolak Sebutan Wacana Pelonggaran PSBB, Deputi KSP Juri Ardiantoro: Perencanaan Jangka Panjang
Deputi IV KSP Bidang Komunikasi dan Informasi, Juri Ardiantoro mengaku tidak setuju dengan sebutan pemerintah akan memberikan pelonggaran PSBB.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Rekarinta Vintoko
Juri Ardiantoro juga tidak setuju dengan anggapan pemerintah justru mengendurkan penanganan Virus Corona, termasuk terkait dengan penerapan PSBB.
Ia mengungkapkan bahwa yang dilakukan pemerintah justu yang sebaliknya, yaitu meningkatkan penanganannya.
Mulai dari mengevaluasi PSBB supaya lebih efektif, peningkatan tes masif dan menggalakkan kontak tracking.
"Jadi konsen sekarang adalah bagaimana pemerintah, gugus tugas dan seluruh pihak konsen terhadap penanganan Covid itu sendiri," ungkapnya.
"Bagaimana mencegah memutus mata rantai penularan secara luas dan kemudian mengefektifkan pelaksanaan PSBB yang dianggap longgar dan kemudian melakukan usaha-usaha penting dalam rangka pemutusan mata rantai penularan itu tadi."
"Misalnya Presiden selalu mengatakan dalam konteks PSBB ini tes masif, Presiden mengharapkan agar 10 ribu per hari tes masif."
"Presiden juga memerintahkan untuk melakukan pelacakan secara agresif bagi orang-orang yang diduga terpapar Virus Corona," pungkasnya.
• Ucap Sindiran, Ekonom Ini Duga Wacana Pelonggaran PSBB Muncul karena Wangsit: Akal Sehatnya di Mana?
Simak videonya mulai menit ke- 5.00
Komentar Ekonom soal Wacana Pelonggaran PSBB
Ekonom, Didik J Rachbini menganggap wacana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) adalah bentuk kelanjutan menyepelekan Virus Corona.
Dilansir TribunWow.com, Didik menganggap sejak awal pemerintah memang sudah mengentengkan kehadiran Virus Corona di Indonesia.
Tak hanya itu, ia pun membeberkan sejumlah hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menunjang perekonomian ditengah wabah.
"Kreatifitas itu adalah infrastruktur yang tidak jalan diganti ke wifi," ucap Didik dikutip dari kanal YouTube Talk Show tvOne, Rabu (13/5/2020).
Didik mengatakan, ada sejumlah sektor yang perlu mengalami perbaikan.
Beberapa di antaranya yakni pendidikan dan iuran listrik.