Tanggapi Wacana Pelonggaran PSBB, Ketum Ikatan Dokter Indonesia: Berisiko Memperluas Penularan

TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ,Daeng M. Faqih, angkat bicara terkait wacana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dicanangkan pemerintah.

Sebagai profesional medis, Daeng menganggap kebijakan tersebut semestinya perlu mempertimbangkan konsekuensi logisnya.

Khususnya kaitannya penularan Covid-19 yang berpeluang besar akan meningkat.

• Beda dengan Pemerintah Pusat, Pemprov DKI akan Pilih Ikuti Aturan PSBB soal Warga yang Boleh Kerja

Hal itu disampaikan oleh Daeng melalui tayangan di kanal YouTube Inews, Rabu (13/5/2020).

Daeng tak menampik bahwa pengambilan kebijakan khususnya pelonggaran PSBB memang opsi yang cukup sulit.

Pasalnya, pemerintah di satu sisi perlu memperhatikan sektor ekonomi sedangkan di sisi lain harus menurunkan kurva Covid-19.

Namun, yang terpenting adalah pemerintah senantiasa jeli akan konsekuensi yang akan diambil apapun kebijakannya.

Agar seluruh pihak yang bersangkutan bersangkutan siap dengan gambaran penanganan .

"Ini pilihan yang sulit karena di satu sisi melihat dampak ekonomi yang luar biasa di satu sisi juga melihat dampak kesehatan," ujar Daeng dikutip TribunWow.com.

"Yang paling penting bagi kita adalah apapun yang dipulig kebijakan itu, harus disadari betul dampak dan konsekuensinya," tambahnya.

"Sehingga kita harus bersiap-siap melakukan penanganan yang baik kalau kita memilih salah satu kebijakan tersebut," lanjutnya," imbuhnya.

• Sanksi PSBB DKI Jakarta Mulai Diterapkan Hari Ini, Pemprov Siapkan Aturan Denda hingga Rp 50 Juta

Deang menegaskan, menurut kacamata profesional medis pelonggran PSBB akan berisiko memperluas penularan.

Padahal angka atau kurva penularan Virus Corona di Indonesia hingga saat ini masih terbilang tinggi dan terus mengalami peningkatan.

Data yang dihimpun pemerintah hingga Rabu (13/5/2020),  menyebut ada tambahan 689 kasus baru pasien positif Virus Corona di Indonesia dalam 24 jam terakhir.

Dengan demikian, total sudah ada 15.438 kasus pasien positif.

Pasien sembuh bertambah 224 orang, sehingga total kasus sembuh berjumlah 3.287 orang.

Adapun kasus kematian bertambah 21, sehingga total kasus kematian berjumlah 1.027 orang.

Oleh karenanya, masih dibutuhkan penanganan ekstra dalam rangka pengawasaan pendisplinan yang dilakukan di lapangan.

"Kalau kita memilih melonggarkan itu pasti akan, menurut pendapat kami profesional medis itu akan berisiko memperluas penularan dan mempercepat peningkatan penularan," ujar Daeng.

"Oleh karena itu dibutuhkan ekstra penanganan, dalam rangka pengawasan dalam rangka pendisiplinan itu harus ekstra dilakukan petugas di lapangan," tambahnya.

Daeng juga mengakui bahwa hal itu tidaklah mudah.

Karena itu harus benar-benar paham konsekuensi dari setiap kebijakan yang bekal dijalankan dan skenario rencana terburuk terhadap konsekuensi tersbeut.

"Dan itu tidak mudah, kami khawatir akan adanya kebocoran dalam rangka pengawasan tadi," ujar Daeng.

"Sehingga memang kita harus betul-betul kalau memilih salah satu opsi kebijakan itu kita harus tahu konsekuensinya dan berusaha semaksimal mungkin menutupi konsekuensi tersebut dengan skenario terburuk," tandasnya.

• Lalu Lintas di Jabar Malah Meningkat selama PSBB Corona, Ridwan Kamil: Maksa Ngabuburit Masih Ada

Simak videonya mulai dari awal:

Kata Moeldoko soal Pelonggaran PSBB

Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko angat bicara terkait wacana pelonggaran pembatasan sosial berskala bersar (PSBB) yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meoldoko meminta agar masyarakat tidak terlebih dulu salah paham terhadap wacana tersebut.

Hal itu disampaikan Moeldoko dalam tayangan di kanal metrotvnews, Selasa (12/5/2020).

• Diingatkan Petugas PSBB untuk Pakai Masker, Oknum Anggota DPRD Pasaman Ini Pilih Tancap Gas

Purnawirawan Jendral TNI itu menyatakan, apa yang disampaikan presiden kaitannya pelonggaran PSBB tersebut merupakan wacana internal kabinet saja.

Hal itu ditujukan agar kementerian terkait bisa mempersiapkan diri dan rencana skenario yang mesti disiapkan nantinya.

"Ya yang pertama bahwa pelonggaran itu disampaikan oleh presiden di sidang kabinet, itu bersifat internal bukan untuk publik," ujar Moeldoko dikutip TribunWow.com.

"Tujuannya adalah agar menetri yang berkaitan menyiapkan diri dengan perkembangan atau dengan cara-cara mengembangkan skenario plaining terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintah nanti apa," tambahnya.

Moeldoko menyampaikan pada dasarnya pemerintasan saat ini sedang fokus mencermati serta mengevaluasi dengan baik atas berjalannya PSBB sejauh ini.

Khususnya, dalam hal kaitannya sejauh mana masyarakat merapkanerapkan protokol dan kebijakan-kebijakan yang dianjurkan, memetakan daerah yang masyarakat masih tidak disiplin serta memantau perkembangan kasus penularan Covid-19.

Parameter-parameter tersebut kemudian akan dievaluasi untuk melihat secara gamblang faktor-faktor penyebab kasus Virus Corona tersebut berkembang.

"Berikutnya kita juga mencari tahu apa penyebab kasus itu berkembang atau tidak bisa diturunkan," ucapnya.

• Said Didu Minta Diperiksa di Rumah karena PSBB, Kuasa Hukum: Pengacaranya sampai Seratus Lebih

• Kucing-kucingan saat PSBB, Pemudik Bayar Rp 160 Ribu dan Terima Risiko: Orang Pengen Balik Kok

Oleh karena itu, Moeldoko kembali menegaskan bahwa wacana pelonggaran atau relaksasi PSBB bukan ditujukan untuk publik.

Melainkan dikhususkan untuk kabinet dan stakeholder yang mengangani Covid-19 agar tetap siaga dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kedepannya.

Karenanya, presiden dalam wacana itu menekankan untuk sangat berhati-hati.

"Untuk itu memang sekali lagi bahwa wacana tentang pelonggaran itu bukan untuk publik, itu dikhususkan untuk seluruh anggota kabinet kususnya yang berkaitan dengan penanganan Covid ini," ucap Moledoko.

"Agar berbagai perkembangan lapangan yang telah digambarkan oleh satuan tugas, berdasarkan pengamatan-pengamatan yang kita jalankan maka kita ke depannya kalau memang sudah terjadi indikasi-indikasi maka kita jangan terlambat," tambahnya.

"Mulai dari sekarang perintah presiden supaya menyiapkan itu semuanya tetapi dengan catatan yang diulang 'hati-hati dengan pelonggaran'," lanjutnya.

Lebih lanjut, Moeldoko juga mengimbau agar masyarakat tidak bingung dalam menyikapi dengan wacana tersebut.

Pihaknya menegaskan bahawa relaksasi PSBB belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

Minimal dalam waktu dua pekan pemerintah masih akan mencermati perkembangan Covid-19 ini.

Karena itu, para kepala daerah serta masyarakat diimbau untuk tetap tenang.

"Untuk itu masyarakat tidak perlu bingung menyikapi ini karena pelonggaran belum akan dilakukan dalam waktu dekat," ucap Moeldoko.

"Pelonggaran belum dilaksanakan dalam waktu dekat, lihat dua minggu ke depan apa yang akan terjadi."

"Minimum dua minggu ke depan harus kita cermati dengan baik."

"Untuk itu para kepala daerah supaya tenang masyarakat juga tenang," tandasnya.

• PSBB Jakarta Terus-terusan Dilanggar, Moeldoko: Semuanya Kembali kepada Masyarakat

Simak videonya mulai dari awal: